Jakarta, Aktual.co — Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi menyerukan kepada PBB untuk membuat resolusi berisi mandat pembentukan koalisi internasional untuk mengintervensi konflik Libya, seperti yang dilansir CNN.com. “Tak ada pilihan lain, melihat persetujuan dari pemerintah dan rakyat Libya, mereka meminta pertolongan kita,” ujar Sisi pada radio Perancis Europe 1 pada Selasa (17/2), dua hari setelah ISIS merilis video pemenggalan 21 warga Mesir.

Ditanya apakah Mesir akan melakukan aksi mereka di Libya, Sisi menjawab, “Kita harus melakukannya lagi, kita semua bersama-sama.” ISIS merilis video pemenggalan 21 warga Kristen Koptik Mesir pada Ahad (15/2). Video ini menarik Kairo secara langsung dalam konflik melawan kelompok militan yang kini menyebar dari Irak ke Suriah ke wilayah-wilayah lain seperti Libya.

Merujuk pada revolusi Libya pada 2011, di mana Perancis merupakan anggota pasukan koalisi internasional yang ikut menggulingkan Muamar Gaddafi, Sisi mengatakan bahwa misi mereka belum selesai. “Kita mengabaikan rakyat Libya yang menjadi tawanan oleh militan ekstremis,” kata Sisi.

Sisi menyerukan kelompok milisi untuk menyerahkan senjata mereka, namun mendesak agar ada suplai senjata kepada pemerintah resmi Libya yang diakui oleh dunia internasional yang kini berbasis di kota Timur, Tobruk, setelah oposisi merebut Tripoli. Pemerintah Libya di Tobruk telah meminta pencabutan embargo senjata mereka agar bisa merebut kembali wilayah yang dikontrol pemberontak.

Jakarta, Aktual.co —Menurut laporan awal, seorang pembom bunuh diri meledakkan dirinya di luar sebuah hotel dekat distrik polisi di daerah Qila Gujjar Singh Lahore, Pakistan. Beberapa kendaraan yang diparkir di dekat lokasi ledakan terbakar dan suara tembakan terdengar dari dalam distrik polisi. Pakistan Taliban mengatakan, merekalah yang  melakukan serangan itu.

Lahore Kepala polisi kota Kapten Mohammad Ameen Wains mengatakan ledakan itu tampaknya disebabkan oleh bom bunuh diri dan mengakibatkan banya orang terluka dan lima atau enam kendaraan rusak. Lahore adalah salah satu kota paling liberal Pakistan dan telah melihat relatif sedikit serangan dalam beberapa tahun terakhir. Pakistan telah meneriman dua serangan .

Setidaknya 60 orang tewas dalam serangan terhadap sebuah masjid Syiah pada tanggal 30 Januari di provinsi selatan Sindh, dan serangan Taliban di sebuah masjid Syiah di kota Peshawar pada Jumat lalu menewaskan 20.

Jakarta, Aktual.co —Para pemimpin Rusia, Jerman dan Ukraina telah menyepakati langkah-langkah konkret untuk memungkinkan Organisasi Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) pengamat untuk memantau gencatan senjata, seperti yang dikutip Aljazeera.com. Juru bicara pemerintah Jerman mengumumkan langkah-langkah itu, Selasa (17/2) pagi, setelah Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko mengadakan panggilan konferensi.

” Kanselir Jerman dan Presiden Ukraina meminta Presiden Rusia mempunyai pengaruhnya pada separatis untuk menegakkan gencatan senjata,” kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert dalam sebuah pernyataan. “Penarikan senjata harus dimulai pada Selasa (17/2), seperti yang disepakati di Minsk,” tambahnya. Pertempuran di bagian timur Ukraina terdapat kesepakatan gencatan senjata dicapai, pekan lalu dalam pembicaraan yang melibatkan para pemimpin Perancis, Jerman, Rusia dan Ukraina. Tapi gencatan senjata tampaknya telah gagal , di mana pertempuran paling intensif telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir.

Jakarta, Aktual.co —Korea Utara tidak mengkhawatirkan ancaman yang akan mengadukan negara itu ke Mahkamah Pidana Internasional atau ICC atas tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan. Korea Utara mengatakan pada Senin (16/2) bahwa negaranya tak bersalah dan akan menghadiri pertemuan di Amerika Serikat untuk membela diri.

Majelis Umum PBB mendesak Dewan Keamanan PBB pada Desember lalu agar mempertimbangkan merujuk Korea Utara ke ICC setelah penyelidikan PBB yang menunjukkan pelanggaran hak asasi manusia di negara itu yang sebanding dengan Nazi di Perang Dunia II.

“Kami tidak khawatir sama sekali karena kami bisa meresponn setiap langkah dan kami tidak bersalah atas kejahatan apapun,” kata Duta Besar Korea Utara untuk PBB, Jang Il Hun, dalam konferensi pers di misi negara itu untuk PBB. “Kami benar-benar menolak dan tegas membantah semua klaim tersebut,” katanya.

Para diplomat mengatakan Tiongkok, sekutu kuat Pyongyang, kemungkinan akan memveto setiap upaya Dewan Keamanan untuk merujuk Korea Utara ke ICC. Jang mengatakan ia meminta Amerika Serikat untuk membatalkan sebuah konferensi tentang hak asasi manusia di Korea Utara yang akan diselenggarakan Pusat Studi Internasional Strategis (CSIS) di Washington hari ini, Selasa (17/2).

“Kami juga menuntut jika konferensi tetap dilanjutkan sesuai jadwal maka kami harus berpartisipasi sebagai pihak yang secara langsung berkaitan,” katanya. “Saya mengirim permintaan resmi kepada kontak saya di Departemen Luar Negeri dan ia menjawab bahwa itu bukan acara yang diselenggarakan pemerintah AS. Jadi berarti permintaan kami ditolak.”

Ditanya tentang permintaan Korea Utara, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan acara tersebut adalah acara organisasi swasta, bukan pemerintah. “Peserta dari seluruh dunia mencerminkan kekhawatiran terhadap kondisi hak asasi manusia di Korea Utara.” Ketua konferensi, Victor Cha, kepala CSIS dalam program Korea, mengatakan pertemuan itu terbuka untuk umum dan lembaga think-tank. CSIS umumnya tidak mengeluarkan undangan khusus untuk acara seperti ini. Diplomat Korea Utara di PBB perlu izin dari Departemen Luar Negeri untuk bepergian ke luar dari New York City, kata Cha.

Beberapa pembicara yang di jadwalkan hadir dalam acara itu termasuk Michael Kirby, kepala Komisi Penyelidikan PBB tentang pelanggaran hak asasi di Korea Utara, Marzuki Darusman, pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia di Korea Utara dan Robert Raja, utusan khusus AS untuk masalah hak asasi manusia Korea Utara. “Acara ini adalah upaya sia-sia dari pihak Amerika Serikat dan Korea Selatan untuk memberikan kredibilitas kepada Komisi terkait laporan di tengah meningkatnya skeptisisme. Laporan itu didasarkan pada kepalsuan kesaksian paksa,” kata Jang.