Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal Sarpin Rizaldi telah memenangkan gugatan praperadilan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG). Dalam putusannya, Sarpin mengatakan penetapan tersangka termasuk obyek praperadilan. 
Namun demikian, hal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 77-83 dan Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sehingga Komisi Yudisial menggelar rapat panel untuk memeriksa hakim Sarpin atas putusannya yang mengabulkan gugatan praperadilan Budi Gunawan. 
Mantan Kepala Polri Jenderal (Purn) Chaeruddin Ismail menilai putusan hakim praperadilan Sarpin Rizaldi terkait gugatan Komjen BG sudah tepat. Sarpin, sambung dia, telah memiliki pertimbangan obyektif saat memutuskan praperadilan BG.
Apalagi, kata dia, Sarpin sebagai hakim memikul tanggungjawab besar dan tidak dapat sewenang-wenang dalam memberikan putusan.
“Di dunia ini yang menentukan keadilan adalah hakim. Teserah hakim itu berengsek atau tidak, tapi ancamannya adalah neraka terbawah,” kata Chaeruddin dalam sebuah diskusi di Kampus Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta, Kamis (5/3).
Dia pun berpendapat, jika publik tak mempercayai putusan yang diambil Hakim Sarpin maka sebaiknya selesaikan dengan mengasah ‘golok’.
“Kita tidak percaya hakim, kita harus ngasah golok, setiap sengketa diselesaikan dengan golok.” Menurut dia, ada hal yang perlu dikritisi langkah KPK menjadikan Komjen BG sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Apalagi, KPK hanya mengandalkan dua alat bukti yang belum cukup untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka. 
“Kalau bermain hukum, lapangannya di pengadilan. Dua alat bukti dan keyakinan hakim, itu ranahnya pengadilan.”
KPK sebelumnya menetapkan Budi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006 dan jabatan lainnya di kepolisian.
Hakim Sarpin menyatakan bahwa penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah secara hukum. KPK dianggapnya tidak berwenang mengusut kasus tersebut. 
Hal tersebut pun berujung pelimpahan kasus Budi ke kejaksaan. Para mantan pimpinan KPK meminta KPK melakukan upaya peninjauan kembali. Namun hal tersebut tak bisa dilakukan oleh KPK. Pasalnya PK bisa diajukan bagi terpidana dan ahli waris.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Kotan menilai, lahirnya undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengebiri hak politik pegawai negeri sipil (PNS).
Hal ini terkait UU ASN yang melarang PNS untuk berpolitik.
“Undang-undang ASN itu mengebiri hak politik PNS, dan itu melanggar pasal 27 ayat 1 UUD 1945,” kata Jhon Kotan, di Kupang, Kamis (5/3).
Aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pasal 119 menyatakan, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/wali kota, dan wakil bupati/wakil wali kota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon.
Kemudian pada Pasal 123 ayat (3), dinyatakan, pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota DPR; ketua, wakil ketua, dan anggota DPD; gubernur dan wakil gubernur; bupati/wali kota dan wakil bupati/wakil wali kota wajib, menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon.
“Artinya, semua PNS tanpa kecuali, baik yang golongan I, II, III atau IV harus mundur saat mencalonkan diri maju di pilkada,” ucap Jhon Kotan.
UU ASN khususnya pada pasal 119 dan 123 ayat 3 sama sekali bertentangan dengan pasal 27 UUD 1945.
Dalam pasal 27 UUD 1945 pasal 1 menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Pasal ini telah memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara, termasuk PNS sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melarang PNS berpolitik.
“UU ASN ini adalah bentuk penindasan negara terhadap pegawai negeri sipil.”

Artikel ini ditulis oleh: