Jakarta, Aktual.co — Lambannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan terkait permasalahan hukum yang menjerat calon Kapolri tunggal, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG), disinyalir akibat intervensi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Hal itu di ungkapkan oleh adik kandung Megawati, Rachamawati Soekarnoputri di kediamannya di bilangan Jakarta Selatan, Kamis (19/2).
“Sebenarnya masalah ini (Kapolri) ada di Megawati yang membuat Jokowi lama mengambil keputusan dan tetap ngotot agar BG dilantik,” ujar Rachamwati.
Ia menilai, hal itu mudah saja terlihat mengingat BG adalah mantan ajudan Megawati semasa menjabat sebagai presiden. Menurutnya, ada kepentingan individu yang mendesak untuk melantik polisi bintang tiga itu.
“Kita tahu BG itu mantan ajudan dari Megawati, ini kemauannya Ketua Umum PDIP, ini tinggal bagaiman melihat kepentingan individu mengalahkan kepentingan yang lebih besar ketimbang,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Badan Narkotika Nasional pada tahun 2016 akan menargetkan merehabilitasi 400 ribu pecandu narkoba untuk menghapus jumlah pecandu narkoba di Indonesia.
“Malah presiden menargetkan 400 ribu (pecandu untuk direhabilitasi), tapi tak bisa sekarang, tahun depan menargetkan segitu,” kata Kabag Humas BNN, Sumirat Dwiyanto di Jakarta, Kamis (19/2).
Ia mengatakan, belum bisa menargetkan merehabilitasi 400 ribu pecandu karena tahun ini. BNN baru mencoba menargetkan merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba. Target rehabilitasi 400 ribu pecandu dilakukan apabila target merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba tercapai pada tahun ini.
Dengan target rehabilitasi 400 ribu pecandu dalam setahun tersebut bisa mempercepat mengurangi, bahkan menghapuskan pecandu narkoba di Indonesia.
“Di Indonesia ada empat juta pecandu, kalau setahun 400 ribu pecandu direhabilitasi berarti 10 tahun pekerjaan itu bisa selesai,” kata Sumirat.
Pihaknya memperhitungkan jumlah pecandu baru yang muncul setiap tahunnya. Dengan adanya pecandu baru yang muncul, penghapusan pecandu narkoba di Indonesia bertambah dua tahun untuk rehabilitasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah harus menepati janji dan memberikan ‘deadline’ terhadap apa yang sudah diputuskan terkait eksekusi hukuman mati terhadap terpidana narkoba warga negara Australia ‘Bali Nine’.
Hal ini dikarenakan eksekusi untuk para pengedar narkoba ini untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Hanafi Rais dalam pesan singkatnya, di Jakarta, Kamis (19/2). 
“Urusan kita sendiri sebagai bangsa. Bukan urusan PBB atau Australia,” kata Hanafi.
Menurut dia, Jika pemerintah yakin benar dalam membuat keputusan, tak perlu takut dengan tekanan luar negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang