Jakarta, Aktual.co — Pemilik Maskapai Penerbangan Lion Air yang juga anggota Wantimpres, Rusdi Kirana harus ditergur dan bertanggung jawab atas delay pesawat Lion Air selama 8 jam lebih.
“Pak Rusdi Kirana, karena kami menyayangimu, maka bapak perlu ditegur dalam masalah ini. Perbaiki manajemen Lion Air. Tingkatkan tanggung jawab moral kepada masyarakat,” kata anggota Komisi V DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mohamad Toha di Jakarta, kamis (19/2).
Sebab, katanya, peristiwa tersebut memalukan bangsa Indonesia.
“Di ruang tunggu bandara Terminal 3 yang crowded nampak terlihat warga negara asing (WNA) yang tentunya peristiwa ini menjadi cerita buruk mereka di negaranya,” katanya.
Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan diminta segera bertindak tegas kepada Lion Air.
“Menhub wajib hukumnya panggil semua yang terlibat atas kejadian tersebut agar masyarakat mengerti. Bagaimana  penerbangan bisa carut-marut seperti ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pembatalan pelantikan calon kapolri terpilih Komjen pol Budi Gunawan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, oleh seorang pelawak, Lis Hartono atau yang akrab disapa Cak Lontong.
Dirinya menyampaikan dalam sesi acara di Mukernas I PPP, Cak Lontong membahas singkatan dua calon kapolri yang ditujuk oleh presiden, yakni Budi Gunawan dan Badrodin Haiti.
“Ini soal nama Pak Budi Gunawan jadi BG, pak Jusuf Kalla pak JK, kalau Pak Badroidin Haiti jadi hah, coba jawab,” kata dia, yang disambut gelak tawa dari para kader PPP, di Aula Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Mendapat sambutan itu, Cak Lontong pun melanjutkan candaannya tersebut, kata dia berdasarkan hasil kesepakatan  Badrodin Haiti disingkat menjadi dua kata inisial (BH). Ia pun memaparkan, presiden memang sangat cermat dalam memilih. Sebab, Badrodin dinilai merupakan orang yang tepat.
“Saya lihat pak BH ini strategis, dan sering kali ditempat vital, coba kalau lihat track record, pernah jadi kapolda Banten, Kapolda Sumut, itu strategi vital, dan saya yakin bisa menjadi penyeimbang, dan itu pengamatan saya, mohon maaf kalau keliru,” tandasnya, yang disambut gelak tawa.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Putri proklamator Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan lagi petugas partai. 
Menurutnya, Jokowi tidak boleh lagi menetapkan sebuah kebijakan yang berbau kepentingan partai. Jokowi selaku presiden harus menjadi seorang negarawan, bukan lagi seorang partisan yang disebut sebagai petugas partai.
“Beliau harusnya sudah tau lah, dia kan presiden. Jadi dia jangan mau disebut petugas partai dan dia sudah harus kembali ke janji dia saat kampanye kemarin,” papar Rachmawati, di kediamannya, Jati Padang, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
Menurut adik kandung Megawati Soekarnoputri ini, apa yang dilakukan Jokowi dengan tidak melantik Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri sudah tepat.
“Kita tahu BG itu mantan ajudan dari Megawati, ini kemauannya Ketua Umum PDIP, ini tinggal bagaimana melihat kepentingan individu mengalahkan kepentingan yang lebih besar ketimbang,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo telah resmi mengumumkan pergantian tampuk kepemimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal tersebut dilakukan lantaran dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah berstatus tersangka. Presiden menunjuk Taufiqurrahman Ruqi, Johan Budi, dan Indriyanto Seno Adji sebagai pimpinan KPK sementara.

Namun, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai ketiga pimpinan KPK sementara itu masih harus mengikuti seleksi pimpinan KPK.

“Kalau Plt itu harus memperpanjang dan ikut seleksi lagi. Plt itu ditetapkan sambil menunggu adanya kepastian nasib Abraham dan Bambang, apakah bersalah atau tidak,” kata Mahfud di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Jalan Jatipadang Raya, Jakarta Selatan, Kamis (19/2).

Dijelaskan Mahfud, jika nantinya Samad dan Bambang dinyatakan tidak terbukti bersalah dalam proses hukum maka keduanya dapat kembali menjadi pimpinan KPK hingga masa jabatannya selesai.

“Kalau dinyatakan tidak bersalah, mereka kembali. Atau kalau habis masa jabatannya, sampai disitu baru diganti,” terang Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengumumkan mengangkat 3 orang sebagai pimpinan KPK sementara untuk menggantikan pimpinan saat ini. Tiga orang yang ditunjuk presiden menjadi pimpinan KPK sementara yakni mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji, dan Deputi Bidang Pencegahan KPK Johan Budi.

Pengangkatan ketiganya menjadi pimpinan sementara KPK akan diatur dalam Perppu yang akan segera dikeluarkan Presiden Jokowi. Selain itu Jokowi juga menginstruksikan agar KPK dan Polri mentaati rambu-rambu hukum dan kode etik serta menjaga kehormanisan antarlembaga negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka