11 April 2026
Beranda blog Halaman 38323

Bestari Akui Suara Ahok Meninggi di Pertemuan Mediasi

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) disebut-sebut ‘ngamuk’ di pertemuan yang diniatkan untuk mediasi antara Pemprov dan DPRD DKI di Kementerian Dalam Negeri, tadi pagi, Kamis (5/3).
Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Bestari Barus yang hadir di pertemuan tadi, mengatakan tidak benar Ahok ngamuk. Dalam pertemuan itu, Ahok hanya bertanya ke Wali Kota Jakarta Barat mengenai soal UPS (uninterruptible power supply).
“Pak Wali Kota coba jelaskan ini ke SKPD saya apakah UPS diusulkan oleh seluruh lurah se-Jakarta Barat?” kata Bestari, menirukan ucapan Ahok di ruang mediasi Kemendagri, Kamis (5/3).
Meski tidak menyebut Ahok marah, namun Bestari mengakui saat meminta penjelasan dari SKPD itu nada suara Ahok memang tinggi.
“Ini menyebabkan kawan-kawan Banggar (Badan Anggaran) DPRD DKI merasa tersinggung dengan kekerasan seperti itu. Akhirnya terjadi simpang siur, terjadi ‘traffic’ di situ, kemudian ditutuplah (pertemuan mediasi),” ungkap Bestari.
Meski kisruh, Bestari bantah proses mediasi berakhir ‘deadlock’. Dia optimis proses mediasi kisruh APBD bakal selesai di sisa waktu yang ada. “Mudah-mudahan kan ini masih ada tanggal beberapa hari lagi sebelum tanggal 8 Maret ini. Mungkin nanti sore bisa dibuka lagi komunikasi.”

Artikel ini ditulis oleh:

Proyek Tol Trans Sumatera Masuk Monitoring Kepala Staf Kepresidenan

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Kepresidenan akan melakukan monitoring program prioritas untuk membantu kerja presiden dan wakil presiden sehingga rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai.
“Peraturan Presiden itu meletakkan Kepala Staf sebagai pembantu presiden untuk melaksanakan pengendalian program-program prioritas. Dengan perpres itu, Kepala Staf susun organisasi yang terdiri dari lima deputi,” kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (5/3).
Tugas Kepala Staf Presiden antara lain berkaitan dengan program prioritas nasional.
“Ada lima sektor utama, infrastruktur, ekonomi, maritim, pangan, dan wisata. Lalu ada isu strategis, kalau saat ini ada isu menonjol di waktu-waktu tertentu, misalnya kali ini hukuman mati, ada komunikasi politik yang harus dilakukan Kepala Staf Kepresidenan untuk bantu kelancaran pelaksanan fungsi pemerintahan, monitoring, evaluasi untuk implementasi program-program prioritas,” kata dia.
Pada dasarnya, fungsi kepala staf untuk bantu presiden dan wakil presiden dalam pengendalian program-program prioritas kepala staf tidak punya struktur vertikal sampai ke daerah. Kepala staf tidak menggantikan fungsi pengawasan yang dilakukan Irjen atau BPKP yang selama ini sudah ada.
Namun, fokus bantu presiden dan wakil presiden untuk implementasi program-program prioritas. Program-program yang dimonitoring oleh Kepala Staf Kepresidenan hanyalah 10 persen dari sekitar 4.500 program pembangunan dalam setahun, terutama program-program yang memiliki arahan khusus dari Presiden.
“Kira-kira seluruh program pembangunan dalam setahun ada 4.500-an program. Kepala staf akan lakukan pengendalian 10 persen dari program itu, terutama untuk program arahan khusus presiden seperti yang hari ini soal Trans Tol Sumatera. Itu prioritas presiden, lintas kementerian, lintas menko, dan butuh koordinasi kuat pusat dan daerah,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menteri Susi Hentikan Ijin Usaha Ikan Ilegal

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Kamis (5/3/2015). KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) No 56 Tahun 2014 tentang Penghentian sementara perizinan usahan ikan secara ilegal oleh kapal eks asing di wilayah perairan Indonesia. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Tersangka Pembuat VCD Porno Beromset Rp8 Juta Perbulan

Jakarta, Aktual.co — Direktur Krimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mujiono mengatakan dua tersangka pembuat film porno yang berhasil diciduk oleh pihaknya dalam melakukan penjualan barang haram ke beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Jakarta, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua. Dari hasil penjualan vcd dan dvd porno tersbeut, kedua tersangka memperoleh Rp8 juta dalam sebulan.
“Omset tersangka sebulan sebesar Rp 8 juta, dan usaha ini telah dijalankan selama kurun waktu kurang lebih 2 tahun,” katanya kepada wartawan di Mapolda Metro.
Dikatakan Mujiono pihaknya yang berhasil mengamankan kedua tersangka pembuat film porno juga mengamankan satu buku rekapan penjualan, dua portable DVD writer, satu modem, satu buku rekening Bank Mandiri atas nama SO, dua buah Handphone, lima buah hard disc, satu buah reuter, satu unit mesin duplicator, satu unit monitor.
“Dan satu unit printer, satu unit modem, dua buah kartu ATM Bank BCA, 1 buah buku tabungan BCA, tiga bendel resi JNE, tiga keping master film porno, lima buah hard disk, 300 keping DVDR kosong,  empat keping DVD film porno, satu lembar resi, 1200 keping DVD film porno,” tambahnya.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 29 Jo pasal 4 ayat (1) pasal 32 UU RI no.44 tahun 2008 tentang pornografi, dan pasal 80 Jo pasal 6 UU RI No. 33 tahun 2009 tentang perfilman, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
“Sedangkan pidana UU No.33 tahun 2009 tentang perfilman akan dijerat pidana penjara paling lama 2 tahun,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Panggil Para Menteri, Presiden: Tol Trans-Sumatera Dibangun Maret 2015

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin pembangunan jalan tol Trans-Sumatera dimulai paling lambat pada Maret 2015 agar konektivitas antarprovinsi terjalin dengan baik.

“Tiga bulan lalu saya sampaikan perlu Trans-Sumatera, yakni tol. Saya perintahkan untuk segera dimulai. Saya pernah sampaikan target dimulai April. Pagi ini kita akan bicara soal itu,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (5/3).

Presiden memanggil para menteri dan pejabat terkait dalam rapat terbatas tentang pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera di Kantor Presiden Jakarta. Presiden menegaskan jalan tol Trans-Sumatera akan menghubungkan kota-kabupaten dengan provinsi dan memudahkan hubungan antarpulau.

Dalam pembangunan jalan tol ini, Jokowi menambahkan, pemerintah bisa saja akan bekerja sama dengan pihak swasta.

Menurut Presiden dengan digelarnya pertemuan itu maka diharapkan akan diketahui siapa saja yang mengerjakan proyek jalan tol tersebut. “Kita belum tahu apakah akan dikerjakan hanya oleh BUMN atau ada bantuan pihak swasta,” ujar Jokowi.

Rapat ini dihadiri oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini M. Soemarno, Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Banten Rano Karno, dan para pejabat BUMN terkait.

Artikel ini ditulis oleh:

Bagaimana Kasus BG di Kejagung

Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul bersama Pakar Hukum Pidana UI Ganjar Laksaman dan Tim kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan, Rasman Arif Nasution saat menjadi pembicara pada diskusi yang bertema “Bagaimana Nasib Kasus BG di Kejaksaan Agung?” di Pressroom DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/3/2015). Kasus Komjen Budi Gunawan diserahkan pada Kejaksaan Agung. sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang ada. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Berita Lain