Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal PB Pemuda Muslimin Indonesia (PEMUDA MUSLIM), Evick Budianto , menyambut positif perhelatan Kongres KNPI ke XIV yang rencananya digelar pada tanggal 24 – 27 Februari 2015 di Jayapura Papua.
“Hal ini merupakan upaya yang baik dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI, sebab setiap jengkal wilayah yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita harus kita jaga bahkan wajib kita kembangkan dan berdayakan sebesar – besarnya demi kemakmuran rakyat Indonesia” jelas Evick dalam rilisnya yang diterima redaksi, Rabu (18/2).          Upaya KNPI sejalan dengan misi pejuangan Pemuda Muslim Indonesia  yang membela dan mempertahankan Negara Republik Indonesia dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945,  Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu PEMUDA MUSLIM sangat mengapresiasi langkah atau upaya yang telah di ambil oleh KNPI dengan menyelenggarakan kongres nya di Jayapura Papua.
Pemuda Muslim Indonesia mengamanahkan kongres KNPI kali ini dapat menghasilkan regenerasi kepemimpinan yang berkualitas  dalam kepengurusan KNPI ke depan, mulai dari proses kaderisasi kandidat yang bersih, berani, berwibawa, berakhlak dalam rangka mewujudkan dan membangkitan para pemuda indonesia  yang memiliki karakter, yang baik dan kuat dalam kiprah membangun bangsa dan negara mengisi kemerdekaan dengan berkontribusi positif menuju bangsa yang merdeka berdaulat, adil dan makmur.
“Kami berpesan kepada seluruh peserta kongres agar dengan tegas menolak politik uang dalam pemilihan para calon kandidat ketua. Karena cara – cara seperti itu wajib ditinggalkan untuk membentuk dan membangun KNPI yang tangguh serta memiliki integritas teruji serta wajib menjadi agen perubahan bagi peradaban republik tercinta ini yang dapat memecahkan segala permasalahan khususnya di dunia kepemudaan” Jelas Evick
“Pemuda Muslim Indonesia juga mengucapkan selamat dan do’a agar acara Kongres KNPI XIV berjalan sukses dan menghasilkan program – program kerja nyata positif  yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya para pemuda yang menjadi tulang punggung bangsa ini,” tutupnya.  

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan bahwa pelaksanaan hukuman mati para terpidana kasus peredaran dan penyelundupan narkoba tidak ditujukan kepada negara, bangsa, dan warga negara tertentu.
“Saya akan mengulangi pernyataan ini bahwa keputusan hukuman mati yang dibuat pengadilan Indonesia tidak ditujukan pada negara, bangsa, maupun warga negara tertentu, melainkan ditujukan untuk kejahatan yang sangat keji,” kata Menlu Retno, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa (17/2).
Dia menekankan, kebijakan hukuman mati merupakan bagian dari penegakan hukum yang positif di Indonesia yang diimplementasikan untuk jenis kejahatan luar biasa.
“Dan putusan hukuman mati itu dibuat sistem peradilan yang independen dan imparsial,” ujar dia.
Dalam pelaksanaan hukuman mati itu, Pemerintah Indonesia telah memastikan proses hukum yang dijalani para terpidana telah benar-benar sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan hukum internasional.
Retno menyebutkan Mahkamah Konstitusi RI pada 2007 telah memutuskan bahwa hukuman mati tidak melanggar Konvensi Internasional.
“Konstitusi juga menggarisbawahi penegakan HAM harus mempertimbangkan hak asasi orang banyak, ketertiban umum, dan moral,” tutur dia.
Pasal 6 Konvensi Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati dapat dilaksanakan untuk tindak kejahatan yang sangat serius melalui proses peradilan yang adil dan terbuka.
Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Retno untuk menanggapi desakan dari beberapa pihak kepada Pemerintah RI agar mempertimbangkan kembali hukuman mati terhadap beberapa terpidana mati kasus peredaran narkoba skala besar, yang diantaranya warga negara asing.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ribuan nelayan di Provinsi Aceh kehilangan pekerjaannya menyusul dilarangnya penggunaan alat tangkap ikan berupa pukat.
“Sejak dikeluarkannya larangan menggunakan pukat oleh Menteri Susi, ribuan nelayan tidak melaut dan kehilangan pekerjaannya,” anggota Komisi I DPR Aceh, Iskandar Usman, di Banda Aceh, Selasa (17/2).
Pernyataan tersebut dikemukakan Iskandar Usman dalam rapat kerja Komisi I DPR Aceh dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh, Pangkalan TNI AL Lhokseumawe, Sabang, dan Simeulue, Polisi Air Polda Aceh, dan lembaga adat laut Aceh, Panglima Laot.
Iskandar menyebutkan, akibatnya ribuan nelayan yang kehilangan pekerjaan. Mereka selama ini bergantung hidup di kapal-kapal penangkap ikan yang tersebar di Provinsi Aceh.
“Seperti di daerah saya di Aceh Timur. Sekarang ini ada 471 kapal pukat nelayan yang dikandangkan atau tidak melaut lagi. Satu kapal mempekerjakan 15 nelayan. Jika dikalikan, maka ada 7.065 nelayan yang sudah menganggur,” ujarnya.
Selain itu, larangan penggunaan alat tangkap pukat tersebut tidak pernah disosialisasikan. Nelayan baru mengetahui larangan tersebut setelah ada kapal pukat ditangkap.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan melarang penggunaan pukat. Aturan tersebut tertuang dalam Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

Artikel ini ditulis oleh: