Jakarta, Aktual.co —  Realisasi tol laut terkendala belum lancarnya arus beberapa kapal dengan ukuran besar menuju sejumlah pelabuhan di Indonesia karena mayoritas alur di berbagai infrastruktur tersebut dinilai tidak memadai.

“Dengan tol laut, kami yakin kebijakan pemerintah itu dapat meningkatkan pengiriman barang melalui jalur laut. Selain itu tol laut dapat mengalahkan pengiriman barang dari jalur darat,” kata Branch Manager PT RGA International Indonesia (perusahaan pengiriman barang dan jasa) Anie, di sela pameran kemaritiman di Surabaya, Kamis (5/3).

Oleh sebab itu, jelas dia, pemerintah diharapkan dapat melakukan pembenahan termasuk melakukan konektifitas antar pelabuhan. Apabila aturan itu diterapkan maka pengiriman barang akan meningkat dengan cepat.

“Melalui tol laut ini, waktu pengiriman lebih cepat dibandingkan jalur darat yang sampai sekarang harus menembus kemacetan,” ujarnya.

Kebijakan pemerintah itu, ungkap dia, merupakan harapan besar bagi pengusaha. Khususnya dalam hal pengiriman barang. Apalagi realisasi tol laut pada waktu dekat dapat membuat pengiriman barang impor maupun ekspor lebih efisien dibandingkan darat.

“Saat ini saja, biaya logistik untuk pengiriman barang seperti Surabaya-Singapura mencapai 150 dolar Amerika Serikat (AS). Padahal, biaya untuk rute Surabaya-Medan sekitar 250 dolar AS,” katanya.

Sementara itu, tambah dia, pada tahun 2015 pengiriman barang melalui jalur laut diproyeksi mengalami penurunan tetapi besarannya minim. Perusahaan tersebut bisa mengirim barang melalui jalur laut dengan rata-rata sebanyak 2.500 peti kemas per bulan selama tahun 2014.

“Kalau tahun 2015, kami prediksi turun menjadi 2.000 peti kemas per bulan,” katanya.

Di sisi lain, tambahnya, ikut dipicu dengan sikap pemerintah yang menentukan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara tak menentu. Bahkan, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah hingga Rp13.000 per dolar AS juga menjadi penyebab penurunan barang.

“Padahal Januari tahun 2014, kami sudah melakukan kontrak dengan perusahaan dalam pengiriman barang. Tapi, kini mereka masih menunggu kondisi ekonomi dan stabilitas harga BBM,” katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Humas PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III (Persero), Edi Priyanto, mengemukakan, tol laut sudah menjadi fokus pemerintah untuk memajukan perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, Pelindo mengadakan pameran Indopart Expo tentang kemaritiman di Grand City.

“Pameran ini lebih kepada pengenalan tol laut dan kemaritiman kepada masyarakat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tugas penyidikan atas tindak pidana sektor jasa keuangan dengan melantik dua penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman Hadad melantik Irjen (Pol) Rusli Nasution sebagai Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK dan Brigjen (Pol) Achmadi sebagai Direktur Penyidikan. Selain itu ada tiga orang pejabat Polri setingkat Kombes juga bersamaan masuk dalam jajaran penyidik di OJK.

Sebelumnya, pada awal Januari 2014, sudah ada enam pegawai negeri sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang bertugas di OJK untuk melaksanakan tugas penyidikan.

“Tindakan penyidikan oleh OJK harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tugas pengaturan dan pengawasan industri jasa keuangan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang OJK, agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat,” ujar Muliaman dalam keterangan yang diterima Aktual, Kamis (5/3).

Penyidikan atas Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan akan dilakukan secara terintegrasi antar-subsektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Hal tersebut dilakukan mengingat sistem keuangan yang semakin kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan.

Selain dilakukan secara terintegrasi, penyidikan atas Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan juga akan dilakukan secara terkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lain karena penyidikan oleh OJK merupakan bagian dari ‘criminal justice system’ di Indonesia dan tidak jarang bersinggungan dengan tindak pidana yang penanganannya merupakan kewenangan lembaga penegak hukum lain, seperti Polri, Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Penyidikan yang terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik secara efektif, diyakini akan menimbulkan efek jera sehingga dapat dicegah timbulnya kejahatan di sektor jasa keuangan; meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan dan pada akhirnya diharapkan sektor jasa keuangan semakin berperan dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Saat ini, pelaku tindak pidana cenderung untuk mencari dan memanfaatkan celah regulasi, kelemahan sistem pengawasan, dan belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan.

Kelemahan itu akan terus diantisipasi oleh OJK melalui perbaikan regulasi, sistem pengawasan dan meningkatkan literasi masyarakat agar mampu memanfaatkan sektor jasa keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka dengan mempertimbangkan risiko yang ada di sektor jasa keuangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka