2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 38528

Usai Santap Nasi Dus, Puluhan Warga di Cianjur Keracunan Makanan

Cianjur, Aktual.co —  Puluhan warga Desa Cibeureum, Cianjur, Jawa Barat, dibawa ke RSUD setempat, Sabtu (14/2) sekitar pukul 22.15 WIB, karena diduga keracunan setelah menyantap nasi dus pada acara tujuh bulanan seorang warga.

“Usai Salat Magrib, ada pengajian dan ceramah dari ustaz setempat. Ketika hendak pulang, kami diberi nasi dus dari yang punya hajat. Bahkan, beberapa orang ada yang makan di tempat acara,” kata Aan Husen (32), warga Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang.

Selang beberapa puluh menit usai menyatap nasi dus tersebut, beberapa orang warga mengeluhkan mual, sakit kepala, dan muntah. Beberapa orang di antaranya terpaksa dilarikan ke RSUD Cianjur karena kondisinya mulai memprihatinkan.

Dalam hitungan menit, kata dia, jumlah warga yang diduga keracunan nasi dus tersebut terus bertambah dan langsung dibawa ke rumah sakit.

Sementara itu, seorang perawat di IGD RSUD Cianjur membenarkan hingga menjelang tengah malam jumlah warga Cibeureum yang mengalami keracunan terus bertambah, yakni dari 11 orang menjadi 53 orang.

“Sebagian besar mengeluhkan hal yang sama mual, pusing dan muntah. Kami belum bisa memastikan penyebabnya karena bukan wewenang kami. Namun, melihat gejalanya sebagian besar warga mengalami keracunan, kondisi mereka sebagian besar mengalami dehidrasi,” kata perawat berkacamata itu.

Ia memperkirakan jumlah warga yang keracunan akan terus bertambah karena informasi yang didapat dari warga yang mengantarkan korban keracunan, jumlah warga yang ikut dalam acara tujuh bulanan itu ratusan orang.

“Saat ini kami cukup kewalahan karena jumlah korban terus bertambah dan diperkirakan akan terus bertambah, sedangkan IGD saat ini sudah penuh, kemungkinan korban lain akan ditangani di luar IGD,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pantai Glagah, Ketika Laguna Dicumbu Ratusan Pemecah Gelombang

Semarang, Aktual.co — Keindahan pantai Yogyakarta tak hanya pantai Parangtritis, beberapa diantaranya yang mengundang decak kagum bahkan belum tersentuh mata wisatawan. Adalah pantai Glagah, salah satu destinasi wisata pantai di Yogyakarta yang terbilang unik, bahkan lebih diminati ketimbang pantai Parangtritis yang tak asing lagi di telinga.

Pun jarak tempuh ke pantai Glagah hanya butuh waktu dua jam saja dari kota Yogyakarta. Pesisir cantik yang terletak di Kabupaten Kulon Progo ini pengunjung dapat menikmati laguna yang tenang berselimut ratusan pemecah gelombang ombak Laut Selatan yang terkenal garang, pun sambil berfoto ria bahkan selfie. Banyaknya pemecah ombak (tetrapod) yang panjang itu menjadi daya tarik yang unik dari pantai Glagah. Setiap sore maupun pagi dini hari pengunjung sembari menunggu indahnya sunset atau sunrise di pantai ini.

Berjalan ke selatan di sekitar laguna, pengunjung bisa menemukan “sea wall” atau tembok laut yang mencapai bibir laut. Namun berhati-hatilah, karena ombak yang sangat besar sewaktu-waktu dapat menghantam tanggul. Ketika ombak menghantam tanggul, ombak akan pecah dan airnya berhamburan ke mana-mana. Anda harus bersiap untuk berbasah-basahan terkena air ombak.

Selain itu, pengunjung juga bisa bermain pasir, bersepeda, naik motocross, naik ATV, sampai naik perahu yang disediakan di tempat ini. Buat yang suka memancing, pengunjung juga bisa melakukannya di Pantai Glagah.

Ingin memuaskan hasrat kuliner?, Anda dapat menikmati berbagai makanan khas laut yang sangat menggugah selera. Di tengah terik, Anda juga dapat menikmati buah naga, semangka, dan melon yang memang menjadi primadona dari petani sekitar Pantai Glagah.

Suasana akan semakin menyegarkan ketika menikmati buah di bawah pepohonan cemara di sepanjang bibir laguna. Tentu sambil mendengarkan deburan ombak yang dipecahkan oleh pemecah ombak di sana.

Artikel ini ditulis oleh:

26.500 Hektar Sawah di Sultra Belum di Irigasi

Kendari, Aktual.co — Sekitar 26.500 hektare sawah di berbagai daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), belum memiliki sistem jaringan irigasi atau sawah non irigasi.

Kepala Dinas Pertanian dan Perernakan Sultra, Muhammad Nasir, di Kendari, Minggu (15/2), mengatakan, dari 121 ribu hektare sawah di provinsi itu, hanya 94.500 ha yang merupakan sawah irigasi, sisanya non irigasi.

“Sawah non irigasi tersebut hanya tergantung musim hujan, sehingga hanya bisa dilakukan penanaman sekali dalam setahun,” katanya.

Menurut Nasir, kalau sawah tersebut bisa didukung dengan infrastruktur sistem jaringan irigasi maka bisa lebih meningkatkan produksi beras di Sultra.

Tahun ini, kata Nasir, Sultra mendapat bantuan pengembangan jaringan irigasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang bertujuan meningkatkan produksi petani.

Ia menyebutkan, daerah yang mendapatkan bantuan pengembangan jaringan irigasi tersebut adalah Kabupaten Konawe Selatan dengan luas 6.800 hektare, Kabupaten Kolaka 3.900 hektare.

Kabupaten Konawe seluas 5.000 hektare, Kabupaten Buton Utara 1.000 hektare, Kabupaten Kolaka Utara 2.400 hektare, Kabupaten Buton 250 hektare.

Selanjutnya Kabupaten Bombana seluas 4.000 hektare, Kabupaten Konawe Utara seluas 2.000, Kota Baubau seluas 150 hektare dan Kabupaten Kolaka Timur seluas 4.000 hektare.

“Bantuan pengembangan jaringan irigasi tersebut nantinya akan mengairi lahan persawahan dengan total luas 29.500 hektare,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menkeu: Dana Lapindo Senilai Rp781 Miliar bukan “Bailout”

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dan DPR menyepakati alokasi dana talangan bagi korban lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menegaskan dana baru akan cair setelah ada jaminan pengembalian dari PT Minarak Lapindo. “Kami harus membuat perjanjian secara legal dengan Lapindo karena ini bukan bail out. Jadi harus diganti,” ujar Bambang usai rapat paripurna DPR, Jumat (14/2) malam.

Bambang mengatakan pemerintah akan melakukan negosiasi terlebih dahulu dengan Lapindo mengenai bentuk dan besar jaminan pembayaran yang memadai. Setelah ada kesepakatan, Menkeu mengatakan pencairan baru bisa dilakukan. “Perjanjiannya itu uang harus dikembalikan minarak Lapindo, jadi skema pengembalian pinjaman lah,” tuturnya.

Menkeu menjelaskan setelah pemerintah mengucurkan dana talangan, maka urusan utang-piutang tersebut akan menjadi persoalan pemerintah dengan Minarak Lapindo. “Makanya kita taruh dananya di postur pembiayaan, bukan belanja. Kalo belanja itu berarti pemerintah seperti ganti-rugi atau beli tanah untuk infrastruktur,” kata Bambang.

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan dana sebesar Rp 781 miliar akan dibayarkan pemerintah dengan jaminan sertifikat lahan terendam lumpur yang telah dibayarkan oleh pihak Lapindo. Apabila dalam empat tahun anak usaha Grup Bakrie tersebut tidak bisa mengembalikannya, maka seluruh aset tersebut menjadi milik negara. “Nilai asetnya Lapindo itu Rp 3 triliun. Sisanya Rp 781 miliar harus dibayar pemerintah, karena Lapindo tak lagi mempunyai uang,” kata Sofyan.

Aher: Suku Sunda Etnis Terbesar Kedua di Indonesia

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan Suku Sunda menjadi etnis terbesar kedua di Indonesia setelah Suku Jawa yakni jumlahnya sekitar 45 juta orang dari total jumlah penduduk.

“Orang Sunda adalah etnis kedua terbesar di Indonesia, kontribusinya untuk tanah air dari zaman dulu sudah jelas atau terlihat,” kata Aher usai menghadiri deklarasi Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Pangumbaran/Pengembara (Formas), di Bali, Sabtu (15/2) malam.

Ia mengatakan, ketika era sebelum kemerdekaan RI banyak tokoh Jawa Barat yang hadir atau memberikan kontribusi di kancah nasional.

“Sebagai contoh mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin itu dari Sumedang, Jawa Barat, Ir H Juanda dengan Deklarasi Djuanda sebagai awal kejayaan maritim Indonesia dan Otto Iskandardinata,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Aher, 80 persen pergerakan yang bersifat nasionalis dan agamis di Indonesia terlahir di Bandung, Jawa Barat.

“Tentu kita sangat berbangga, di samping pergerakan nasional dalam rangka merebut kemerdekaan hadir di Jabar. Pada saat yang bersamaan tokoh nasional dari Jabar yang muncul ke permukaan saat itu,” ucapnya.

Oleh karena itu, lanjut dia, lahirnya Forum Komunikasi Masyarakat Sunda Pangumbaran/Pengembara (Formas) tersebut bukan untuk memunculkan aspek kesukuannya dari NKRI namun untuk mempertegas masyarakat atau etnis Sunda di Indonesia.

“Dari sisi keanugerahan, orang Jawa Barat dapat anugerah besar dari Tuhan. Makanya saya minta paguyuban orang Sunda tidak memisahkannya dengan Jabar dan Banten. Ngak ada perbedaan antara Jabar dan Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Pengagas sekaligus Ketua Umum Formas A Jaka Bandung, mengatakan, deklarasi Formas sekaligus perayaan HUT Paguyuban Urang Sunda di Bali Ke-7 bertujuan untuk menyatukan semua suku Sunda yang merantau di luar Provinsi Jawa Barat.

“Ini karena keprihatinan saya. Orang Sunda di tiap provinsi ada, tapi adanya hanya sekedar kelompok arisan atau kumpul-kumpul saja,” katanya.

Ia menginginkan adanya kebersamaan antara Suku Sunda yang merantau di Indonesia.

“Jadi forum ini adalah ajang silaturahmi, menolong, jangan sampai orang Sunda ribut diperantauan,” katanya.

Menurut dia, Suku Sunda yang merantau di Pulau Dewata saat ini jumlahnya cukup banyak yakni mencapai 20-40 ribu orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Aktivis Desak Pemkab Lebak Tertibkan Penambang Liar di Pantai Sawarna

Jakarta, Aktual.co — Aktivis lingkungan mendesak Pemerintah Kabupaten Lebak menertibkan penambangan galian pasir di pesisir Pantai Sawarna.

“Kami berharap para penambang pasir itu ditertibkan karena diduga tidak mengantongi izin,” kata Jalu Harto, seorang aktivis dari Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan (Ampel) di Lebak, Sabtu (15/2).

Selama ini, keberadaan penambang pasir di pesisir Pantai Sawarna mengancam kerusakan lingkungan sehingga perlu dilakukan tindakan tegas.

Apalagi, mereka tidak mengantongi izin tentu melanggar peraturan daerah. Sebab penambangan pasir itu kini menimbulkan abrasi dan merusak keindahan pantai. Selama ini, pantai pesisir selatan Kabupaten Lebak mulai tergerus akibat penambangan pasir itu.

“Kami berharap aparat yang berwenang dapat menutup aktivitas galian pasir itu,” ujarnya.

Menurut dia, saat ini para penambangan pasir di pesisir pantai sudah di beberapa lokasi objek wisata. Bahkan, kegiatan mereka sudah berlangsung selama enam bulan.

Di samping itu, juga pesisir pantai selatan Kabupaten Lebak juga banyak tumpukan sampah yang sangat mengganggu keindahan pantai. Pemerintah daerah harus secepatnya bertindak agar kerusakan pesisir pantai tidak meluas.

“Kami minta petugas melakukan tindakan tegas karena pesisir pantai mengalamai abrasi. Bila perlu semua kegiatan penambangan pasir ditutup,” katanya.

Begitu juga tokoh masyarakat Kabupaten Lebak Sutisna mengatakan, selama ini aparat berwenang terkesan tutup mata karena tidak menindak kegiatan penambangan liar yang marak di Pantai Sawarna.

Ia berharap pemerintah daerah bertindak tegas terhadap penambang pasir karena berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

“Kami minta semua penambang pasir tidak mengantongi izin ditutup aktivitasnya,” katanya.

Kasi Trantib Kecamatan Bayah, Enjat mengatakan, pihaknya sudah berkali-kali menegur para penambang pesisir pantai. “Kami sering kali menegur mereka, namun para penabang masih membandel,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain