Jakarta, Aktual.co — Jakarta, Aktual.co —  Provinsi Sumatera Barat mendapatkan bantuan dari Kementerian Perindustrian untuk membangun pusat industri kreatif seluas 10.000 hektare yang akan diarahkan ke Kabupaten Padang Pariaman.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno di Padang, Selasa (3/3) mengatakan, pusat industri kreatif itu akan dibangun di Kabupaten Padang Pariaman dengan anggaran ratusan miliar rupiah yang ditanggung oleh pusat. “Anggaran itu telah masuk dalam APBN P 2015 dan segera bisa dilaksanakan,” kata dia.

Ia mengatakan, karakter orang Sumbar memang lebih suka membuka usaha sendiri dari pada menerima upah, karena itu industri padat karya agak sulit berkembang di daerah tersebut. “Kita telah sampaikan karakter orang Sumbar ini kepada Menperin, dan direspon positif dengan bantuan berupa pusat industri kreatif yang lebih tepat dengan karakter orang Sumbar,” kata dia.

Menurut dia, di kawasan pusat industri kreatif itu nantinya akan berbentuk industri padat informasi dan teknologi (IT). Dia mengatakan, Disperindag Sumbar, Dinas Kehutanan, Prasjaltarkim, Bappeda, Bapedalda, dan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah berkoordinasi untuk mewujudkan rencana tersebut.

“Untuk lokasi, kita sudah minta Bupati Padang Pariaman mempersiapkan tanah, dan tahap pertama telah ada seluas 5.000 hektare di samping stadium utama di jalan pintas Duku – Sicincin,” kata dia.

Menurutnya, total tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan pusat industri tersebut direncanakan 10.000 hektare namun untuk tahap pertama dibebaskan 5.000 hektare dengan anggaran ditanggung pusat melalui APBN Perubahan. Dia mengatakan, persiapan untuk pembangunan pusat industri kreatif itu terus dipacu.

“DPRD tengah mempersiapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang berkaitan dengan tata ruang, Amdal akan diurus oleh Bapedalda, RDTR oleh PU, hutan oleh Dinas Kehutanan, sementara Kabupaten Padang Pariaman kita harapkan bisa menyiapkan Perda pendukung secepatnya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Para petani tidak mendapat keuntungan sedikit pun terkait dengan kenaikan harga beras saat ini, kata pengamat pertanian Khudori di Jakarta, Selasa (3/3). Menurut dia, pihak yang paling diuntungkan ialah mereka yang ada di level tengah, pedagang besar atau pemilik penggilingan.

“Justru yang paling dirugikan adalah petani dan konsumen,” kata Khudori.

Karena ketidakseimbangan dalam harga jual di tingkat petani dengan pedagang, lanjut dia, terdapat celah harga yang relatif sangat besar.

Harga pembelian pemerintah (HPP) pada beras lebih rendah daripada harga jual di pasar, yakni HPP-nya sebesar Rp6.800,00 per kilogram, sedangkan konsumen membeli beras dengan harga Rp7.400,00/kg. “Jika skema pembelian seperti itu, memang akan menguntungkan petani. Akan tetapi, dengan situasi sekarang, jawabannya ya atau tidak,” kata Khudori.

Kenaikan harga beras yang mencapai 30 persen di beberapa daerah, menurut dia, akibat adanya perbedaan transmisi harga antara gabah dan beras, atau sebaliknya. Akan tetapi, kata dia, kondisi harga beras yang tengah terjadi saat ini tidak bisa disangkutpautkan dengan tindakan kartel atau spekulan beras yang bersekongkol untuk menaikkan harga.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan bahwa kenaikan harga beras yang terjadi beberapa bulan belakangan ini tidak ada kaitannya dengan kartel atau mafia beras. “Pedagang besar dan pengusaha penggilingan memang berpotensi menjadi spekulan. Namun, tidak bisa dikatakan kartel karena tidak ada sifat-sifat yang seperti itu,” kata Komisioner KPPU Syarkawi Rauf, Senin (2/3).

Sifat-sifat yang dia maksud ialah adanya koordinasi atau persekongkolan untuk menentukan jumlah produksi, harga, dan pembagian wilayah penjualan beras. Namun, hal tersebut belum bisa dibuktikan karena dalam kondisi saat ini kenaikan harga beras di tiap wilayah berbeda dan dinilai hanya sebuah respons pedagang lokal terhadap situasi pasar.

Artikel ini ditulis oleh: