Jakarta, Aktual.co — Kementerian Agama menyiapkan rancangan undang-undang mengenai perlindungan umat beragama yang bertujuan membentuk persamaan persepsi pada setiap anak bangsa agar tidak terjadi penistaan agama pada masa mendatang.
“Kami kan sudah menyiapkan RUU tentang perlindungan umat beragama yang sampai sekarang terus kami matangkan,” kata Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin usai penutupan Mukernas I PPP di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia berharap, RUU itu dapat membawa kedamaian dan ketenteraman antarumat beragama serta meredakan penolakan dan penghinaan pada agama lain dengan mempertegas beberapa hal.
“Misalnya kan sekarang sudah mulai beredar spanduk warga menolak syiah misalnya, atau wahabi misalnya. Ekspresi penolakan seperti itu akan dikategorikan apakah wujud kebebasan beragama atau bisa dikategorikan penghinaan terhadap sebuah paham agama,” ujar dia.
Aparat hukum, kata dia, juga membutuhkan landasan hukum yang jelas dan ketegasan aturan untuk membedakan perilaku melanggar hukum atau kebebasan berekspresi dalam kebebasan agama.
RUU itu, katanya, akan disebarluaskan ke masyarakat, tokoh agama, organisasi keagamaan, dan pegiat HAM pada April 2015 untuk dimintakan masukan yang membangun.
Pada kesempatna itu, Menag Lukman Hakim Saifuddin juga mengucapkan selamat merayakan tahun baru Imlek pada umat yang merayakan.
Ia berharap, Imlek membawa berkah dan kedamaian bagi semua.
Ia juga berharap esensi dan nilai yang terkandung dalam perayaan Imlek dapat diresapi dengan khidmat.
Ia menilai masyarakat telah toleran dengan keberagaman beragama yang terbukti perayaan Imlek dirayakan tidak hanya oleh warga keturunan Tionghoa, melainkan semua lapisan masyarakat.
“Iya saya pikir masyarakat kita sudah sangat toleran meskipun banyak masyarakat beragama yang tidak membiasakan diri memperingati Imlek, tapi mereka tetap bisa menghormati dan menghargai sesama saudaranya yang merayakan Imlek,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mayoritas guru pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah menolak ditugaskan mengajar ke sekolah.
“Dari 39 guru yang menduduki jabatan struktural, hanya empat orang yang bersedia kembali mengajar dan telah menerima surat keputusan (SK) sebagai fungsional guru, sedangkan 35 orang lainnya memilih bertahan sebagai pegawai struktural,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Seruyan Hartono di Kuala Pembuang, Kamis (19/2).
Meski demikian, Pemkab masih belum memberikan deadline kepada 35 orang tersebut, mereka masih diberikan kesempatan apabila berubah pikiran untuk memilih kembali bertugas mengajar di sekolah.
“Yang pasti, bagi mereka yang pilihannya tetap bertahan pada struktural tentu bakal menerima berbagai konsekuensinya,” katanya.
Ia menambahkan, ada berbagai alasan dari sejumlah guru yang memilih tetap bertahan pada jabatan struktural.
“Ada beberapa orang yang memilih bertahan dengan penuh kesadaran, tapi ada pula yang merasa gengsi kalau kembali ke sekolah untuk mengajar lantaran sudah telanjur menduduki jabatan struktural dan enggan kembali menjadi guru,” katanya.
Beberapa orang guru yang memilih bertahan sebagai pegawai struktural dengan penuh kesadaran bahwa mereka memahami aturan yang berlaku, namun mereka tidak mengejar jabatan atau naik pangkat, dan yang penting tetap berstatus PNS.
“Karena menurut pandangan mereka, jabatan dan pangkat itu ujung-ujungnya penghasilan, sementara penghasilan mereka saat ini bisa 5-6 kali lipat dari penghasilan yang didapat seandainya menduduki jabatan tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, ada beberapa konsekuensi yang bakal diterima guru yang tetap bertahan dengan jabatan struktural, yakni tidak dapat naik pangkat. Selain itu tidak mendapatkan tunjangan jabatan struktural dan tidak dapat diberikan tugas yang berhubungan dengan jabatannya.
Kebijakan pengembalian pejabat atau guru PNS yang menduduki jabatan struktural dari sebelumnya merupakan pegawai fungsional, merupakan salah satu langkah penataan birokrasi di lingkup Pemkab Seruyan.
“Kebijakan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera (PermenPAN) Nomor 16/2009 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74/2008,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: