Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo lebih mementingkan dukungan publik dibandingkan partai pengusung dan pendukung yang menghantarkannya menjadi orang nomor satu di republik ini. 
Sikap itu sejalan dengan diusulkannya nama Komjen Pol Drs Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri dan menganulir pencalonan Komjen Pol Drs Budi Gunawan.
“Pak Jokowi kan harus mendengar masyarakat. Jokowi bisa kehilangan dukungan dari publik. Kalau kehilangan dukungan publik, Jokowi sudah selesai,” kata Wakil Rektor I Universitas, Ibnu Chaldun, di Gedung DPR, Senayan, Rabu (18/2).
Menurutnya, sikap yang diambil presiden dengan mengusulkan nama Badrodin dan pemberhentian dua komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, berikut pengisian satu komisioner yang ditinggalkan Busyro Muqoddas, sudah tepat. 
“Ini adalah satu cara yang arif, bijak, yang dilakukan Presiden Jokowi. Tidak menyakiti masyarakat tapi juga tidak menyakiti BG. Pak Jokowi juga tidak punya pilihan kecuali memberhentikan Abraham Samad dan BW,” jelasnya.
Sikap Presiden, lanjut Musni, sekaligus keluar dari ‘killing feel’ yang menderanya dalam beberapa pekan terakhir. Sebab ia harus mendengarkan aspirasi partai politik pengusung dan pendukungnya berikut DPR, namun di sisi lain Presiden harus pula mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Saya kira bukan melangkahi, kan Pak Jokowi sudah menyerahkan dan proses politik sudah selesai. Presiden menyelamatkan kepolisian tapi juga menyelamatkan beliau sebagai presiden. Ini win-win solution saya kira. Hak prerogratif tetap dia pegang sebagai kepala negara,” demikian Musni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia (Menko PMK) Puan Maharani, menghormati surat hak bertanya yang dilontarkan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI kepada pemerintah.
Menurut Puan, sikap para senator yang mempertanyakan ikhwal kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hal wajar yang diatur oleh undang-undang.
“Saya bersama Menko Perekonomian mewakili Pemerintah hadir di Paripurna DPD untuk menyampaikan penjelasan di hadapan Sidang Paripurna DPD. Ada lima pertanyaan DPD yang dijawab Pemerintah,” kata Puan, di ruang rapat Paripurna DPD, Rabu (18/2).
Lebih lanjut, dengan jawaban dan penjelasan dari pemerintah, hal yang ditanyakan oleh DPD melalui surat per tanggal 28 Januari 2015 menjadi terang-benderang. Kala itu, Pimpinan DPD mengirimkan surat Hak Bertanya‎ Anggota DPD yang diajukan oleh 53 Anggota DPD.
‎”Pemerintah menghormati hak anggota DPD bertanya kepada Pemerintah. Sebab, itu diatur di dalam perundang-udangan. Dengan penjelasan tadi, soal kenaikan harga BBM per tanggal 19 November lalu dapat dipahami oleh DPD,” ujarnya.
Pemerintah terus berupaya mengalihkan porsi anggaran subsidi ke berbagai sektor kegiatan ekonomi yang lebih produktif. Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil.
“Pemerintah berupaya agar perlindungan sosial melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan data yang akurat sehingga penyaluran KIS, KIP dan KKS tepat sasaran.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai keputusan Presiden Jokowi soal pengajuan calon kapolri sebagai langkah yang lamban. Pasalnya, DPR sudah masuk dalam masa reses.
“Meski sudah ditunjuk sebagai calon kapolri, baru bisa diproses pada masa sidang ketiga baru, itu teknisnya. Kita belum bisa substansif. Sehingga sekarang ini belum ada kapolri baru. Jadi Badrodin masih jadi Wakapolri,” ucap Fadli kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2).
Secara substansi, sambung dia, dewan perlu mendapatkan penjelasan soal pergantian tersebut. Sebab, kata Fadli, secara konstitusi pergantian kapolri harus dilalui dengan pemberhentian. Diberhentikan yang lama kemudian pilih yang baru.
“Kalau kita lihat Budi Gunawan belum mundur karena tergantung yang bersangkutan. Kita masih kaji nanti. Kalau presiden tidak lantik BG statusnya gimana?. Nanti perlu penjelasan. Kalau berhentikan yang lama. Kapolri yang lama siapa?, yang baru siapa?. Ini yang harus diidentifikasi dulu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Novel yang rencananya akan diangkat ke layar lebar yang berjudul ‘Bulan di Langit Amerika’ ini ditulis oleh  Hanum Salsabiela Rais. Sebelumnya penulis novel itu juga sukses dengan bukunya yang juga difilmkan yang berjudul ’99 Cahaya di Langit Eropa’.

“Bukunya masih menceritakan tentang jejak-jejak peradaban Islam yang dimana dipresentasikan oleh petualangan Hanum dan Rangga,” ungkap Hanum kepada Aktual.co, Rabu (18/2), di Pacific Place, Jakarta.

Penulis ‘99 Cahaya di Langit Eropa’ ini kembali menuturkan, bahwa kisah petualangan Hanum dan Rangga dalam ‘99 Cahaya di Langit Eropa’ berlanjut hingga Amerika Serikat.

Kini mereka diberi dua misi berbeda. Namun, Tuhan YME menggariskan mereka untuk menceritakan kisah yang dimohonkan Rembulan lebih ketimbang sekadar misi. Tugas mereka kali ini akan menyatukan belahan Bulan yang terpisah. Tugas yang menyerukan, bahwa tanpa Islam, dunia akan haus akan kedamaian.

“Sebetulnya cerita ini lebih menuju ke bagaimana mendekatkan kembali Islam dan Amerika, lebih mengenalkan lagi sejarah-sejarah Islam di dunia barat,” bebernya.

Buku setebal 329 halaman ini  membahas tentang Al Quran yang dimiliki oleh Thomas Jefferson (Bapak Deklarator Amerika Serikat) yang selama ini disimpan di dalam Perpustakaan Kongres Amerika Serikat, hingga Misteri patung Muhammad SAW yang dijadikan ‘Patron Keadilan’.

Tak hanya itu, ‘Bulan Terbelah di Langit Amerika’ yang berlatar belakang tragedi 11 September ini juga menguak sisi kemanusiaan yang terlantar akibat kecurigaan dan prasangka antar manusia yang dikemas dalam jalinan cerita yang mengandung unsur emosional.

Artikel ini ditulis oleh: