Jakarta, Aktual.co — Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri tampaknya menarik perhatian Panglima TNI Jenderal Moeldoko.
Pasalnya Moeldoko memberi peringatan terkait permasalahan yang saat ini melanda dua lembaga penegak hukum itu. Namun demikian, permasalahan yang saat ini KPK dan Polri masih wajar dalam negara demokrasi. 
“Saya hormati tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa jangan sampai nanti hal-hal ini menjurus ke arah konflik. Karena kita semua tidak menginginkan seperti itu, apalagi dalam situasi dunia turbulensi ekonomi khususnya, jangan sampai kita tidak stabil,” kata Moeldoko di Mabes TNI Cilangkap, Jaktim, Rabu (18/2).
Moeldoko mengatakan, stabilitas politik dan keamanan akan sangat berpengaruh atas stabilitas pembangunan nasional. Dia mengimbau kepada pihak terkait agar tetap pada koridor politik dan hukum yang pas.
“Jangan sampai mengarah pada kondisi konflik yang kita inginkan.  Tidak ada yang bisa lagi mengerem persoalan-persoalan tersebut mengemuka. Yang kita sikapi, yaitu tadi.”
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2015 terkait aturan penanganan konflik sosial.
Dalam laman Sekretariat Kabinet yang diunggah Kamis, disebutkan PP itu merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
PP di antaranya mengatur keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI untuk penghentian konflik dilaksanakan setelah adanya penetapan status keadaan konflik oleh pemerintah daerah atau pemerintah.
Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI dilakukan untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu.
Selain itu, melaksanakan upaya pembatasan orang di luar rumah untuk sementara waktu, melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki kawasan konflik atau keluar dari kawasan konflik untuk sementara waktu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Zulkarnain mengatakan, peristiwa penetepan tersangka terhadap dua pimpinan KPK menjadi bahan kajian dalam upaya pemberantasan korupsi. 
“‎Ini termasuk bahan kajian kita semua. Ini semacam eksaminasi umum. Eksaminasi hukum yang kita lakukan terhadap fenomena yang dialami KPK saat ini,” kata Zul sapaan akrbanya di Jakarta, Rabu (18/2).
Dia mengaku, peristiwa yang saat ini dialami KPK bagaikan tsunami yang telah menerjang ke berbagai arah.
“‎Dalam waktu yang hampir bersamaan, beruntun, insan-insan KPK dipermasalahkan dengan tindak pidana. Seperti kena tsunami.”
Seperti diketahui dalam waktu singkat dua dari empat pimpinan KPK ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri. 
Tak hanya itu, 21 penyidik KPK juga terancam menjadi tersangka dugaan kepemilikan senpi ilegal. 
Sebelumnya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso mengatakan saat ini penyidik Bareskrim sedang melakukan penyelidikan terhadap 21 penyidik KPK atas dugaan kepemilikan senpi secara ilegal. Ketua KPK Abraham Samad juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pemalsian Kartu Keluarga dan KTP atas nama Feriyani Lim.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu