Jakarta, Aktual.co —Amnesty International khawatir dengan niat Pemerintah Indonesia untuk menolak permohonan grasi dari para narapidana terpidana mati untuk kasus terkait penyalahgunaan narkotika. 
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal lembaga HAM Amnesty International Salil Shetty berpendapat penolakan itu merupakan bentuk meremehkan hak individu untuk memohon pengampunan atau pengurangan hukuman.
“Yang jelas tercantum pada Pasal 14 Konstitusi Indonesia dan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), di mana Indonesia merupakan negara anggota,” ujar dia, dalam surat terbuka ke Presiden Jokowi, Kamis (19/2).
Meskipun pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia merupakan respon terhadap kejahatan seperti narkotika. Kata Shetty, menurut ICCPR kejahatan narkotika tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai “kejahatan paling serius” yang bisa dilakukan hukuman mati.
Lagipula, ujar dia, tidak ada bukti kuat bahwa hukuman mati bisa lebih efektif mencegah kejahatan, dibanding hukuman lainnya.
Untuk memperkuat pendapatnya, Shetty menyitir sebuah studi komprehensif Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yakni tentang hubungan hukuman mati dan tingkat kejahatan pembunuhan. Dalam penelitian itu didapatkan hasil bahwa eksekusi mati tidak memiliki efek jera yang lebih besar ketimbang penjara seumur hidup.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pekerjaan rumah yang harus dilakukan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Badrodin Haiti setelah menjadi Kapolri adalah mencopot Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Mabes Polri.
“Pak Badrodin Haiti harus mencopot Budi Waseso (Kabareskrim), itu bikin kisruh di dalam dan terlihat arogan, tebang pilih dia,” ujar Rachmawati Soekarnoputri, di Kediamannya, Jalan Jati Padang Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Menurutnya, selama ini Budi Waseso tidak pernah mendengar instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rachmawati menuding, Budi semakin memperkeruh hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri.
Dia pun berharap, setelah dilantiknya Komjen Pol Badrodin Haiti menjadi Kapolri, permasalahan yang menyelimuti dua lembaga penegak hukum bisa dihilangkan, atau paling tidak diminimalisir.
“Ada insubordinasi, karena presiden sudah mengatakan jangan kriminalisasi. Tapi ini kan jalan terus dan ke Badrodin juga selalu miss komunikasi,” jelas Rachmawati.
“Semoga saja hubungan Polri dengan KPK kembali membaik. Apalagi pak Badrodin sudah memberikan statemen untuk membangun hubungan baik lagi,”tandasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Sebagai gantinya, mantan Wali Kota Solo menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti untuk menjadi calon Kapolri yang diajukan ke DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —Presiden Joko Widodo membatalkan pengangkatan Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri, dan menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai calon tunggal orang nomor satu di kepolisian. 
Keputusan Jokowi menunjuk Badrodin dianggap sebagai langkah tepat oleh mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rachmawati Seokarnoputri.
Menurut adik dari Megawati Soekarno Putri itu, mantan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri itu mampu menjalankan tugas sebagai orang nomor satu di Korps Bhayangkara.
“Mudah-mudahan Pak Badrodin bisa menjalankan amanat Tribata Satu. Saya mendukung dilakukan reformasi di tubuh Polri,” kata Rachmawati di kediamannya di Jalan Jati Padang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Kata dia, penunjukan Badrodin sebagai Kapolri merupakan pilihan terbaik dari Presiden dibanding tetap memajukan BG. Karena dia khawatir jika BG dilantik akan dijadikan sebagai ‘alat politik’ bagi penguasa.
“Saya lihat (Badrodin) orangnya lugu, dia tidak beringas. Harapannya dia tahulah fungsinya sebagai Kapolri bagaimana. BG ini merubah muka polisi ‎jadi alat penguasa,” ungkap dia.
Diketahui, Jokowi membatalkan pencalonan BG lantaran munculnya polemik di masyarakat antara pendukung KPK dan Polri.
“Maka untuk menciptakan ketenangan, dan kebutuhan Kepolisan RI untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komjen Pol Badrodin Haiti,”  kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/2) kemarin.
Pasca Jenderal Pol Sutarman dinonaktifkan Presiden Jokowi sebagai Kapolri, Komjen Badrodin Haiti merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Amnesty Internasional ikut menyoroti keputusan Pemerintah Indonesia yang akan tetap melaksanakan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan penyalahgunaan narkotika dan pembunuhan.
Melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Sekretaris Jenderal lembaga HAM Amnesty International Salil Shetty menyatakan keprihatinan atas rencana eksekusi mati tersebut.
Amnesty International, ujar dia, menentang hukuman mati untuk semua kejahatan tanpa kecuali. Dan menganggap hukuman mati sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak atas hidup.
“Dan merupakan penghukuman yang paling kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat,” ujar Shetty dalam surat terbuka ke Presiden Jokowi, Kamis (19/2).  
Jika hukuman mati tetap dilaksanakan, maka Pemerintah Indonesia bisa dianggap telah melanggar hukum dan standar HAM internasional. Setidaknya, terhadap dua dari narapidana yang telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung. 
“Karena standar internasional menetapkan eksekusi tidak bisa dilakukan jika PK belum diputuskan,” ujar dia.
Amnesty International juga khawatir beberapa narapidana yang terancam dihukum mati tidak memiliki bantuan hukum untuk mengajukan PK. 
Shetty mencontohkan, satu terpidana mati yang merupakan warga negara Brasil Rodrigo Gularte yang didiagnosa memiliki masalah kejiwaan. Di mana Gularte didiagnosa mengidap masalah skizofrenia paranoid (paranoid schizophrenia) dan gangguan bipolar (bipolar disorder) dengan karakteristik psikotik. 
“Sebuah gangguan kesehatan yang terjadi semakin memburuk saat ia menghadapi eksekusi mati,” ujar dia dalam suratnya.
Sedangkan hukum internasional, kata Shetty, melarang penggunaan hukuman mati terhadap mereka yang memiliki gangguan mental atau pikiran.
Shetty pun menyambut baik kabar terbaru yang menyebut Pemerintah Indonesia akan meninjau ulang kasus Gularte. Sehingga ada kemungkinan dia tidak akan dieksekusi juga benar memiliki gangguan mental. 

Artikel ini ditulis oleh: