Jakarta, Aktual.co —  Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah menyiapkan tim yang bertugas untuk pelaksanaan eksekusi mati terhadap Raheem Agbaje Salami warga Spanyol atas kasus upaya penyelundupan narkoba tahun 1999.
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) Elvis Johnny di Surabaya, Rabu (18/2), mengaku tim tersebut sudah siap dan saat ini masih menunggu perintah dari atasan terkait dengan waktu pelaksanaan eksekusi.
“Tim sudah siap, tetapi kami masih menunggu kapan pelaksanaan eksekusi tersebut dilaksanakan,” katanya.
Ia mengemukakan, dalam tim eksekusi ini pihak Kejari Madiun dilibatkan karena Raheem saat ini sedang menghuni Lapas Narkoba Madiun.
“Termasuk juga melakukan koordinasi dengan petugas kepolisian sebagai petugas eksekutor juga sudah dilakukan. Namun, kami masih belum tahu kapan pastinya waktu pelaksanaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kejari Surabaya Tomo Sitepu mengatakan saat ini pihaknya juga menunggu waktu pelaksanaan yang jelas dari Kejaksaan Agung.
“Kami sudah siap, tapi sejauh ini masih menunggu kabar dari Kejaksaan Agung. Tentang kapan dan di mana pelaksanaan eksekusi,” katanya.
Ia mengatakan, tim untuk melakukan eksekusi sudah dibentuk. Gabungan dari Kejati Jatim, Kejari Surabaya dan Kejari Madiun.
“Terkait dengan lokasi eksekusi memang ada banyak tempat, tetapi kami masih belum memutuskan. Yang jelas akan ada koordinasi lanjutan terkait dengan hal ini,” katanya.
Raheem Agbaje Salami ditangkap di Bandara Internasional Juanda Surabaya, 1999 silam. Saat itu pria asal Spanyol ketahuan menyelundupkan heroin ke Indonesia.
Raheem sebenarnya sudah lama divonis mati. Namun, eksekusinya belum bisa dilakukan karena dia masih berupaya hukum. Terpidana ini juga sudah berusaha mengajukan Grasi ke Presiden atas perkaranya tersebut pada 11 September 2008. Setelah tujuh tahun, jawaban atas grasi tersebut baru turun. Presiden Jokowi menolak pengajuan grasi warga Spanyol ini

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Fraksi PDIP di DPR RI tidak akan mampu membela Presiden Jokowi bila ada fraksi-fraksi di DPR RI mengusulkan hak interpelasi.
Demikian dikatakan Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, terkait  keputusan Jokowi yang membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
“Keputusan presiden tersebut tentu saja akan menyulitkan posisi Fraksi PDIP sebagai fraksi partai pemerintah  di DPR RI untuk membela kebijakan Presiden Jokowi soal Kapolri tersebut ketika ada fraksi-fraksi lain di DPR RI yang mengusulkan interpelasi karena memang secara nyata presiden melanggar UU Polri,” kata  Basarah, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2).
Meski demikian, PDIP menghormati keputusan Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengusulkan Badroedin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru.
“Namun demikian keputusan tersebut sangat disayangkan,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.
Seharusnya, sebelum mengusulkan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri yang baru, Presiden Jokowi harus lebih dahulu menentukan  status hukum Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang sudah mendapatkan persetujuan DPR RI.
“Tidak satupun norma dalam UU Polri yang memberikan kewenangan kepada presiden jika dia tidak melantik seorang calon kapolri yang telah mendapatkan persetujuan secara resmi dari DPR RI,”
“Jika presiden mengambil langkah tersebut, maka seharusnya presiden membuat Perppu lebih dahulu yang menghadirkan norma hukum agar presiden dapat tidak melantik seorang calon kapolri yang telah disetujui DPR karena alasan tertentu,” imbuh dia.

Artikel ini ditulis oleh: