Jakarta, Aktual.co — Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok memantau penerapan upah minimum kota sesuai di sejumlah perusahaan dengan peraturan yang berlaku.

“Perusahaan harus tertib administrasi terutama dalam hal pengupahan untuk mewujudkan perlindungan terhadap tenaga kerja,” kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok, Rika Kamila, Rabu (18/2).

Ia mengatakan minggu lalu telah melakukan pengawasan dan monitoring UMK Tahun 2015 ke beberapa perusahaan  yang berlokasi di Jalan Raya Bogor Km 38 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos.

“Pelaksanaan pengawasan kepada perusahaan sesuai dengan agenda kerja pada bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja,” katanya.  Pemerintah telah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai  bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh yang tercantum dalam pasal 88 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia bentuk perlindungan sebagaimana di maksud pada pasal tersebut meliputi antara lain upah minimum upah kerja lembur struktur dan skala pengupahan serta hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.

Lebih lanjut ia mengatakan penerapan UMK 2015 harus sesuai dengan keputusan gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.1746-Bangsos/2014 tentang upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat Tahun 2015.

Dikatakannya upah UMK itu diberikan kepada pekerja dengan masa kerja 0 s/d 1 tahun untuk pekerja di atas 1(satu) tahun sudah dilaksanakan sesuai dengan skala upah dengan pertimbangan struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan,biaya keseluruhan tenaga kerja,upah minimum dan kondisi pasar.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Ibu Kota DKI Jakarta hari ini, Rabu (18/2) diwarnai sejumlah aksi unjuk rasa. Dari informasi yang diterima Aktual.co, unjukrasa akan membawa berbagai isu, mulai Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), hingga buruh.
Aksi pertama dilakukan oleh massa dari Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Jakarta di depan Gedung DPR/MPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Dengan jumlah massa sekitar 50 orang. Mereka memprotes dihilangkannya RUU PPRT dari prioritas Prolegnas 2015. Aksi dimulai pukul 09.00Wib.
Dari pantauan TMC Polda Metro, pukul 10.45, aksi berjalan lancar dan tidak mengganggu arus lalu lintas. Aksi dikawal oleh petugas dari Polsek metro Tanah Abang.
Unjuk rasa kedua, dilakukan massa dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) berjumlah 50 orang. Mereka berkumpul di Bundaran Patung Kuda Indosat mulai pukul 10.00Wib. Menuntut pengurus SPM Hyatt Regency Bandung untuk dipekerjakan kembali.
Aksi unjuk rasa yang ketiga digelar di Bundaran HI, Jakarta Pusat dari massa Korwil Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta.
Dengan jumlah massa sekitar 250 orang, mereka menolak pencabutan konvensi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO (International Labour Organization) no. 87 tentang Hak Kebebasan Berserikat dan perlindungan Hak Bernegosiasi. Aksi dimulai pukul pukul 12.00Wib. 

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Nasib malang menimpa Tony Zahar (53) yang berprofesi sebagai seorang sopir taksi Ekspress ditemukan tewas dengan cara mengenaskan di Jalan Rawa Bambu, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Korban sendiri ditemukan warga, tergeletak tak bernyawa didalam mobilnya yang bernomor B 1593 ETB.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol  Martinus Sitompul mengatakan bahwa korban diketahui merupakan warga Kampung Bali, Matraman RT 05 RW 09, Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. 
“Sopir taksi dengan nomer lambung DC7177 itu ditemukan tewas pada pukul 05.30 WIB oleh seorang sopir Metromini,” katanya kepada wartawan, Rabu (18/2). 
Dikatakan Martinus korban saat ditemukan mengalami0 luka gorok di leher dan posisi korban tertelungkup di setir mobil. 
“korban sudah meninggal berlumuran darah di dalam mobil,” ujar Martinus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Pantauan pukul 10.00Wib dari situs Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Ketinggian Bendung Katulampa terpantau aman stabil di 40cm. Begitu juga di Pos Depok terpantau aman stabil di 110cm.
Kondisi serupa juga terpantau di Pintu Air Manggarai, Pintu Air Karet, Pos Krukut Hulu, Pos Pesanggrahan, Pos Angke Hulu, Waduk Pluit, terpantau aman stabil.
Pantauan di Pos Cipinang Hulu, Pos Sunter Hulu, Pintu Air Pulo Gadung, Kali Bekasi, Kali Cikeas, dan Kali Cilengsi juga terpantau aman.
Namun, ketinggian air di Pasar Ikan terpantau Siaga III, meski ketinggian air stabil di 218cm.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Forum Warga Kota Jakarta, Azas Tigor Nainggolan mengatakan bahwa polemik yang terjadi antara DPRD dan Pemprov DKI harus diselesaikan dengan cara baik-baik.  Bahkan Pemprov DKI juga harus mengakui fungsi DPRD dalam kinerjanya.
“DPRD memainkan peran kontrolnya, supaya pemprov kerja dengan baik. Saya setuju,” katanya saat dihubungi aktual.co, Rabu (18/2).
Dikatakan Azas bahwa peran DPRD sangatlah baik. Karena dengan begitu fungsi DPRD sebagai pengawas dapat memberikan kontrol terhadap Pemprov DKI. Selain itu kata Azas bahwa dengan adanya fungsi pengawasan tersebut, maka pimpinan tidak lagi dapat menjadi orang yang otoriter dan cenderung korup. 
“Kita jangan kasih kekuasaan penuh terhadap seseorang, kalau tidak dibarengi dengan sistem kontrol yang kuat maka orang tersebut cenderung otoriter dan korup. Makanya di legislatif dprd kasih ruang kontrol,” tambahnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid