Jakarta, Aktual.co — Seskab Andi Widjajanto menegaskan Instruksi Presiden (Inpres) Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 tak akan membatasi peran KPK. Inpres tersebut akan segera difinalisasi pekan ini dan segera diserahkan ke Presiden Joko Widodo untuk ditandatangani dan diterbitkan.
Terkait dengan Inpres tersebut, Presiden Jokowi mengaku belum membaca draf Inpres Pemberantasan Korupsi‎. “Belum sampai ke meja saya, ‎belum bisa saya katakan apa-apa,” ujar Jokowi sebelum bertolak ke Ponorogo, di Lanud Halim Perdanakusuma, Jaktim, Jumat (6/3).
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun lagi-lagi menjawab santai ketika ditanya apakah Inpres itu untuk meredam konflik KPK-Polri. ‎”Ndak tahu, karena belum sampe ke meja saya.”
‎Presiden Jokowi belum bisa memastikan apakah dia akan meneken Inpres itu atau tidak. “Tidak tahu. Kalau diperlukan saya tandatangan, kalau tidak, ya nggak saya tanda tangan.”
Sebelumnya, Seskab Andi Widjajanto mengklarifikasi mengenai Inpres yang akan segera diteken Jokowi itu. Menurut dia Inpres bukan ditujukan untuk mengurangi peran KPK.
“Inpres itu tidak mengatur KPK. Tapi tentang pemberantasan korupsi yang harus dilakukan oleh kementerian-kementerian. Inpres itu Instruksi Presiden ke seluruh Kementerian dan Lembaga untuk memperkuat sistem pemberantasan korupsi fokusnya memang pencegahan,” jelas Andi saat dikonfirmasi, Kamis (5/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Pangi Syarwi Chaniago (Ipang) menilai pernyataan Presiden Jokowi agar penegak hukum untuk tidak mengganggu program pemerintah, merupakan cara berfikir yang sesat.
Padahal, sambung dia, tugas penegak hukumlah untuk mengawasi semua program pemerintah agar berjalan sesuai aturan.
“Justru para penegak hukum harus menegakkan hukum sehingga dengan sendiri kerja pemerintah berjalan dengan mulus. Percuma pembangunan mulus, namun korup jelas nggak bagus juga,” kata Ipang melalui keterangan tertulisnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Jumat (6/3).
Masih dikatakan dia, penempatan Pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK  dalam kisruh yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian, menunjukan bahwa presiden telah berhasil untuk melakukan intervensi kepada penegak hukum, terutama pada institusi anti rasuah tesebut.
“Kasus kisruh polri dan KPK yang menang adalah Jokowi, sebab telah berhasil menanamkan seperti Plt Tafiequrachman Ruki untuk sengaja melemahkan KPK,” ucap Ipang lagi.
“Terlebih, ketika plt KPK melimpahkan kasus BG ke Kejaksaan, semua orang sudah bisa meramalkan ujung dari kasus BG di kejaksaan, selesai sudah panggung sandiwara Jokowi dalam visi misinya memperkuat KPK,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Keberadaan Taufiequrrahman Ruki di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang ditanggapi sebagian masyarakat secara negatif. Belakangan ini, Koalisi Masyaratk Antikorupsi dari Sabang sampai Papua berkumpul di KPK dan mengirimkan ‘kuda troya’ ke KPK.
‘Kuda troya’ ditempeli foto Ruki. Penyebabnya karena pelimpahan kasus Komisaris Jenderal Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung. KPK juga sebenarnya telah memberikan penjelasan bahwa pelimpahan tesebut sesuai dengan undang-undang KPK.
Pelimpahan tersebut didasari penetapan kepala lembaga pendidikan Polri itu sebagai tersangka oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan tidak sah.
Namun demikian, Ketua KPK jilid I itu tak mau menanggapi masalah yang saat ini menerpa internal KPK. “Saya lagi ‘cooling down’, tolong lah jangan ditanya dulu ya. Ada yang harus saya kerjakan,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK, usai berolahraga di gedung KPK, Jumat (6/3).
Mengenakan baju kaos berwarna putih dan mengenakan topi, pelaksana tugas Ketua KPK itu terlihat terlibat dalam obrolan santai dengan pegawai KPK, yang sebelumnya sempat memanas. 
Ruki bahkan terlihat mengumbar senyumnya. Rupanya itu adalah strategi Ruki untuk membaur dengan para pegawai.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu