Jakarta, Aktual.co — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H Laoly mengatakan pemerintah siap melakukan eksekusi terhadap dua terpidana mati asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran atau dikenal dengan kelompok “Bali Nine”.
“Pokoknya kami sudah siap,” kata Yasona usai Deklarasi Program Nasional Pembaruan Hukum SDA dan Lingkungan Hidup, di Istana Wakil Presiden, di Jakarta, Selasa (3/3).
Namun Yasona tidak menyebutkan secara pasti kapan waktu eksekusi akan dilakukan untuk tahap kedua.
Kesiapan yang sudah dilakukan jelas Yasona antara lain sudah disiapkan ruangan khusus di Nusakambangan untuk kedua terpidana tersebut.
Hingga saat ini Andrew Chan dan Myuran Sukumaran masih berada di LP Krobokan dan akan dipindahkan ke Nusakambangan untuk menjalani eksekusi.
Sebanyak 100 personel polisi disiapkan untuk mengamankan pemindahan dua terpidana mati tersebut.
Sebelumnya Myuran dan Andrew menggugat keputusan Presiden RI Joko Widodo terkait penolakan grasi nomor 32/G Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak ada yang kalah atau menang terkait pelimpahan kasus Budi Gunawan ke Kejaksaan Agung.
“Saya kira bukan kalah menang, hukum tidak ada kalah menang karena itu keputusan pengadilan bukan dikalahkan tapi dibenarkan,” kata Wapres, di Istana Wakil Presiden di Jakarta, Selasa (3/3).
Hal itu disampaikan Wapres menanggapi pernyataan Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrachman Ruki yang menyatakan KPK kalah dalam kasus Budi Gunawan (BG).
Kasus BG akan dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan terbuka kemungkinan untuk diserahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri, karena Polri sudah pernah melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut.
“Ini masalah hukum saja, bukan masalah kalah menang. Ini bukan pertarungan,” kata Wapres.
Menurut Wapres, KPK bisa lemah atau kuat karena ada pengaruh atau faktor dari dalam.
Sementara itu, terkait terkait unjuk rasa pegawai KPK, Wapres meminta semuanya kembali ke hukum dan meminta mengoreksi diri.
“KPK tidak tamat ini saya kira masalah perorangan saja hanya karena memasukkan emosi politik ke dalam (internal KPK),” jelas Wapres.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polri memastikan tak akan jadikan perkara Komjen Budi Gunawan (BG) yang dilimpahkan KPK ke Kejaksaan Agung sebagai alat tawar penyidikan kasus melibatkan pimpinan KPK non aktif, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Mabes Polri, Kombes Rikwanto menjelaskan Polri tak akan mengintervensi perkara BG nantinya di Kejagung. Pelimpahan perkara BG ke Kejagung, kata dia, merupakan rangkaian proses hukum oleh KPK.
“Setelah kalah dalam proses kasasi praperadilan, KPK yang tak memiliki kewenangan menghentikan kasus hanya memiliki dua pilihan yaitu melimpahkan ke Kejagung atau ke Polri. KPK kemudian melimpahkan ke Kajagung. Polri menghormati itu. Kami tak akan intervensi,” jelas Rikwanto di STIK, Jakarta, Selasa (3/3).
“Untuk proses hukum AS dan BW itu berbeda. Kita tak jadikan sebagai alat tawar. Bila nanti Kejagung mendeponering, itu adalah kebijakan lain,” imbuhnya seraya menegaskan kasus BW saat ini dalam proses akhir untuk dilimpahkan ke Kejagung.
Sementara, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Hamidah Abdurrachman menilai kasus BG yang dilimpahkan oleh KPK sebaiknya tetap ditangani Kejaksaan Agung dan bukan dilimpahkan kembali ke Polri.
“Lebih bagus ditangan Kejagung. Lebih fair, efektif. Kenapa Polri harus takut kalau tidak ada bukti mengarah kesana. Kejagung akan lebih obyektif,” ujar Hamidah.
Dia berpandangan, apabila penanganan perkara dilimpahkan kejaksaan ke Polri akan terjadi konflik berkepentingan. “Kalau ditangani Polri khawatir ada conflict of interest,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby