Jakarta, Aktual.co —Pakistan mengusir para imigran dari Afghansitan, menyebut mereka sebagai akar dari kelompok militan. Para pengamat, di lain pihak melihat hal itu sebagai upaya pengalihan pemerintah Pakistan dari kegagalan mereka dalam memerangi rangkaian kekerasan di negara itu. Ribuan warga Afghanistan kini gelisah mereka akan terancam diusir dari Pakistan, meninggalkan toko-toko, rumah dan restoran yang sudah menjadi milik mereka setelah bertahun-tahun tinggal di negara itu, seperti yang dikutip CNN.

Hanya berselang beberapa lama setelah serangan Taliban pada 16 Desember yang menewaskan setidaknya 145 orang di sekolah, para pejabat Pakistan langsung menyalahkan Afghanistan dan bersumpah akan membasmi imigran ilegal yang mereka anggap hanya sebagai kedok pada militan. Ribuan warga Afghanistan meninggalkan Pakistan sejak itu. Antrian mobil berisi barang-barang berbaris di perbatasan Khyber dan Afghanistan. Banyak yang juga masih mengemas barang mereka di Peshawar dan bersiap pergi.

Shahkirullah Sabawoon, pedagang pakaian di Peshawar, menggambarkan suasana suram saat ia bersiap pergi. “Pakistan adalah rumah kedua kami dan kami sudah berinvestasi sebanyak jutaan rupee di berbagai bisnis, namun polisi, mereka meminta kami menutup bisnis kami dan meninggalkan Pakistan,” katanya. Ia mengatakan banyak orang Afghansitan yang bahkan takut untuk pergi ke pasar atau mengecek toko-toko mereka karena takut ditangkap polisi.

“Kami akhirnya membulatkan tekad untuk meinggalkan Pakistan dan memindahkan bisnis kami ke Afghanistan namun itu bukan hal yang mudah,” ia melanjutkan. Samina Ahmed, direktur International Crisis Group di Asia Selatan, mengatakan bahwa otoritas Pakistan menggunakan para pengungsi Afghanistan sebagai kambing hitam, meski mengatakan bisa saja ada kemungkinan kelompok militan menyelinap di komunitas pengungsi dari Afghanistan.

“Sangat mudah mengeksploitasi mereka. Mereka tak memiliki dokumen kerja legal yang bisa melindungi diri mereka. Menargetkan pengungsi Afghanistan adalah pengalihan,” ujarnya. Ada sekitar tiga juta warga Afghanistan yang tinggal di Pakistan, banyak dari mereka bermigrasi pada 1970-1980an saat okupasi Uni Soviet di Afghanistan. Gelombang kedua arus pengungsi terjadi saat Taliban mengambil alih kekuasaan.

Meski ada yang teregistrasi secara resmi, mayoritas dari mereka tak memiliki dokumen resmi, menjadikan mereka sasaran empuk intimidasi polisi. Setelah berpuluh tahun di Pakistan, kebanyakan telah kehilangan kontak dengan kerabat di Afghanistan, membuat tantangan bagi mereka ketika pulang ke Afghanistan bahkan lebih sulit.

Organisasi Internasional untuk Imigrasi mengatakan sekitar 22 ribu warga Afghanistan yang tak memiliki dokumen berkerumun di perbatasan di Torkham pada Januari, jumlahnya lebih banyak dari kseluruhan pada tahun 2014. Pihak berwenang Pakistan mengatakan mereka hanya menargetkan para pengungsi yang tak memiliki dokumen resmi atau mereka yang terlibat dalam tindak kriminal.

“Selama operasi (setelah penyerangan Taliban di sekolah), polisi menemukan senjata ilegal yang dimiliki oleh pengungsi Afghanistan yang tak memiliki dokumen,” kata Mushtaq Ahmad Ghani, menteri di pemerintahan provinsi Pakistan. “Beberapa dari mereka terlibat dalam tindak kriminal dan terorisme.” Ajmal Khan, 38, berusia tujuh tahun saat orang tuanya pindah ke Pakistan untuk menghindari pasukan Uni Soviet. Kini, ia adalah ayah dari enam anak dan memiliki restoran di Peshawar yang ia anggap sebagai rumahnya.

Ia cemas memikirkan apa yang akan menunggunya ketika kembali ke Afghanistan di provinsi Nangarhar. Setengah dari keluarganya sudah pergi. “Saya mencintai Peshawar, yang sudah memberi kami tempat berlindung selama bertahun-tahun,” kata dia, emnambahkan bahwa pengadilan memerintahkan deportasi atasnya meskipun ia memiliki dokumen resmi. “Segera setelah saya menjual restoran, saya akan meninggalkan Pakistan bersama seluruh keluarga saya.”

Jakarta, Aktual.co — Keluarga penumpang Malaysia Airlines MH370 asal Tiongkok menggelar aksi protes di luar kantor perdana menteri untuk menuntut pemerintah Malaysia mencabut pernyataan itu, Rabu (18/2). “Kami menginginkan sebuah penjelasan (dari PM Najib Razak). Dan kami meminta dia mencabut keputusan yang menyatakan hilangnya pesawat itu adalah sebuah kecelakaan,” kata Kelly Wen, yang suaminya menjadi salah seorang penumpang MH370.

Bulan lalu, pemerintah Malaysia memutuskan hilangnya Malaysia Airlines yang belum dapat dijelaskan sebagai sebuah kecelakaan dan menyatakan 239 penumpang beserta awaknya tewas. Keputusan itu memicu protes dari keluarga penumpang di Malaysia dan Tiongkok yang selama ini mengkritik cara maskapai dan pemerintah Malaysia menangani tragedi itu.

Pekan lalu, sebanyak 21 anggota keluarga penumpang asal Tiongkok datang ke Malaysia untuk mengajukan protes secara langsung kepada pemerintah Malaysia. Para keluarga penumpang ini berencana tetap berada di Malaysia pada perayaan Tahun Baru Tiongkok hingga mereka mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kami ingin mengatakan kepada perdana menteri Najib bahwa kami menginginkan keluarga kami kembali untuk merayakan festival musim semi,” kata Kelly Wen merujuk pada liburan Tahun Baru Tiongkok. “Pemerintah Malaysia mengatakan keluarga kami sudah meninggal dunia namun mereka tidak memberikan buktinya. Hal ini tak bisa diterima,” lanjut Kelly.

Kemudian, mereka memberikan sebuah gulungan kertas berisi kaligrafi Tiongkok yang intinya meminta agar keluarga mereka dikembalikan. Gulungan kertas itu diberikan kepada seorang utusan kantor perdana menteri Malaysia. Selanjutnya, mereka menggelar doa tahun baru bersama di lapangan yang berada tak jauh dari kantor perdana menteri. Beberapa dari mereka berteriak kencang memanggil nama-nama keluarga yang menjadi penumpang MH370.

Jakarta, Aktual.co — Melihat ketegangan politik di Yaman setelah kelompok militan Syiah al-Houthi melakukan kudeta, Kementerian Luar Negeri Indonesia akan memulangkan warga negara Indonesia yang berada di sana, seperti yang dikutip CNN. “Pada Senin (16/2) kemarin, kami telah melakukan rapat dengan Menlu.

Dengan mempertimbangkan laporan terakhir KBRI di Sanaa, akhirnya kami menunjuk Dubes Gatot (Abdullah Mansyur) sebagai ketua satgas persiapkan contingency plan evakuasi WNI di Yaman,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, dalam jumpa pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (18/2).

Menurut penuturan Gatot, kehidupan sehari-hari di Yaman sebenarnya cukup aman, tapi sulit diprediksi. “Sebetulnya kondisi kehidupan sehari-hari normal. Warung buka, taksi ada, BBM normal, airport buka, tapi secara politik sangat rawan. Dalam situasi tidak kondusif dan arah politik sukar diprediksi, pemerintah memutuskan memulai ambil langkah evakuasi WNI,” paparnya.

Gatot mengatakan, pengumuman rencana pemulangan ini sebenarnya sudah terpampang di situs resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sanaa. “Dari sekarang, WNI di Yaman yang merasa tidak aman dan lingkungan sekitarnya tidak nyaman sudah bisa segera daftar ke KBRI,” ucap Gatot.

Merujuk pada data Kemlu, ada sekitar empat ribu WNI di Yaman yang tersebar di berbagai daerah. Di daerah ibu kota Sanaa sendiri hanya ada sekitar 100 WNI. “Konsentrasi terbesar itu sebenarnya ada di luar Sanaa. Di Tarim, 10 jam Sanaa, itu ada 1.196 WNI. Di Al Mukalla, 9 jam dari Sanaa, itu ada 400-an WNI,” papar Gatot.

Persebaran ini, menurut Gatot, adalah tantangan dalam melakukan proses evakuasi. Pasalnya, warga yang berdomisili jauh dari pusat Kota Sanaa merasa tidak perlu pulang karena daerahnya aman. Tantangan lain datang dari 2.226 siswa yang menuntut ilmu di Yaman. “Sekarang sedang musim ujian. Pemerintah juga memang hanya menyediakan akomodasi ke Indonesia, tidak untuk kembali lagi ke Yaman,” ungkap Gatot.

Selain itu, pemerintah juga kesulitan menjangkau tenaga kerja Indonesia di Yaman yang mencapai jumlah 1.488 orang. “Ini juga merupakan tantangan tersendiri karena mereka ada di rumah majikan. Ada 2.226 mahasiswa itu tidak terlalu sulit. Kalau TKI itu banyak yang tidak mengerti internet, tidak baca koran, majikan acuh,” tutur Gatot. Untuk sementara waktu, pemerintah telah menyiapkan tiga bentuk pos untuk berkumpulnya WNI.

“Ada Wisma Duta, kantor Kedubes, dan sekretariat PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia). Untuk daerah jauh, dipusatkan di sentra sekretariat PPI, bisa juga di rumah WNI senior seperti pekerja minyak,” kata Gatot. Sementara itu, Kemlu sendiri kini tengah menggodok jalur evakuasi yang efektif. Secara garis besar, Kemlu memikirkan seluruh alternatif jalur, yaitu darat, laut, dan udara.

“Namun, yang paling ideal memang jalur udara dari Sanaa ke Jakarta dengan block seat booking seperti yang dilakukan WNI di Suriah yang sampai sekarang sudah hampir 12 ribu orang dievakuasi sejak 2012,” kata Gatot. Untuk evakuasi tahap pertama, Kemlu memperkirakan akan memberangkatkan sekitar 500 orang dengan prioritas perempuan, warga lanjut usia, dan anak-anak.

Mekanisme jalur udara sendiri akan mengadopsi sistem yang sudah dilakukan dalam mengevakuasi WNI di Suriah. “Kami sudah kantongi 700 alamat dan telepon. Kami akan jemput ke alamat yang ada, antar ke bandara. Setelah sampai di bandara nanti kami akan bekerja sama dengan BNP2TKI, kemdikbud, Kemenag, dan Kemensos,” papar Gatot. Ketika ditanya mengenai tenggat waktu proses evakuasi, Gatot hanya menjawab, “As soon as possible. Secepatnya.”

KBRI tetap Buka
Pemberontak Syiah al-Houthi kian kuat dengan menguasai pemerintahan, sementara Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi mengundurkan diri, membuat negara itu kini tanpa pemimpin yang sah. Melihat keadaan ini, beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis sudah menutup kantor kedutaan besar mereka di Yaman.

Ketika ditanyakan apakah Indonesia akan menutup KBRI di Sanaa jika pemerintah Yaman tak kunjung dapat merebut kembali pemerintahan dari tangan pemberontak al-Houthi, Tata menjawab, “KBRI akan tetap dibuka. KBRI di Yaman hanya untuk memberikan dukungan kepada WNI, tidak mencampuri politik Yaman.

KBRI Yaman masih dibutuhkan, terutama saat proses evakuasi.” Di akhir pembicaraan, Tata berkata, “Kami hanya berharap siapapun yang berkuasa untuk mementingkan keamanan warga, terutama WNI yang ada di sana.”

Jakarta, Aktual.co —Seorang komandan polisi Malaysia yang divonis hukuman mati di Kuala Lumpur akhirnya buka mulut dari pusat penahanan di Villawood, Sydney, Australia terkait kasus yang menimpanya. Polisi bernama Sirul Azhar Umar itu mengatakan, ia diperintahkan untuk membunuh seorang sosialita Mongolia di tengah berkembangnya tuduhan korupsi yang melibatkan politisi tingkat tinggi di Malaysia.

Sirul mengatakan, ia bertindak berdasarkan perintah saat dirinya dua kali menembak mati penerjemah glamor berusia 28 tahun Altantuya Shaariibuu tepat di kepalanya ketika gadis itu memohon agar dibolehkan tetap hidup demi anak dalam kandungnya. Polisi itu lalu membungkus jenazah perempuan itu dengan bahan peledak militer dan meledakkannya. “Saya berada di bawah perintah.

Orang penting yang punya motif masih bebas,” kata Sirul, mantan pengawal Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, kepada portal berita Malaysiakini melalui telepon, seperti yang dilansir CNN Indonesia. “Bukannya saya tidak mencintai polisi atau negara, tetapi saya bertindak berdasarkan perintah,” katanya.

Sirul mengatakan kepada Malaysiakini, ia sedang bernegosiasi untuk memberikan wawancara lengkap dengan sejumlah stasiun televisi Australia di mana ia sedang mempertimbangkan untuk mengungkapkan mengapa ia dan rekannya, polisi Azilah Hadri, membunuh Shaariibuu di hutan di pinggiran Kuala Lumpur. “Saya belum memutuskan (apakah) akan melakukan wawancara itu,” katanya.

Tuduhan telah berkembang selama delapan tahun bahwa Shaariibuu dibunuh demi membuatnya bungkam terkait korupsi sejumlah pejabat tinggi Malaysia dalam pembelian dua kapal selam Scorpene buatan Perancis dan Spanyol yang bernilai 2 miliar dollar AS. Pembelian itu terjadi ketika Najib menjadi menteri pertahanan.