Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
5 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 384

Gus Ipul Gaspol Penyaluran Bansos Korban Bencana Sumatera, BLT Jadi Prioritas

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) ditemui usai meninjau pemberian Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (kiri) ditemui usai meninjau pemberian Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra) di Kantor Pos Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2025). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Jakarta, aktual.com – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan percepatan distribusi bantuan sosial bagi warga terdampak bencana, khususnya di wilayah Sumatera, menjadi fokus utama pemerintah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

Penegasan itu disampaikan Gus Ipul usai melakukan pertemuan dengan Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12). Pertemuan tersebut membahas penguatan sistem perlindungan sosial sekaligus langkah lanjutan penanganan masyarakat terdampak bencana.

Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menjelaskan sejumlah skema bantuan sosial yang telah disiapkan pemerintah agar penyalurannya berlangsung cepat dan tepat sasaran. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“BLT harus sampai ke masyarakat dengan cepat dan tepat. Ini arahan Presiden dan menjadi perhatian serius pemerintah,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Kamis (25/12/2025).

Ia merinci, BLT yang akan disalurkan terdiri dari bantuan reguler sebesar Rp200.000 per bulan, ditambah BLT tambahan selama tiga bulan dengan total Rp900.000. Program ini menyasar sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa.

Tak hanya BLT, pemerintah juga menyiapkan bantuan khusus bagi warga terdampak bencana dan para pengungsi di Sumatera. Setiap kepala keluarga terdampak akan memperoleh bantuan minimal Rp8 juta, yang terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta guna mendukung pemulihan ekonomi keluarga. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan tambahan untuk kebutuhan lauk pauk, yang saat ini masih dikoordinasikan bersama Kementerian Kesehatan.

“Semuanya kita siapkan agar warga tidak hanya bertahan, tapi bisa segera bangkit kembali,” ucapnya.

Gus Ipul juga melaporkan skema santunan bagi para korban bencana. Pemerintah menyiapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia dan Rp5 juta untuk korban luka berat. Penyalurannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian Sosial berdasarkan data yang telah diverifikasi serta disetujui oleh bupati dan wali kota setempat bersama BNPB.

Menurut Gus Ipul, Sekretaris Kabinet turut mengoordinasikan serta menginventarisasi dukungan lintas kementerian dan lembaga guna memastikan penanganan bencana di Sumatera berjalan terpadu, terukur, dan berkelanjutan.

“Kami di Kemensos akan terus berkoordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, memastikan seluruh bantuan berjalan akuntabel dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tutupnya.

Pertemuan antara Mensos Gus Ipul dan Sekretaris Kabinet diketahui berlangsung pada Rabu (24/12).

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Telusuri Informasi Dugaan Aliran Dana Korupsi Iklan BPD ke Ridwan Kamil dan Pihak Lain

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menelusuri kebenaran informasi terkait dugaan aliran dana kasus korupsi proyek pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat dan Banten periode 2021–2023. Informasi tersebut menyebut adanya aliran uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) kepada pihak lain.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, setiap informasi yang berasal dari masyarakat akan dijadikan bahan awal bagi penyidik untuk memperdalam perkara, termasuk dengan melakukan klarifikasi dan pemanggilan pihak-pihak yang dinilai mengetahui peristiwa tersebut.

“Informasi dari masyarakat tentu menjadi pengayaan bagi penyidik. Ini penting dan akan kami cek validitasnya,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Kamis (25/12/2025).

Menurut Budi, proses penelusuran dilakukan secara profesional dan berbasis alat bukti. Penyidik akan mengonfirmasi informasi tersebut kepada pihak-pihak yang relevan guna memastikan kesesuaiannya dengan fakta hukum yang tengah disidik.

“Kami akan cek dan melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa menjelaskan terkait informasi tersebut,” ujarnya.

KPK juga membuka ruang bagi masyarakat yang memiliki data atau informasi awal yang valid untuk menyampaikannya kepada lembaga antirasuah. Langkah tersebut, kata Budi, merupakan bagian dari upaya memperkuat pembuktian dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, Budi menegaskan penyidikan tidak berhenti pada satu nama. Penyidik masih mendalami dugaan aliran dana, termasuk kemungkinan pembelian aset serta keterkaitan pihak-pihak lain yang diduga berhubungan dengan aliran dana tersebut.

“Dalam progresnya tidak hanya RK dan tidak berhenti di sini. Penyidik mendalami pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk soal pembelian aset dan dugaan aliran-aliran dana lainnya,” kata Budi.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka pada 13 Maret 2025. Mereka adalah Direktur Utama BPD Jawa Barat dan Banten Yuddy Renaldi (YR), Pejabat Pembuat Komitmen sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Widi Hartoto (WH), serta tiga pengendali agensi periklanan, yakni Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Suhendrik (SUH), dan Sophan Jaya Kusuma (SJK).

Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut mencapai sekitar Rp222 miliar.

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK pada 10 Maret 2025 telah menggeledah rumah Ridwan Kamil dan menyita sejumlah barang, termasuk sepeda motor dan mobil. Selanjutnya, pada 2 Desember 2025, Ridwan Kamil memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi.

KPK menegaskan proses penyidikan masih terus berjalan dan setiap pihak yang diduga terlibat akan dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan perundang-undangan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Usut Dugaan Suap Proyek Sebelum Ade Kuswara

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/am.
Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (kanan) bersama ayahnya H. M. Kunang (kiri) dihadirkan saat konferensi pers penahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/nz/am.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan suap proyek pada masa Bupati Bekasi sebelum Ade Kuswara Kunang (ADK) yang melibatkan kontraktor sekaligus tersangka Sarjan (SRJ).

“Tentu KPK juga akan menelisik ya, apakah saudara SRJ ini dalam melakukan suap proyek itu dilakukan pada tempus atau periode Bupati ADK ini saja, atau juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya? Tentu itu juga menjadi materi tambahan bagi penyidik untuk kemudian nanti melakukan pendalaman,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Kamis (25/12).

Budi menjelaskan KPK melakukan pengusutan tersebut setelah mendapatkan informasi mengenai rekam jejak Sarjan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

“Memang kami juga mendapatkan informasi awal bahwa saudara SRJ ini juga sebagai vendor atau penyedia barang dan jasa untuk beberapa proyek di periode Bupati Bekasi sebelumnya,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengajak masyarakat, terutama di Kabupaten Bekasi, bila mempunyai informasi terkait hal tersebut agar menyampaikannya kepada KPK.

“Jika ada informasi, ada bahan tambahan, maka silakan bisa disampaikan kepada KPK,” ajaknya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kesepuluh di tahun 2025, dan menangkap sepuluh orang di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember 2025.

Pada 19 Desember 2025, KPK mengungkapkan sebanyak tujuh dari sepuluh orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk diperiksa secara intensif. Dua dari tujuh orang tersebut termasuk Ade Kuswara dan ayahnya, HM Kunang.

Pada tanggal yang sama, KPK mengumumkan menyita uang ratusan juta rupiah dalam kasus yang diduga terkait suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Pada 20 Desember 2025, KPK mengumumkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayah Bupati Bekasi sekaligus Kepala Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, HM Kunang (HMK), serta pihak swasta bernama Sarjan (SRJ) sebagai tersangka kasus dugaan suap tersebut.

KPK mengatakan Ade Kuswara dan HM Kunang merupakan tersangka dugaan penerima suap, sedangkan Sarjan sebagai tersangka dugaan pemberi suap.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menkeu Tegaskan Anggaran Bencana Tak Sentuh MBG, Realokasi APBN Harus Berbasis Hukum

Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya menegaskan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dialihkan untuk penanganan bencana banjir di Sumatera. Pemerintah memastikan pos anggaran penanggulangan bencana dalam APBN masih mencukupi dan secara hukum tidak memerlukan realokasi dari program prioritas nasional lainnya.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya menanggapi usulan anggota DPR yang mendorong pengalihan sementara anggaran MBG untuk membantu korban banjir di Sumatera.

“Anggaran bencana sejauh ini sudah cukup dan sudah tersedia dalam APBN. Jadi tidak perlu memindahkan anggaran MBG,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/12).

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp60 triliun yang bersumber dari berbagai instrumen fiskal, termasuk dana siap pakai dan belanja yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Hingga saat ini, kebutuhan anggaran yang diajukan kementerian dan lembaga terkait masih berada di bawah pagu tersebut.

“Yang diminta sejauh ini sekitar Rp51 triliun. Artinya, masih dalam batas anggaran yang disediakan, sehingga secara fiskal tidak ada urgensi untuk realokasi,” ujarnya.

Menurut Purbaya, realokasi anggaran dalam APBN tidak dapat dilakukan secara sepihak. Setiap perubahan peruntukan belanja negara harus mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan DPR dan penyesuaian dokumen anggaran.

“APBN itu memiliki struktur dan peruntukan yang jelas. Program seperti MBG sudah ditetapkan sebagai program prioritas, sehingga penggeseran anggaran harus memiliki dasar hukum yang kuat dan alasan fiskal yang mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mengusulkan agar anggaran program Makan Bergizi Gratis dialihkan sementara untuk membantu korban banjir di Sumatera. Usulan itu didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyaluran MBG di tengah masa libur sekolah.

Politisi PDI Perjuangan tersebut menilai, distribusi MBG saat libur sekolah berpotensi tidak optimal, terutama jika makanan yang disalurkan berupa produk kemasan dan ultra processed food (UPF) yang dinilai kurang sejalan dengan tujuan perbaikan gizi.

“Distribusi makanan kering di masa libur berisiko melenceng dari tujuan awal program MBG,” ujar Charles, Senin (22/12/2025).

Namun pemerintah menegaskan, penanganan bencana dan pelaksanaan program MBG berjalan pada jalur anggaran yang berbeda. Penanganan bencana dilakukan melalui pos khusus yang memang disiapkan untuk kondisi darurat, sementara MBG merupakan program strategis nasional dengan kerangka anggaran tersendiri.

Purbaya menekankan, pemerintah tetap memastikan penanganan bencana dilakukan secara optimal tanpa mengganggu program prioritas lain. Seluruh kebijakan fiskal, kata dia, dijalankan berdasarkan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan APBN.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pimpinan PBNU Hadiri Silaturahim Kiai NU di Lirboyo, Bahas Hasil Pleno dan Dinamika Internal

Jakarta, aktual.com – Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar bersama Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menghadiri pertemuan kiai NU yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/12/2025). Kehadiran dua pimpinan tertinggi PBNU tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Pondok Pesantren Lirboyo, KH Oing Abdul Muid Shohib atau Gus Muid.

“Sudah hadir semua,” ujar Gus Muid dikutip dari Republika, Kamis (25/12/2025).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari undangan rapat konsultasi Syuriyah dengan Mustasyar PBNU yang sebelumnya diterbitkan oleh KH Miftachul Akhyar. Undangan bernomor 4829/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 itu mengagendakan penjelasan menyeluruh terkait latar belakang, tahapan, prosedur, serta substansi keputusan Rapat Pleno PBNU.

“Menyusul surat kami nomor 4824/PB.02/A.I.01.02/99/12/2025 tanggal 30 Jumadal Akhirah 1447 H/21 Desember 2025 perihal penjelasan mengenai Hasil Rapat Pleno PBNU, melalui surat ini kami mengharapkan perkenan Para Kiai/Bu Nyai Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama untuk hadir,” demikian isi undangan yang diterbitkan Rabu (24/12/2025).

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf telah memastikan akan memenuhi undangan silaturahim dari para kiai sepuh dan mustasyar NU yang dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo. Kepastian itu disampaikan setelah PBNU menerima surat undangan resmi bernomor 064/A/AZM/P2L/XII/2025 yang ditandatangani Pengasuh Ponpes Lirboyo, KH M. Anwar Manshur.

“Kami telah menerima surat undangan dari Romo Kiai Anwar Manshur. Insyaallah saya hadir untuk memenuhi panggilan para kiai sepuh dan mustasyar. Ini merupakan bentuk ta’dzim (penghormatan) kami kepada para sesepuh, sekaligus komitmen untuk terus membuka ruang dialog dan mencari solusi terbaik bagi jam’iyah,” ujar Gus Yahya, Kamis (25/12/2025).

Silaturahim di Lirboyo ini merupakan kelanjutan dari rangkaian pertemuan para kiai sepuh dan mustasyar NU yang sebelumnya digelar di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso pada 30 November, Pondok Pesantren Tebuireng pada 6 Desember, serta Musyawarah Kubro di Pondok Pesantren Lirboyo pada 21 Desember 2025.

Agenda pertemuan dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB dengan fokus utama “Silaturahim Bersama Mustasyar, Syuriah, dan Sesepuh Nahdlatul Ulama”.

Kehadiran Gus Yahya dalam forum tersebut dipandang sebagai penegasan komitmen PBNU untuk mengedepankan musyawarah, dialog, dan islah dalam menyikapi dinamika internal organisasi. Ia berharap pertemuan ini dapat menjadi momentum untuk menjernihkan suasana sekaligus merumuskan solusi yang bermartabat demi menjaga keutuhan dan soliditas Nahdlatul Ulama.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Telusuri Dugaan Aset Tak Dilaporkan Milik Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya aset milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yang tidak dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Pendalaman ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik tengah menelusuri sejumlah aset yang terindikasi tidak tercantum dalam LHKPN RK. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara negara terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan.

“Dilakukan pendalaman terkait dugaan aset-aset yang tidak dilaporkan dalam LHKPN,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (25/12).

Menurut KPK, pendalaman tidak hanya menyasar keberadaan aset, tetapi juga asal-usul perolehannya. Setiap harta kekayaan penyelenggara negara, kata Budi, wajib dilaporkan dan dapat ditelusuri sumber dananya, terutama jika berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi.

“Kami mendalami sumber perolehan aset tersebut, karena kewajiban pelaporan LHKPN merupakan instrumen pencegahan sekaligus penindakan korupsi,” ujarnya.

Dalam proses penyidikan, KPK mengungkap adanya aset berupa sejumlah tempat usaha yang diduga dimiliki RK namun belum tercatat dalam LHKPN. Aset tersebut diketahui berada di lebih dari satu lokasi dan tidak hanya terpusat di Kota Bandung.

“Tempat usaha itu sudah terdeteksi oleh penyidik KPK,” kata Budi.

KPK juga membuka kemungkinan menelusuri dugaan aliran dana hasil korupsi pengadaan iklan yang mengalir ke pihak-pihak tertentu. Penelusuran tersebut dilakukan melalui pemeriksaan saksi, penelusuran aset, serta pendalaman transaksi keuangan.

Diketahui, Ridwan Kamil telah diperiksa KPK pada 2 Desember 2025. Dalam pemeriksaan itu, RK membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan tersebut. Namun demikian, RK mengakui bahwa Gubernur Jawa Barat memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengawasan BPD sebagai badan usaha milik daerah (BUMD).

Hingga kini, KPK menegaskan penyidikan masih berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan hasil pendalaman alat bukti.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...383384385...43,498Halaman 384 dari 43,498

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya