Jakarta, Aktual.co — Bupati Rina Iriani divonis hukuman enam tahun penjara dalam penyimpangan dana subsidi perumahan Griya Lawu Asri Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Dwiarso Budi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 10 tahun penjara.
Rina juga diganjar denda sebesar Rp 500 juta, jika tidak dibayar akan diganti dengan hukuman tiga bulan penjara. Rina juga diganjar hukuman untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp7,8 miliar.
Dalam putusannya, hakim menyatakan terdakwa terbukti melanggar peraturan perundang-undangan secara kumulatif. Mantan orang nomor satu di Kabupaten Karanganyar itu terbukti melanggar Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
Rina juga terbukti melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pemberantasan tidak pidana pencucian uang.
“Perbuatan terdakwa telah merugikan negara dan menyebabkan masyarakat, khususnya yang berpenghasilan rendah, tidak bisa menikmati program rehabilitasi rumah,” kata Dwiarso.
Pertimbangan lain hakim dalam putusannya, terdakwa sebagai bupati seharusnya memberikan contoh yang baik kepada rakyatnya. Majelis hakim mengungkapkan sejumlah fakta hukum dari persidangan yang selama ini berjalan.
Menurut hakim, terdakwa tidak bisa membuktikan penghasilan lain yang didapatkannya selama menjadi bupati. Penghasilan-penghasilan itu antara lain berasal dari penjualan tanaman hias jenis anturium, penjualan album lagu dan buku, serta honor sebagai dosen.
“Terdakwa tidak bisa membuktikan penghasilan lain yang diperolehnya itu dan tidak pernah melaporkannya dalam LHKPN,” ujarnya.
Adapun dalam hal pembuktian TPPU, menurut hakim, terdakwa telah berusaha mengaburkan harta yang diduga diperoleh dari tindak pidana itu dengan menyimpan disejumlah rekening atas nama pribadi dan kedua anaknya.
Atas hukuman tersebut, Rina Iriani langsung menyatakan banding.
Ditemui usai sidang, Rina mengaku sebagai korban kriminilisasi “Saya ini korban kriminalisasi, sampai kapan pun saya akan berjuang,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Uskup Keuskupan Agung Kupang Romo Gerardus Duka mengharapkan momentum perayaan Tahun Baru Imlek 2566 menjadi wahana untuk memperkuat semangat toleransi antaragama dan antarumat beragama di Indonesia.

“Imlek hanyalah sebuah hari raya keagamaan yang dirayakan oleh warga keturunan Tionghoa setiap tahun, seperti halnya umat kristiani merayakan Natal dan Paskah. Namun, kita harapkan momentum ini menjadi wahana untuk memperkuat semangat toleransi di antara sesama umat beragama dan antaragama di Tanah Air,” katanya di Kupang, Selasa (17/2).

Ia menambahkan sebagai bangsa yang telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, toleransi antarumat beragama di Tanah Air sudah merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI Nusa Tenggara Timur H Abdul Kadir Makarim menambahkan perayaan hari besar keagamaan di Indonesia, baik bagi umat Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta warga keturunan Tionghoa, sudah menjadi agenda tahunan masing-masing agama.

“Setiap perayaan hari besar keagamaan, selalu melibatkan semua warga masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan etnis. Karena itu, semangat toleransi semacam ini merupakan sesuatu yang hakiki yang harus terus ditumbuhkembangkan,” katanya.

Bagi umat beragama di NTT, kata Makarim, rasa solidaritas sebagai warga dalam merajut toleransi kehidupan beragama di daerah berbasis kepulauan ini, sudah merupakan sesuatu yang lumrah.

“Umat kristiani terlibat aktif dalam menjaga keamanan malam takbiran dan shalat Idul Fitri bagi umat muslim, serta pemuda masjid menjaga keamanan pada malam Natal di semua gereja yang ada, merupakan sesuatu yang biasa, karena kadar solidaritas dalam membangun kerukunan hidup beragama di daerah ini sudah sangat tinggi,” ujarnya.

Meskipun demikian, Rois A’am PBNU NTT juga mengakui bahwa masih ada sejumlah kasus yang sering muncul dan menjadi pengganggu dalam menegakkan tata nilai kehidupan sebagai orang beragama, karena fanatisme sempit terhadap agama yang dianutnya serta egoisme kedaerahan.

“Nilai-nilai toleransi itu sering luntur tatkala munculnya perang antarsuku, perkelahian antarkelompok, penodaan terhadap simbol-simbol keagamaan tertentu, serta penyiaran agama yang menyesatkan iman seseorang serta sederetan persoalan sosial lainnya,” kata Makarim.

Dalam hubungan dengan itu, ia mengharapkan ada semacam jejaring kerja (networking) dalam pembinaan kerukunan antaragama dan antarumat beragama, karena hal itu bukan semata-mata menjadi tugasnya Kementerian Agama.

Sementara itu, Ketua Sinode GMIT (Gereja Masehi Injili di Timor) Pendeta Robert Litelnoni STh mengatakan Imlek perlu dimaknai sebagai salah satu momentum untuk terus memperbaharui semangat kerukunan antarumat beragama dan antaragama untuk wujudkan masyarakat yang Agamis Rukun Mengharum.

“Meskipun demikian, kita juga harus jujur mengakui bahwa dalam kehidupan bersama sering terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan disharmonisasi di antara umat beragama yang berbeda keyakinan. Ini fakta yang tidak bisa kita sangkal,” ujarnya.

Karena itu, kata Pendeta Litelnoni, memelihara dan mewujudkan kehidupan yang rukun mengharum di antaraumat beragama dan antaragama merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, bukan semata-mata menjadi tanggungjawabnya Kementerian Agama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Abraham Samad (AS), Nursyabani Katjasungkana menganggap permasalahan hukum yang mejerat kliennya bukan sebuah kasus besar. Itu karena tindak pidana yang diduga dilakukan AS hanya menyangkut administrasi.
“Ini kan masalah kecil, tuduhannya terkait dengan pemalsuan surat administrasi kependudukan,” ujar Nursyabani di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/2).
Oleh karena itu, jika nanti AS akan hadir memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan pihak Polda Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar), tim pengacaranya akan berupaya agar pemeriksaan tersebut dilakukan di Jakarta. Mereka pun yakin permintaan tersebut bakal dikabulkan oleh pihak kepolisian terkait.
“Ini kan hanya menyangkut tindak pidana administrasi. Kalaupun toh mau diperiksa sebaiknya melalui Polda Metro Jaya. Kan biasa begitu proses pemeriksaan kalau ada di luar kota meminta bantuan Polda di sini,” pungkasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, tim kuasa hulum Ketua KPK menyarankan agar kliennya tidak memenuhi panggil pemeriksaan yang telah diagendakan pada 20 Februari mendatang. Mereka menganggap surat panggilan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana layaknya surat pemanggilan.
“Oleh karena itu, saya sendiri sebagai salah satu tim kuasa yang sudah diberikan surat kuasanya sejak kemarin, menyarankan untuk tidak dulu menghadiri panggilan ini sebelum ada kejelasan dan memenuhi syarat-syarat sebagai surat panggilan yang benar,” papar Nursyabani.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu