Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal Sarpin Rizaldi menyatakan menolak eksepsi yang disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia menilai, eksepsi tersebut terkait okjek permohonan praperadilan bukan kewenangan hakim praperadilan. Permohonan praperadilan tersebut di anggap prematur.
“Petitum permohonan praperadilan tidak dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Maka eksepsi termohon ditolak seluruhnya,” ujar hakim Sarpin dalam putusan penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (16/2).
Dikatakan Sarpin, terkait objek praperadilan sesuai dengan Pasal 77 KUHAP praperadilan, pengadilan hanya berwenang menyidangkan. Menurutnya, sah tidaknya penangkapan, penahanan oleh tersangka atau sah tidaknya penghentian penyidikan dan penggantian kerugian oleh tersangka tidak diatur.
Sarpin beralasan, berdasar UU Kehakiman tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum tidak ada atau tidak jelas. Melainkan wajib memeriksa dan mengadili pasal 10 ayat (1) UU Kehakiman.
Larangan menolak dan memeriksa dibarengi oleh untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang beradilan yang hidup dalam masyarakat.
Begitu juga pentapan tersangka yang didasarkan dugaan pidana dalam rentang 2003-2006 tidak relevan. Dengan alasan tersebut malahirkan kewenangan hakim untuk menetapkan hukum yang semula tidak menjadi ada.
Kewenangan hakim tersebut digunakan dengan metode penemuan hukum atau refinding yang dikaji ilmiah harus dipertangungjwabkan. Sementara hukum tidak jelas menjadi jelas dengan menggunakan interpretasi.
Sarpin menyatakan, objek sah tidaknya tersangka masuk praperadilan harus diputus oleh hakim.
“Tindakan penyidikan dan penuntut umum belum diatur pasal 77 KUHAP ditetapkan jadi objek praperadilan. Yang memeriksa adalah lembaga praperadilan. Terkait kasus Budi Gunawan rangkaian penyidik yang menguji adalah lembaga praperadilan,” kata Sarpin.
Begitu juga permohonan yag dinilai prematur juga ditolak. Alasan hakim menyebutkan jika penyidikan dan penuntutan merupakan upaya paksa karena telah  proyustisia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa terhadap Komjen Budi Gunawan (BG) terkait penetapan tersangkanya, meski tidak melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemasukan rumah terhadap calon tunggal Kapolri itu.
“Termohon (KPK) nyatakan penetapan tersangka bukan upaya paksa, karena belum melakukan upaya paksa, baik penahanan, penangkapan, penggeledahan (itu) tidak dapat dibenarkan,” kata Sarpin saat membacakan pertimbangan hukum putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta, Senin (16/2).
Sarpin menilai, penetapan tersangka terhadap Budi Gunawan sudah merupakan upaya paksa, karena penetapan tersangka merupakan bagian dari penyidikan sebagaimana pendapat Bernard Arif Shidarta, ahli Filsafat Hukum Pidana dari Universitas Parahyangan Bandung, yang diajukan sebagai ahli di persidangan oleh KPK.
“Menimbang, karena permohonan sah tidaknya penetapan tersangka, penetapan tersangka adalah hasil penyidikan sebagaimana pendapat Bernard Arif Shidarta,” kata Sarpin.
KPK telah melakukan upaya paksa kepada Budi Gunawan sesuai tata cara yang diatur UU atau tidak, dan penetapan tersangka terhadap BG dikualifikasi sebagai upaya paksa.
“Termohon nyatakan penetapan tersangka bukan upaya paksa tidak dapat dibenarkan, bahwa segala tindakan penyidik dalam penyidikan dan jaksa penuntut umum dalam penuntutan adalah upaya paksa, karena sudah proyustisia,” kata Sarpin.
Karena tidak ada lembaga yang dinyatakan berhak menilai sah tidaknya penetapan tersangka, maka hakim menetapkan permohonan peraperadilan yang menguji penetapan tersangka menjadi ranah materi praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pemilik unit Apartemen Capitol Residence SCBD, Supriansyah mengungkapkan bahwa ada pertemuan yang terjadi kembali selain pertemuan yang dilakukan antara Abraham Samad sebagai ketua Komisi Pemberantasan Korupsi baik dengan Hasto Kristiyanto selaku Wakil Sekjen PDIP dan Tjahjo Kumolo sebagai Sekjen PDIP.
Ia mengatakan bahwa ada pertemuan  kembali yang ketika itu dihadiri oleh Maruarar Sirait alias Ara.
“Saya tidak terlalu ingat, kalau tidak salah dalam pertemuan selanjutnya ada yang datang lagi ketempat saya. Silahkan dikonfrontir salah satunya pak Maruarar Sirait (Ara),” kata Supriansyah dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Senin (16/2).
Pernyataan itu disampaikan Supriansyah ketika usai memberikan keterangannya terkait pertemuan yang terjadi, di unit apartemennya kepada komisi bidang hukum. Dimana, ketika itu, pimpinan sidang yang diketuai Aziz Syamsudin sempat menanyakan, apakah ada pertemuan lainnya dengan Abraham Samad, di unit apartemennya?.
“Apakah ada pertemuan lainnya yang terjadi di unit pak Supriansyah?,” tanya Wakil Ketua DPP Golkar versi Munas Bali.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang