Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, menyatakan perizinan restoran makanan cepat saji Carl’s Jr di Jl Darmo 12 sudah sesuai aturan atau prosedur. Pemkot menilai tidak ada perlakuan istimewa terhadap waralaba tersebut karena memang sudah memenuhi persyaratan sehingga Izin Mendirikan Bangunan (IMB) cepat keluar.

“Semua sudah memenuhi syarat. Justru kami akan salah jika menghambatnya,” ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya di Surabaya, Minggu (15/2).

Menurut dia, persyaratan untuk mendapatkan IMB yang dilakukan perusahaan PT Generasi Muda Mutiara Bangsa tersebut sudah benar karena dilalui dengan mengurus surat keterangan rencana tata kota (SKRK).

Setelah itu, lanjut dia, mereka juga sudah mengantongi rekomendasi UPL-UKL dari Badan Lingkungan Hidup, Amdal lalin dari Dinas Perhubungan yang didapat pada September dan November 2014. Sedangkan pengurusan IMB ke DKCTR dilaukan pada 13 Januari. “Rekomendasi yang sudah lengkap tersebut dilampirkan,” katanya.

Sesuai dengan perwali, kata dia, jika mengurus IMB dengan luas tanah di bawah 2.500 meter persegi maka waktu pelayanan paling lama adalah 15 hari, sedangkan di atas 2.500 meter persegi paling lama adalah 30 hari.

Seharusnya IMB restoran tersebut keluar 1 Februari sesuai dengan ketentuan karena di bawah 2.500 meter. Namun baru bisa keluar pada 9 Februari karena pihaknya menunggu rekomendasi dari Dinas Budaya dan Pariwisata karena Jl. Darmo adalah kawasan cagar budaya.

Saat ditanya mengapa perusahaan atau orang lain yang mengurus IMB tampak lama? Erik menjelaskan biasanya ini terjadi jika mereka mengurus IMB satu paket. Artinya mereka mengurus IMB berbarengan dengan mengurus SKRK, Amdal lalin dan UKL-UPL.

“Biasanya ketika mengurus itu mereka oleh UPTSA (unit pelaksana satu atap) mendapatkan tanda terima berbunyi permohonan IMB. Tanda terima ini seakan-akan mereka ini hanya cukup mengurus IMB. Padahal untuk mengurus IMB ada persyaratan lainnya,” katanya.

Ia melanjutkan sebenarnya IMB sudah selesai sesuia dengan ketentuan perwali. Namun karena persyaratan tersebut belum dipenuhi pemohon, maka pihaknya tak bisa mengeluarkan IMB. “Makanya ada IMB hingga setahun tak keluar karena memang persyaratannya tidak lengkap,” katanya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Adi Sutarwijono sebelumnya menyoroti keluarnya IMB Carl’s Jr sebab biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun khusus ini yang ini sangat cepat.

“Saya takjub dengan cepatnya izin yang diajukan Carl’s Jr,” ujarya.

Adi Sutarwijono mengungkapkan manajemen Carl’s Jr mengajukan IMB ke Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) pada 13 Januari 2015. Tidak membutuhkan waktu lama, izin yang diajukan tersebut keluar pada 9 Februari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Pengelolaan sektor perikanan di Indonesia dapat meniru sistem yang diterapkan dua negara kawasan Skandinavia yaitu Swedia dan Finlandia, kedua negara yang dikenal tergantung pada hasil perikanan.

“Swedia dan Finlandia merupakan dua negara di Eropa yang mengandalkan ekonominya dari sektor perikanan,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Shinta Widjaja Kamdani dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (15/2).

Menurut Shinta, kedua negara itu memahami sepenuhnya kelebihan potensi laut di daerah empat musim seperti Eropa sehingga merupakan rumah dari beberapa jenis ikan yang terkenal akan tingkat harganya yang relatif tinggi di dunia, salah satunya adalah ikan salmon.

Oleh karena itu, ujar dia, keduanya menyadari bahwa eksplorasi ikan yang tidak dapat diatur dapat mengakibatkan kepunahan terhadap beragam ikan yang ada di kawasan perairan negaranya sehingga mereka benar-benar menjaga populasi ikan di lautnya.

“Negara kita punya lebih banyak kekayaan laut, tapi bukan berarti kita akan terus merasakan kekayaan tersebut jika proses alamiah perkembangbiakan ikan tidak pernah kita perhitungkan dalam strategi pengembangan perikanan,” katanya mengingatkan.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim juga mengatakan bahwa pemerintah perlu meniru pemerintahan Swedia dalam mengelola dinamika sebelum melarang sepenuhnya alat tangkap perikanan yang dinilai merusak lingkungan Swedia, menurut Abdul Halim, harus menyiapkan dari tahun 1980-an sampai benar-benar diberlakukan pelarangan alat tangkap perusak lingkungan pada tahun 2000-an.

Selain itu, ujar dia, Swedia juga berani dan mampu menerapkan hingga batasan kuota per nelayan, berbeda dengan Indonesia yang menerapkan batasan berdasarkan beragam hal seperti ukuran kapal.

Dia mengemukakan, masa transisi sekitar 6 bulan terhadap pelarangan sejumlah alat tangkap yang biasa dipakai nelayan di sejumlah daerah seperti trawl diperkirakan bakal cukup dilakukan untuk pengusaha skala besar, tetapi bakal sukar untuk seluruh nelayan skala kecil. “Untuk itu, KKP bersama-sama dengan dinas kelautan dan perikanan di daerah harus dilibatkan untuk memfasilitasi,” kata Sekjen Kiara.

Artikel ini ditulis oleh: