Jakarta, Aktual.co — Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengklarifikasi komentarnya pada Rabu (18/2) terkait upaya pencegahan eksekusi terhadap dua warga Australia terpidana mati di Indonesia. Pasalnya, komentar Abbott tersebut dinilai bernada ancaman terhadap Indonesia, dan mengungkit bantuan Australia setelah bencana Tsunami di Aceh pada 2004 lalu.

Abbott menjelaskan bahwa komentar yang dia lontarkan sebelumnya tidak dimaksudkan sebagai ancaman, melainkan sebagai pengingat persahabatan antar kedua negara. “Saya hanya menunjukkan kedalaman persahabatan antara Australia dan Indonesia dan fakta bahwa Australia berada di sisi Indonesia ketika Indonesia dilanda kesulitan,” kata Abbott mengklarifikasi pernyataannya di depan para wartawan di Tasmania, Australia, dikutip dari Reuters, Rabu (18/2).

Dalam kesempatan tersebut, Abbott juga mengungkapkan bahwa Australia akan merasa “sedih dan kecewa” jika eksekusi mati tetap dilangsungkan terhadap Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan, 31 tahun, dua warga Australia anggota Bali Nine yang tertangkap tangan membawa 8,2 kg heroin di Bandara Ngurah Rai Bali pada 2005. Sebelumnya, Abbott mengeluarkan komentar yang menyatakan bahwa Indonesia berhutang pada Australia, dan mengancam bahwa eksekusi akan berdampak pada hubungan diplomatik kedua negara.

Abbott mendesak Indonesia untuk mengingat kerusakan akibat bencana tsunami tahun 2004, yang menewaskan ratusan ribu orang di provinsi Aceh. Kala itu, Australia memberikan bantuan sebanyak A$1 miliar kepada Indonesia. Pernyataan Abbott tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Nasir, bahwa ancaman bukan jalan komunikasi yang baik. “Ancaman bukan bahasa politik,” ucap Arrmanatha yang akrab disapa Tata, setelah menggelar jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).

Tata juga berharap pernyataan Abbott tersebut tidak menggambarkan sikap Australia yang sesungguhnya. “Saya belum baca, tapi dari perkataan kita bisa lihat warna asli seseorang. Saya berharap ini bukan warna asli Australia,” ujar Tata. Pada Selasa (17/2), pemerintah Indonesia menunda pemindahan lima narapidana, termasuk dua warga Australia, ke penjara lain untuk eksekusi, karena alasan kesehatan dan permintaan keluarga yang ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan para narapidana.

Abbott dan PBB Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon telah meminta kepada Indonesia untuk tidak mengeksekusi narapidana narkoba, yang merupakan warga negara Brasil, Perancis, Ghana, Nigeria, Filipina, serta warga Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menolak permohonan grasi para terpidana narkoba dan tetap akan melanjutkan eksekusi. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin (16/2) juga mengatakan bahwa eksekusi mati tak melanggar hukum internasional.

Jakarta, Aktual.co —Mantan Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra akan didakwa terkait dugaan korupsi subsidi beras. Yingluck dianggap membuahkan kerugian besar untuk negara. Dakwaan ini dikabarkan akan dilkeluarkan hari ini, waktu setempat. Jika dianggap bersalah, perdana menteri perempuan pertama Thailand itu akan dihadapkan pada ancaman penjara 10 tahun.
 
Pemerintah Thailand yang saat ini dikuasai oleh militer, juga mempertimbangkan untuk menjerat Yinluck dengan tuduhan perdata. Ada dugaan, Pemerintah Thailand akan meminta ganti rugi sebesar USD18 miliar. Adik dari mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra tersebut secara retroaktif dipecat oleh majelis yang dibentuk oleh militer, Januari 2015. Sejak militer menguasai pemerintahan pada Mei 2014, Yingluck tidak diizinkan keluar dari Negeri Gajah Putih.
 
Pengacara dari Yingluck menjelaskan, kliennya tidak akan hadir dalam pembacaan dakwaan di Mahkamah Agung Bangkok.  Pengacaranya pun memastikan Yingluck tidak akan kabur. “Dia (Yingluck) akan mengikuti proses hukum,” ujar Pengacara Yingluck, Norawit Larlaeng, seperti dikutip Telegraph, Kamis (19/2).
 
Yingluck membela diri bahwa skema besar itu merupakan subsidi yang diperlukan untuk membantu warga miskin, yang menerima bagian kecil dari pemerintah. Meskipun bantuan ini disambut baik pendukungnya, pada kenyataannya skema tersebut justru memicu penimbunan beras dalam jumlah besar.

Jakarta, Aktual.co —Saat ini, ada berbagai masalah krusial yang dihadapi Irak. Dalam sisi ekonomi, merosotnya harga minyak dunia sampai ke titik terendah tahun-tahun terakhir ini sangat merugikan Irak. Hal ini karena minyak bumi adakah komoditi andalan Irak untuk menghidupkan ekonominya. Ekspor minyak juga merupakan mayoritas penyumbang devisa bagi Irak. Sesudah negeri ini hancur lebur akibat perang, Irak butuh anggaran besar untuk membangun kembali infrastrukturnya.

Masalah krusial kedua, kali ini di bidang politik, adalah belum mantapnya dan belum stabilnya kehidupan politik Irak. Pembagian kekuasaan di pemerintahan Irak pasca-invasi AS –antara kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi—masih butuh proses panjang untuk mencapai kestabilan. Pola hubungan yang sarat kepentingan itu harus dikelola dengan hati-hati.

Tujuannya adalah untuk menghindari gesekan yang bisa berdampak pada konflik terbuka dan kekerasan, yang berkelanjutan dan memakan banyak korban di lapangan. Harus diakui, ada usaha tulus dari para politisi dari berbagai kubu untuk mencapai rekonsiliasi. Pada 2014, parlemen Irak menyetujui pembagian kekuasaan di pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Haidar al-Abadi. Abadi berasal dari Partai Dawa, partai Islamis Syiah yang sebelumnya dipimpin PM Nouri al-Maliki. Langkah inklusi politik ini, yang mencoba merangkul berbagai kelompok yang bersaing dan berseteru di Irak, cukup membesarkan hati.

Hal itu khususnya menjadi penting ketika pasukan Irak masih berjuang melawan kelompok radikal Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). Milisi ISIS sampai saat ini masih bercokol di wilayah Irak dan menguasai wilayah yang sangat luas di baratlaut, terutama yang berbatasan dengan Suriah. Sulit meredam agresivitas militer ISIS, jika di antara kubu Syiah, Sunni, dan Kurdi Irak masih sibuk berkonflik sendiri.

Sebelum tercapai kompromi, selama berminggu-minggu dua posisi menteri kunci di kabinet Irak –Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam Negeri—tetap belum terisi. Para pengamat politik pada awalnya merasa was-was, apakah para politisi Syiah, Sunni dan Kurdi akan mampu berkompromi pada pos-pos keamanan yang sangat penting ini. Untunglah, para politisi Irak ternyata masih sanggup berkompromi, dan dua jabatan kosong itu akhirnya terisi pada Oktober 2014.

Jakarta, Aktual.co —Serangan 11 September 2001 dilakukan oleh Zionis sebagai upaya memulai perang terhadap Islam dan “kudeta” kekuasaan di Amerika Serikat, menurut seorang pakar dan jurnalis di Wisconsin. Agenda sesungguhnya dari serangan 9/11 adalah untuk “memeras” Arab Saudi dan Pakistan serta menggunakan seluruh sumber daya pemerintah AS untuk mendukung Israel, kata Dr Kevin Barrett, salah satu pendiri Aliansi Muslim-Yahudi-Kristen.

“Ini diatur oleh Zionis yang merupakan kekuatan utama di balik 9/11. Zionis ingin memastikan 9/11 bisa digunakan untuk mengancam Arab Saudi dan mencegahnya meninggalkan orbit imperial AS dan juga untuk mengancam Pakistan dan memaksa Pakistan untuk menyetujui invasi (tentara AS) di Afghanistan,” kata Barrett kepada Press TV, Selasa (17/2).

“Jadi pada dasarnya Arab Saudi dan Pakistan dikondisikan sebagai penjahat 9/11 untuk menciptakan situasi di mana pemerasan Zionis yang merebut kekuasaan di Amerika Serikat dengan kudeta 11 September 2001 untuk kemudian dapat menggunakan semua sumber daya pemerintah AS dan militernya guna mendukung ekspansi dan genosida Israel di Palestina dan untuk memulai perang terhadap Islam secara permanen atas nama Israel,” tambahnya.

Jakarta, Aktual.co —Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, menyatakan bahwa negaranya tidak berperang melawan Islam. Obama menepis anggapan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan kelompok militan yang semakin marak belakangan ini, terkait dengan ideologi agama Islam yang sebenarnya. “Kami tidak berperang melawan Islam. Kami berperang melawan mereka yang melecehkan Islam,” kata Obama dalam Konferensi Anti-Ekstremisme, di Washington D.C., dikutip dari CNN, Rabu (18/2).

Pada konferensi tersebut, Obama berharap dapat menyusun cara untuk melawan teror yang diluncurkan oleh berbagai kelompok militan di daratan Eropa, Kanada dan Australia yang gencar dalam beberapa bulan terakhir. “Para pemimpin Muslim harus berbuat lebih banyak untuk mendiskreditkan gagasan bahwa bangsa kita (Amerika Serikat) bertekad untuk menekan Islam,” kata Obama, mengacu pada tuduhan dari kelompok militan yang mengatasnamakan Islam, bahwa AS merupakan musuh utama Islam.

Obama mengatakan pemuda Muslim sangat rentan terhadap propaganda ekstrimis, yang dapat mendorong mereka untuk bergabung Negara Islam di Suriah atau melakukan serangan di dalam negeri. Obama mengkhawatirkan maraknya aksi militan yang mengatasnamakan Islam membuat masyarakat Muslim dikucilkan di AS dan diasosiasikan dengan sel radikal. “Saya tidak berdalih dengan label. Saya pikir kita semua mengakui bahwa ini adalah masalah tertentu yang memiliki akar dalam komunitas Muslim,” kata Obama dalam wawancara dengan CNN, pada Januari.

“Tapi saya pikir kita harus ingat bahwa mayoritas umat Islam menolak ideologi (ekstremisme) ini,” kata Obama melanjutkan. “Kami tahu cara terbaik untuk melindungi pemuda agar tidak jatuh ke dalam cengkeraman ekstremis adalah melalui dukungan dari keluarga, teman, guru, dan pemimpin agama,” ucap Obama. Obama juga menjelaskan bahwa terdapat penyebab lain tindakan ekstremisme, yaitu pemerintah otoriter yang melanggar hak asasi manusia, dan sering dipandang sebagai sumber ekstremisme di Timur Tengah.

“Kelompok-kelompok seperti al-Qaidah dan ISIS memanfaatkan kemarahan orang-orang yang merasa mengalami ketidakadilan dan korupsi, dan merasa tidak ada kesempatan memperbaiki kehidupan mereka. Dunia harus menawarkan sesuatu yang lebih baik kepada para pemuda,” kata Obama melanjutkan. Obama juga menyebutkan bahwa tidak semua serangan ekstremis diluncurkan atas nama Islam. Obama menyebut serangan teror terhadap sebuah kuil Sikh di Wisconsin pada tahun 2012, dan pada pusat komunitas Yahudi pada tahun lalu, dilakukan oleh warga kulit putih yang rasis.

Sementara, dilaporkan Reuters, beberapa pemimpin Muslim di AS juga telah mendorong upaya pemerintah untuk membina hubungan dengan komunitas mereka. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Jeh Johnson, telah mengunjungi komunitas Muslim di seluruh Amerika Serikat pada Juni lalu untuk mengimbau mereka terkait perilaku yang harus diperhatikan agar pemuda Muslim terhindar dari radikalisme.

Di Minneapolis, Jaksa Agung Andrew Luger meminta masyarakat untuk menyediakan layanan sosial yang memberdayakan pemuda Muslim dan menjauhkan mereka ekstremisme. “Upaya ini mengaburkan batas antara jangkauan di masyarakat dan tindak intelijen,” kata Jaylani Hussein, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam di Minnesota, Selasa (17/2).

Gedung Putih mengklaim pihaknya secara konsisten menghindari penamaan ‘ekstremisme Islam’ sebagai pembahasan utama dalam Konferensi Anti-Ekstremisme. Seorang pejabat senior pemerintah menyatakan pertemuan tersebut tidak hanya membahas soal ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah.

“Ekstremisme berasal dari aksi teroris yang datang dalam segala macam bentuk,” kata pejabat yang tak diidentifikasi namanya tersebut. “Para pelaku serangan di Perancis dan Denmark adalah teroris, dan bukan penganut agama tertentu,” katanya melanjutkan.

Namun, penolakan menggunakan istilah ‘ekstremisme Islam’ menuai kritik dari pakar terorisme yang menganggap Gedung Putih seharusnya tidak “malu-malu” untuk menyebutkan ancaman radikal datang dari kelompok militan yang mengatasnamakan Islam. “Para teroris sendiri mengaku melakukan hal ini atas nama Islam, dan Gedung Putih terkesan tidak menyelesaikan masalah dengan apa adanya, kata analis CNN, Bobby Ghosh.