Jakarta, Aktual.co — Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti mengaku tak pernah diberi tahu oleh Presiden Joko Widodo terkait dirinya yang ditunjuk sebagai calon Kapolri baru menggantikan posisi calon Kapolri sebelumnya yakni Komjen Pol Budi Gunawan. Bahkan, ia mengetahui  menjadi calon Kapolri dari pemberitaan di media.
Saat pengumuman oleh Jokowi pada Rabu (18/2), Badrodin sedang berada di perjalanan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Gatot Nurmantyo yang merupakan teman seangkatan di Akademi Militer tahun 1982 untuk bersantap siang bersama.
Dalam perjalanan tersebut, sekitar pukul 13.00 WIB ia dihubungi melalui sambungan telepon oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam pembicaraan di sambungan telepon tersebut, menurutnya tidak ada sama sekali menyangkut tentang pencalonan Kapolri.
Jenderal bintang tiga itu hanya diminta  untuk mengkondisikan dan mengendalikan situasi di internal Polri dengan sebaik-baiknya karena presiden mau menggelar jumpa pers.
“Baru saat bertemu dengan KSAD, saya baru tahu dicalonkan menjadi Kapolri, mendengar itu saya sangat bersyukur. Namanya hidup harus bersyukur dan sabar. Itu kuncinnya, bila seperti itu hidup akan tenang bila ada cobaan besabar dan bila mendapat rezeki bersyukur,” ujar Badrodin saat ditemui di rumah dinasnya yang berada di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Mantan Kabaharkam Polri itu mengungkapkan sebelum Jokowi mencalonkan Badrodin, terlebih dahulu Dewan Kebijakan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) Polri membahas tentang nama-nama yang akan diberikan kepada Jokowi, pada Jumat (13/2) pekan lalu.
Saat itu sejumlah perwira tinggi Polri yang tergabung dalam Wanjakti memutuskan enam nama yang bersedia untuk diajukan menjadi Calon Kapolri termasuk di dalamnya nama Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti.
“Saat itu ada bintang tiga dan bintang dua eselon I. Kemudian ditanya satu-satu dan ada yang bersedia,” kata Badrodin.
Badrodin dari hasil Wanjakti ada empat orang bintang tiga termasuk di luar struktur (Polri) minus Budi Gunawan dan ada dua orang bintang dua eselon I, keenam nama tersebut pun langsung diserahkan kepada presiden.
Dijelaskan Badrodin, saat keenam nama diserahkan, mantan Kapolda Jatim itu juga tidak pernah berpikir namanya lah yang akan dipilih oleh Jokowi. Namun dalam kesepakatan di Wanjakti, para perwira tinggi telah bersepakat akan mendukung siapa pun yang dicalonkan presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati bisa lebih efektif mencegah kejahatan, dibanding hukuman lain, seperti penjara seumur hidup.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal lembaga HAM Amnesty International Salil Shetty, dalam surat terbuka yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo, Kamis, (19/2). 
Untuk memperkuat pendapatnya, Shetty menyitir sebuah studi komprehensif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tentang hubungan hukuman mati dan tingkat kejahatan pembunuhan. 
Dalam penelitian itu didapatkan hasil bahwa eksekusi mati tidak memiliki efek jera yang lebih besar ketimbang penjara seumur hidup.
Ketimbang memberlakukan hukuman mati, kata Shetty, untuk memerangi kejahatan serius dan ketidakamanan perlu investasi dalam penegakan hukum yang efektif dan sistem peradilan pidana, seperti yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan lainnya.
Masyarakat, ujar dia, juga harus memiliki keyakinan bahwa para pejabat penegak hukum terlatih dan diperlengkapi untuk menyelidiki tindak pidana. “Tanpa melanggar hak asasi manusia, dan bahwa sistem peradilan adalah independen, adil, dan obyektif,” kata dia dalam suratnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polemik Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya belum usai pasca Presiden Joko Widodo membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri serta memberhentikan komisioner KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Meski Presiden sudah mengumumkan keputusannya untuk melerai kisruh antara Polri dan KPK, namun beberapa pihak masih menganggap bahwa ancaman dan teror masih menghantui kubu KPK.
Salah satu ancaman itu ditujukan kepada Nursjahbani Katjasungkana, advokat senior yang juga menjadi salah satu kuasa hukum Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.
Menurut salah satu anggota tim kuasa hukum Bambang Widjojanto, Alghifari mengaku dirinya menerima informasi bahwa Nursjahbani menerima pesan singkat berisi ancaman dari nomor 087864272394.
“Isi dari pesan singkat itu, ‘ada bom di halaman rumahmu. Tunggu meledak,” ungkap Alghifari di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/2).
Dengan ancaman yang ditujukan kepada Nursjahbani, Alghifari menyatakan teror dan ancaman masih mengintai KPK dan masyarakat sipil antikorupsi. Persoalan ini tidak berhenti dengan keputusan Jokowi.
“Masalahnya belum selesai. Masih ada pihak yang terganggu dengan kerja-kerja lawyer dan KPK. Ancaman-ancaman terus ada pada kami, pegiat antikorupsi dan KPK,” katanya.
Alghifari menuturkan, setelah menerima ancaman, Nursjahbani segera melapor kepada Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti yang juga pelaksana tugas Kapolri. Menanggapi laporan tersebut, Badrodin menyatakan akan menyelidiki kasus ini.
“Nursjahbani langsung mengirim pesan singkat ke Wakapolri dan tidak lama kemudian ada tim dari kepolisian yang menyisir rumahnya. Kami apresiasi respon cepat dari Polri,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Johan Budi yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa diangkat sebagai komisioner tetap, namun tetap harus ikut seleksi.

Pendapat itu disampaikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, saat ditemui usai menyambangi kediaman putri Presiden Soekarno, Rachmawati Soekarno Putri di bilangan di Jati Padang, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Kata Mahfud, lama atau tidaknya Johan menjadi Plt Komisioner KPK tergantung didapatnya kepastian ‘nasib’ Abraham Samad dan BW Bambang Widjojanto. “Kalau Plt mau menjadi komisioner permanen atau memperpanjang ikut seleksi lagi,” ujar dia.

Diakuinya, pertemuan dengan Rachma salah satunya memang membicarakan pengangkatan Plt Komisioner KPK. 

Sedangkan tuan rumah, Rachmawati ikut menambahkan, proses hukum yang bakal dilakukan KPK pasca putusan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan juga ikut dibicarakan dalam pertemuan tadi.

“Satu step berlalu lah ketika presiden sudah memberikan jawaban. Ronde satu sudah, tinggal ronde dua dan tiga. Dan KPK harus mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas praperadilan,” ujar dia.

Mengenai pertemuan dengan Machfud, diakuinya memang sering dilakukannya sejak dulu untuk berdiskusi ringan. “Terutama membicarakan situasi terkini,” tutur dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Deputi Pencegahan Komisi Pemberatasan Korupsi siap dilantik Presiden Joko Widodo. Namun ia meminta syarat agar saat pelantikan tidak membawa keluarga.
Hal tersebut Johan ungkapkan pada saat mengobrol santai dengan para wartawan digedung KPK, JL. HR Rasuna Said, Jaksel, Kamis(19/2) pagi.
“Tapi syaratnya satu, saya tidak mau membawa anak dan istri saya ke pelantikan nanti. Itu sudah prinsip,” Ujar Johan.
Johan Budi Sapto Prabowo, Pria kelahiran Mojokerto, 29 Januari 1966 adalah lulusan Teknik Gas dan Petrokimia Universitas Indonesia 1992.Setelah menyandang gelar sarjana teknik, ia bekerja sebagai peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi (PPTMGB Lemigas) pada 1992-1995.
Johan kemudian beralih profesi menjadi wartawan di majalah Forum Keadilan pada 1995-2000, selanjutnya majalah Tempo pada 2000-2005.Pada 2005, Johan masuk KPK untuk bekerja pada Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK hingga kemudian menjadi Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK pada 2009 sekaligus Juru Bicara KPK.
Johan sudah menjadi jubir KPK sejak 2006 atau tiga tahun setelah KPK resmi berdiri pada Desember 2003 berdasarkan UU No 30/2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia juga pernah merangkap jabatan, dengan pos Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada 2008-2009, selanjutnya pada 2009 Johan menjadi Kepala Biro Humas KPK. Pada 17 Oktober 2014,Johan dilanti menjadi Deputi Pencegahan KPK.
Kepiawaian Johan dalam berbicara mendapat penghargaan “Golden Speaker Award” oleh  Rakyat Merdeka Grup dengan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Selain itu, dia juga mendapatkan sejumlah penghargaan bergengsi lainnya.
Namun menjadi pejabat publik dilembaga antirasuah itu, membuat Johan berisiko tersandung masalah hukum, antara lain aduan kepada dia dan mantan Wakil Ketua KPK Chandra M. Hamzah pada 10 Februari 2015 lalu oleh lsm Government Against Corruption and Discrimination (GACD) pimpinan Andar Situmorang ke Bareskrim Polri.Keduanya diadukan orang ini karena diduga telah bertemu sebanyak lima kali dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin  pada 2008-2010 yang diduga membicarakan kasus yang sedang ditangani KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo akan melantik terhadap tiga Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tiga Plt Pimpinan KPK yang sudah ditunjuk itu yakni Johan Budi Sapto Pribowo, Taufiurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Aji.
Dikatakan salah satu Plt KPK Johan Budi SP, pelantikan tersebut akan dilakukan oleh Presiden pada Jumat (20/2) pagi.
“Jam 8 pagi besok. Di istana,” kata Johan Budi saat dikonfirmasi, Kamis (19/2).
Menurut Johan, dirinya menerima kabar soal pelantikan itu dari pihak istana pada siang tadi. Johan sendiri tak mempersiapkan sesuatu yang khusus terkait agenda tersebut.
“Tidak ada persiapan khusus, biasa saja,” ujar Johan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga Plt Pimpinan KPK yakni, Johan Budi Sapto Pribowo, Taufiurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Aji. Pimpinan KPK ini dimaksudkan untuk menggantikan unsur pimpinan KPK lainnya yang diberhentikan sementara oleh Presiden Joko Widodo dan satu tempat lainnya pasca ditinggal Busyro Muqoddas yang memasuki masa pensiun Desember 2014 lalu.
Johan sendiri sebelumnya menyatakan siap mengemban tugas baru tersebut. Salah satu langkah awal yang akan dilakukan Johan adalah memperbaiki hubungan dengan Polri.
Hal itu dikatakan Johan tak terlepas dari konflik yang membelit KPK dan Polri belakangan ini. “Kami harus memperbaiki komunikasi dengan pihak Polri. Dan KPK butuh Polri,” tegas Johan.
Pemulihan hubungan itu, kata Johan, akan mampu memaksimalkan kerjasama dengan Polri dalam memberantas korupsi. Terlebih, hal itu sudah berlangsung di era sebelumnya.
“Atas kerjasama dengan Polri kan kita di bidang pencegahan sudah berhasil menyelamatkan ribuan triliun uang negara. Kerjasama-kerjasama seperti itu yang harus kita upayakan lagi,” tutur Johan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby