Jakarta, Aktual.co — Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Komisaris Utama PT Bukit Jonggol Asri (BJA), Kwee Cahyadi Kumala terlibat dalam kasus suap Bupati Bogor, Rachmat Yasin. Menurut Jaksa, Kwee Cahyadi Kumala alias Swie Teng, menyuap Rachmat Yasin senilai Rp5 miliar terkait rekomendasi tukar menukar kawasan hutan atas nama PT Bukit Jonggol Asri kepada Menteri Kehutanan.
“Kwee Cahyadi Kumala selaku Presdir PT Sentul City dan Komisaris Utama PT BJA bersama-sama dengan F.X Yohan Yap memberi uang Rp 5 miliar yang sebagian dari uang tersebut yakni Rp 1,5 miliar, melalui perantara penerima HM Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor kepada Rachmat Yasin selaku Bupati Bogor,” kata Jaksa KPK Surya Nelli, ketika membacakan surat dakwaan, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (18/2).
Jaksa menuturkan, uang tersebut diberikan agar Rachmat Yasin mengeluarkan surat nomor 522//24-Distanhut tanggal 29 April 2014 perihal: Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan atsa nama PT BJA kepada Menteri Kehutanan IR.
Suap itu bermula ketika Cahyadi meminta bantuan kepada Bupati Bogor Rachmat Yasin agar rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan yang diajukan PT BJA segera diterbitkan sekitar Januari 2014. Bersama-sama sejumlah pihak termasuk Yohan, Cahyadi kemudian menyuap Yasin Rp 4,5 miliar dari Rp 5 milar yang dijanjikan agar rekomendasi tukar menukar kawasan hutan seluas 2.754 hektar yang merupakan syarat untuk pemanfaatan lahan 30 ribu hektare Kota Mandiri yang diajukan PT BJA agar segera diterbitkan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Terdakwa minta bantuan ke Rahmat Yasin supaya rekomndasi diterbitkan,” terang jaksa.
“Yang sebagian dari uang tersebut yakni sejumlah Rp 1.500.000.000 melalui perantarapenerima HM. Zairin selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bogor kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yakni kepada Rachmat Yasin selaki Bupati Bogor,” ditambahkan jaksa.
Uang dari PT BJA itu diserahkan oleh Robin Zulkarnaen kepada Yasin melalui Yohan secara bertahap mulai Februari hingga Mei 2014. Pada 6 Februari, Yohan memberikan uang Rp 1 miliar di rumah Yasin.
“Uang tersebut diserahkan oleh F.X Yohan YAP kepada Rachmat Yasin di ruang tamu rumah tersebut,” ujar jaksa.
Kemudian Maret 2014, Robin memberi tahu Yohan bahwa Yasin meminta Rp 2 miliar lagi. Setelah itu Yohan mendatangi rumah dinas Yasin dan menyetor Rp 2 miliar melalui Sekretaris pribadi bupati Tenny Ramdhani.
“Selanjutnya Tenny menyimpan uang tersebut di bawah meja kerja yang terletak di ruang keluarga rumah dinas Rachmat Yasin, selanjutnya uang tersebut terima oleh Rachmat Yasin,” tutur jaksa.
Terakhir pada 7 Mei 2014, sekitar pukul 16.00 WIB, Yohan bertemu Kepala Dinas Pertanian Bogor M. Zairin di Taman Budaya, Kabupaten Bogor untuk menyerahkan sisa komitmen suap kepada Yasin Rp 1,5 miliar.Nahasnya, saat itu keduanya langsung bekuk Satgas KPK. Satgas KPK setelah itu membekuk Yasin. Ketiganya telah menjadi pesakitan kasus ini.
“Keduanya berhasil ditangkap petugas KPK,” imbuh Jaksa.
Terkait sangkaan itu, Cahyadi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55. Ayat (1). Ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiqurrahman Ruki mengaku akan terlebih dulu menyelesaikan konflik yang saat ini terjadi di KPK dan Polri.
Ketua KPK jilid I itu baru saja ditunjuk sebagai Plt KPK menyusul Abraham Samad dan Bambang Widjojanto tersangkut kasus hukum di kepolisian.
“Tentunya target kedepan kami akan menyelsaikan konflik itu dulu, kerusakan-kerusakan yang timbul dulu, setelah itu kita berfikir melakukan penindakan-penindakan kedepan,” kata dia, di salah satu acara televisi nasional, Rabu (18/2).
Untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di KPK, sambung dia, akan terlebih dulu koordinasi dengan pimpinan KPK lainnya yakni, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja termasuk Johan Budi SP yang merupakan Deputi Bidang Pencegahan KPK yang ditunjuk pula sebagai Plt KPK.
“Saya kira nanti Johan sebagai orang internal, bisa menjalaskan situasi internalnya, sebaiknya bagaimana kita lihat kedepan.”
Presiden Joko Widodo memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto sebagai komisioner KPK, karena saat ini keduanya berstatus tersangka di Mabes Polri.
“Karena adanya masalah hukum pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto maka sesuai perundang-undangan yang berlaku, kami mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres). Saya akan memberhetikan sementara dua pimpinan KPK,” kata dia di Istana Negara, Rabu (18/2).
Seperti yang diketahui Bambang Widjojanto saat ini menyandang status tersangka di Bareskrim Polri, Bambang terlibat dalam kasus mengarahkan saksi di sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi.
Sedangkan Abraham Samad juga saat ini menyandang status tersangka di Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulsesbar) dalam kasus pemalsuan dokumen.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby