Jakarta, Aktual.co —Ekonom senior Didik J. Rachbini menilai konflik politik dan hukum yang berkepanjangan serta melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI (Polri) membuat kepercayaan pelaku pasar kepada pemerintah menurun. Dia mengingatkan akibat fatal yang berpotensi terjadi jika petinggi Istana Negara tidak segera turun tangan menyelesaikannya. “Nantinya pasar akan mempertanyakan kemampuan pemerintah menjalankan kepemimpinan,” kata Didik seusai diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).

Didik, yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN), menyayangkan kisruh KPK dan Polri terjadi di tengah kondisi ekonomi yang belum sembuh’. Sejauh ini diakuinya konflik kedua entitas hukum tersebut belum terlalu mengganggu investasi. “Namun, kalau berlarut larut, bahaya. Sebagian orang akan berpendapat bahwa investasinya menggantung,” tuturnya.

Di sisi lain, pemerintah masih punya tugas berat untuk menstabilkan ekonomi. Hal itu tercermin dari nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang tidak stabil serta posisi neraca perdagangan Indonesia yang masih defisit. Menurutnya, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum menemukan pola kebijakan ekonomi yang diyakini pelaku pasar akan menstabilkan makroekonomi.

“Masyarakat dihadang masalah politik dan hukum yang dibuat-buat sendiri oleh pemerintah. Coba, kasus KPK dan Polri siapa yang bikin? Yang bikin ‘kan istana,” katanya. Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai Indonesia memperoleh dampak positif dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, salah satunya terhadap kegiatan perdagangan yaitu ekspor. “Banyak faktor yang mempengaruhi rupiah bisa melemah, tapi ini masih dalam batas stabil. Jadi it’s OK dan ekspor akan lebih baik,” ujar JK baru-baru ini.

Menurut JK, dengan ekspor yang tinggi maka peluang mengurangi impor akan semakin tinggi pula. Kendati melihat peluang yang besar mantan Ketua Umum Partai Golkar tidak menampik bahwa melemahnya rupiah sewaktu-waktu akan bisa berbalik sehingga semua kesempatan atau peluang ekonomi harus dicermati dengan baik. 

 Jakarta, Aktual.co —Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir terus menciptakan rekor tertingginya. Otoritas Jasa Keuangan menilai tren kenaikan IHSG di  Bursa Efek Indonesia sebagai kepercayaan investor terhadap industri pasar modal domestik. “Indeks saham itu bergerak naik-turun tergantung persepsinya. Kenaikan tinggi saat ini menunjukan kepercayaan investor terhadap saham-saham emiten di dalam negeri,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (14/2).

IHSG BEI Jumat (13/2) ditutup menguat sebesar 18,74 poin atau 0,58 persen ke posisi 5.374,16 yang merupakan level tertinggi sepanjang sejarah. Nurhaida mengatakan kinerja IHSG BEI di kawasan ASEAN juga merupakan salah satu yang tertinggi pertumbuhannya selama 2015 ini. “Secara ASEAN kita bagus. Sentimen positif di dalam negeri juga bagus dan secara global mendukung pasar saham,” ucapnya.

Ia mengharapkan investor yang aktif masuk ke pasar saham memiliki orientasi jangka panjang karena secara fundamental perekonomian Indonesia masih memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2015 ini. “Iklim ekonomi Indonesia masih bagus ke depan, itu yang akan memberikan kepercayaan kepada investor sehingga indeks akan meningkatkan,” katanya. Ketua Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) Haryajid Ramelan menambahkan bahwa pada tahun ini indeks BEI berpotensi menyentuh level 6.000 poin.

“Sementara dalam waktu dekat ini, IHSG BEI berpotensi menyentuh level 5.400 poin,” ujarnya. Ia mengemukakan bahwa penopang indeks BEI itu salah satunya ditunjang dari fokus pemerintah yang akan mendorong pembangunan infrastruktur, situasi itu nantinya cukup mumpuni untuk menopang perekonomian Indonesia mendatang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Kepala BKPM, Franky Sibarani, blusukan ke Taman Siswa Yogyakarta hari ini. Franky bertemu dengan Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa Prof Sri Edi Swasono seputar ketersediaan SDM siap kerja, seiring dengan tumbuhnya investasi ke Indonesia, baik investasi baru maupun perluasan. Franky menjelaskan, saat ini pemerintah, khususnya BKPM, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Tenaga Kerja bekerja keras mencapai target penyediaan dua juta tenaga kerja setiap tahun, seperti yang dikutip dari Metrotvnews.com.

“Elastisitas tenaga kerja kita semakin menurun. Pada 2004, setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap 450 ribu tenaga kerja. Tahun lalu, satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan 160 ribu tenaga kerja,” kata dia dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (14/). Oleh karena itu, dirinya bersama engan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri sepakat untuk mendorong pertumbuhan investasi industri padat karya. Tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan SDM siap kerja.

Franky Sibarani dan Sri Edi Swasono, dalam pertemuan tersebut sepakat bahwa setiap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia wajib atau harus menggunakan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri. Tentu saja, kebijakan tersebut harus diimbangi dengan ketersediaan SDM siap kerja. Untuk itulah, baik Franky maupun Sri Edi menekankan peran penting Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)  penyedia SDM siap kerja. “Ke depan peran SMK cukup penting untuk memastikan ketersediaan SDM siap kerja. SMK yang menjadi ujung tombak dalam menyiapkan SDM siap kerja sehingga kebutuhan tenaga kerja yang muncul seiring pertumbuhan industri dapat terpenuhi,” tambah Sri Edi Swasono.