Jakarta, Aktual.co —Yunani dan negara-negara zona euro gagal mencapai kesepakatan atas krisis utang Yunani. Padahal, tenggat perpanjangan tinggal dua minggu. Yunani pun terancam tidak mendapatkan pinjaman, yang berarti negara ini tak punya uang atau bangkrut. Ketua para menteri keuangan Uni Eropa, Jeroen Dijsselbloem, Kamis (12/2), mengatakan hal tersebut di Brussels, Belgia, seusai pembicaraan yang berlangsung alot dan memakan waktu 7 jam.

Menurut dia, kendati pembicaraan diakhiri tanpa kesepakatan bersama, ada sejumlah kemajuan konstruktif. Yunani dalam pertemuan itu menolak draf kesepakatan yang disodorkan para menteri keuangan yang berisi usulan perpanjangan masa talangan. Namun, kedua belah pihak, menurut Dijsselbloem, tetap berharap ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan lanjutan sebelum Senin mendatang.

Diakhiri
Pemerintah Yunani berkeras bahwa kesepakatan talangan dengan Uni Eropa merupakan bentuk hukuman dan harus diakhiri. Persyaratan-persyaratan mendapatkan talangan dengan jumlah total 240 miliar euro dinilai telah memiskinkan rakyat Yunani. Sebaliknya, Uni Eropa mengingatkan Yunani agar mematuhi hal-hal yang telah disepakati.

Berdasarkan kesepakatan yang dibuat pemerintahan sebelumnya, Yunani harus membayar utang pada akhir bulan ini. Perdana Menteri Alexis Tsipras mencoba melakukan negosiasi ulang, tetapi tidak membuahkan hasil. Jika dalam waktu dua minggu ini tidak tercapai kesepakatan untuk memperpanjang masa talangan, Yunani tidak akan mendapat pinjaman 7 miliar euro. Yunani pun kehabisan uang.

Menteri Keuangan Yunani Yanis Varoufakis mengatakan, kalau utang tak bisa dibayar, mereka akan meminta potongan. ”Yang paling kritis adalah bahwa Yunani tidak bisa membayar dalam waktu dekat,” katanya, sebagaimana dikutip majalah Jerman, Stern, Rabu.

Dia menampik kemungkinan Yunani keluar dari zona euro. ”Jelas tidak,” ujarnya. Varoufakis mengajukan usulan enam bulan masa transisi dan Yunani diizinkan menerbitkan utang baru jangka pendek. Para ekonom yang diikutkan dalam jajak pendapat yang diadakan Reuters memperkirakan peluang Yunani hengkang dari zona euro adalah seperempat. Hasil jajak pendapat ini merupakan perkiraan peluang terbesar sejak terjadinya krisis utang Yunani akhir tahun 2009.

Saham Eropa, Rabu silam, mengalami penurunan akibat ketidakpastian soal utang Yunani. Pasar saham di Athena, Yunani, bahkan turun hingga 4 persen. Adapun pasar saham Amerika Serikat bervariasi saat investor menunggu hasil pembicaraan di Brussels.

Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble sebelumnya menekankan, jika Yunani tidak bersedia meminta perpanjangan masa talangan 240 miliar euro, hal itu berarti ”selesai”. Ia mengesampingkan kemungkinan bantuan lebih lanjut atau pengampunan utang. Hal senada dikemukakan Menteri Keuangan Spanyol Luis de Guindos. ”Ketentuan-ketentuan harus dihormati oleh semua pihak. Aturan-aturan berlaku untuk semuanya,” katanya.

Dilema Tsipras
Bagi pemerintah baru Yunani yang dipimpin Tsipras, pertemuan Brussels akan sangat menentukan. Jika pertemuan mengalami kebuntuan, Tsipras akan kesulitan menghadapi rakyat Yunani karena dalam kampanyenya, ia berulang-ulang berjanji akan memperjuangkan renegosiasi. Di dalam negerinya, Tsipras saat ini mendapat dukungan dari rakyat yang merasa lelah dengan kondisi ekonomi Yunani akibat penerapan program pengetatan. Sedikitnya 10.000 orang, Rabu, turun ke jalan di sejumlah kota untuk memberikan dukungan. Sebagian dari demonstran membawa spanduk bertuliskan ”Bangkrut tetapi Bebas” dan ”Hentikan Pengetatan”.

Tsipras merespons lewat Twitter dan menulis, ”Di kota-kota Yunani dan Eropa, rakyat berjuang untuk negosiasi. Mereka adalah kekuatan kami”. Sebelumnya, Tsipras setuju bekerja sama dengan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) guna melakukan reformasi. Setelah bertemu dengan Tsipras di Athena, Ketua OECD Angel Gurria mendukung kritik Tsipras yang mengatakan program pengetatan menyebabkan pertumbuhan melambat serta meningkatkan pengangguran dan kesenjangan.

Jakarta, Aktual.co —Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menanggapi tawaran dari Presiden AS Barack Obama terkait sengketa nuklir dengan mengirimkan sebuah surat rahasia. Dilaporkan Wall Street Journal, mengutip seorang diplomat Iran, pada Jumat (13/2), Khamenei menuliskan surat rahasia kepada Obama dalam beberapa pekan terakhir dalam menanggapi surat presiden dikirim pada bulan Oktober .

Sebelumnya, surat Obama menyarankan kemungkinan kerja sama antara AS-Iran dalam memerangi kelompok militan ISIS jika tercapai kesepakatan nuklir. “Surat Khamenei merupakan langkah untuk menghormati (surat Obama) namun,  (surat tersebut) tidak menunjukkan komitmen apapun,” kata diplomat yang tidak mau disebutkan namanya tersebut, dikutip dari Reuters, Jumat (13/2).

Sementara, baik Gedung Putih dan maupun perwakilan Iran di PBB menolak untuk mengomentari laporan tersebut. Khamenei mengatakan pekan ini dia bisa menerima kompromi dalam pembicaraan nuklir dan memberikan pembelaannya terkuatnya terkait keputusan Presiden Iran, Hassan Rouhani, untuk bernegosiasi dengan Barat. Kebijakan ini menuai kecaman dari kelompok garis keras di Iran.

Sengketa nuklir Iran dibahas oleh Amerika Serikat, Rusia,  Tiongkok, Inggris, Perancis dan Jerman. Perbincangan ini ditujukan untuk mencapai kesepakatan yang meredakan kekhawatiran Barat bahwa Teheran akan menciptakan program senjata nuklir rahasia, sebagai imbalan atas pencabutan sanksi yang telah melanda ekonomi Iran. Iran dan keenam negara adi daya tersebut gagal memenuhi tenggat waktu mencapai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, pada 24 November 2014. Kesepakatan ini dipandang penting untuk mengurangi risiko perang Timur Tengah yang lebih luas.

Kedua pihak sama-sama enggan mengurangi tuntutan—Iran setengah hati memenuhi permintaan Barat mengurangi centrifuge nuklir dan AS berat mencabut sanksi dan embargo terhadap Negeri Mullah itu. Menurut laporan IAEA, Iran telah menghentikan 20 persen pengayaan uranium, salah satu langkah teknis untuk mengembangkan uranium untuk senjata. Iran juga menangguhkan aktivitas reaktor air berat dan Plutonium di Arak.

Iran juga berjanji akan membangun fasilitas untuk mengubah lima persen uranium yang telah dikayakan menjadi oksida yang tidak bisa digunakan lagi untuk pengayaan selanjutnya. AS dan Uni Eropa, sebagai imbalannya, sepakat menghentikan beberapa sanksi ekonomi terhadap Iran di beberapa sektor, termasuk otomotif, emas dan perdagangan logam berharga, suku cadang pesawat dan ekspor petrokimia.

Teheran juga akan mendapatkan keringanan sanksi sebesar US$7 miliar, sebanyak US$4,2 miliar di antaranya berasal dari pemasukan perdagangan minyak yang rekeningnya dibekukan. Negosiator telah menetapkan batas waktu akhir perbincangan untuk mencapai kesepakatan yaitu pada 30 Juni 2015. 

Sementara, sejumlah pejabat Barat menyatakan berharap menyepakati substansi kesepakatan pada Maret 2015. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang dijadwalkan berpidato Kongres AS terkait Iran pada 3 Maret mendatang telah bersumpah “untuk menggagalkan kesepakatan yang buruk dan berbahaya ini”.

Jakarta, Aktual.co —Jumlah populasi Muslim di Inggris dan Wales meningkat drastis hampir dua kali lipat dalam satu dekade terakhir. Pertumbuhan umat Islam lebih cepat dibandingkan populasi Inggris secara keseluruhan. Hasil itu diperoleh dari sebuah studi yang dilakukan oleh tim peneliti Dewan Muslim Inggris, dipimpin oleh Sundas Ali dari University of Oxford.

Menurut laporan, satu dari tiga Muslim berusia di bawah 15 tahun, dibandingkan satu dari lima warga Inggris secara keseluruhan. Jumlah Muslim lansia juga lebih sedikit, hanya 4% orang Islam di Inggris yang berusia di atas 65 tahun, dibandingkan dengan 16% dari keseluruhan populasi.

Pada tahun 2011, ada 2,71 juta Muslim yang tinggal di Inggris dan Wales, dibandingkan dengan hanya 1,55 juta pada tahun 2001. Sementara di Skotlandia dan Irlandia Utara ada 77.000 dan 3.800 Muslim. Laporan berjudul “British Muslims in Numbers” (Muslim Inggris dalam Bilangan) menunjukkan bahwa lebih dari setengah Muslim lahir di luar Inggris.

Tapi, 73 persen di antaranya menganggap diri mereka sebagai orang Inggris. Laporan tersebut juga menyoroti bagaimana terpuruknya ekonomi masyarakat Muslim di Inggris dan banyaknya Muslim yang tinggal di kawasan kumuh.

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon mengimbau Indonesia pada hari Jumat untuk tidak mengeksekusi 12 terpidana mati untuk kasus narkoba, yaitu warga Australia, Brasil, Perancis, Ghana, Nigeria dan Filipina dan empat warga Indonesia.  Juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan Ban telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pada Kamis (12/2) untuk mengungkapkan keprihatinannya terkait eksekusi hukuman mati gelombang ke dua di Indonesia.

“PBB menentang hukuman mati dalam segala keadaan. Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Indonesia untuk menghentikan eksekusi mati bagi tahanan kasus narkoba yang tersisa,” kata Dujarric dikutip dari Reuters, Sabtu (14/2). Jaksa Agung H.M. Prasetyo mengatakan bahwa dua warga Australia, Myuran Sukumaran, 33 tahun, dan Andrew Chan,  31 tahun, termasuk dalam terpidana mati yang akan dieksekusi setelah presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi mereka pada bulan Januari lalu.

Sukumaran dan Chan termasuk dalam kelompok Bali Nine anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine. Mereka dibekuk di bandar udara Ngurah Rai, Denpasar pada 2005, dan kasus mereka menjadi isu besar dalam politik dalam negeri Australia.

PM Abbott Memohon Penghentian Ekseskusi
Perdana Menteri Tony Abbott  juga melayangkan permohonan kepada Indonesia untuk mengabulkan grasi terhadap Sukumaran dan Chan, yang merupakan anggota kelompok yang disebut sebagai Bali Nine. Mereka dibekuk di bandar udara Ngurah Rai, Denpasar pada 2005, dan terbukti bersalah mencoba menyelundupkan lebih dari delapan kilogram heroin dari Indonesia ke Australia

” Jutaan warga Australia merasa sangat, sangat marah terkait dua terpidana mati asal Australia di Indonesia. Dan saya mohon, bahkan di saat-saat terakhir ini, agar Indonesia responsif kepada permohonan kami, sebagaimana sebuah negara memohon penyelamatan nyawa warganya kepada negara lain,” kata Abbott, dikutip dari Channel NewsAsia, Sabtu (14/2). Media Australia melaporkan bahwa terdapat 360 orang Indonesia dengan hukuman mati di seluruh dunia, termasuk di Malaysia, Singapura, Tiongkok, Arab Saudi dan Qatar. Sebanyak 230 orang di antaranya terkait kasus narkoba. “Kami membenci hukuman mati, kami menganggap (hukuman mati) sebagai hukuman barbar,” kata Abbott.

Abbott juga mengancam, jika Indonesia tetap melanjutkan eksekusi mati, Australia tidak segan menunjukkan “ketidaksenangannya” dan menarik diplomatnya dari Jakarta.  “Kami akan menemukan cara untuk menunjukkan ketidaksenangan kami (atas eksekusi mati tersebut). Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tapi kami akan sangat menghargai kebesaran hati dalam hal ini,” kata Abbott. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop juga meminta Indonesia untuk memperlihatkan belas kasihan dalam kasus ini. “…kita tidak boleh berhenti berharap dan kami akan terus melakukan upaya menyelamatkan warga negara Australia,” kata Bishop pada Kamis (12/2).

Sementara, Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir, mengatakan hukuman mati sesuai dengan hukum Indonesia dan dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi.

“Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan untuk kejahatan yang paling serius,” kata juru bicara Armanatha Nasir, kepada Reuters.  “Indonesia berpandangan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan paling serius, tanpa pandang bulu membuat jutaan korban menderita dan menyebabkan banyak kematian,” kata Armanatha.

Indonesia memiliki hukum yang keras untuk pelaku kasus narkoba, dan memulai kembali eksekusi mati pada 2013 setelah lima tahun tidak dilaksanakan. Pada eksekusi mati gelombang pertama Januari lalu, sebanyak enam terpidana mati asal Brazil, Malawi, Belanda, Nigeria dan Vietnam telah dieksekusi di Nusakambangan.

Brasil dan Belanda menarik pulang duta besar mereka untuk berkonsultasi, sementara Nigeria memanggil duta besar Indonesia di Abuja, setelah eksekusi warga negara mereka bulan lalu. Hubungan Indonesia dan Australia memang kerap menegang menyusul sejumlah kebijakan kedua negara. Pada tahun 2013 misalnya, Indonesia menarik pulang duta besar dan membekukan kerjasama militer dan intelijen setelah muncul laporan bahwa Canberra memata-matai pejabat tinggi Indonesia, termasuk istri presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Hubungan diplomatik RI-Australia kembali normal pada Mei tahun lalu.

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengumumkan pembekuan semua operasi di Kedutaan Besarnya di Yaman. Mereka khawatir dengan kondisi keamanan, demikian laporan kantor berita resmi Saudi Press Agency, Jumat (13/2) waktu setempat. “Staf kedutaan diminta meninggalkan Yaman dan pulang ke Arab Saudi,” kata kementerian itu sebagaimana dilaporkan Xinhua –yang dipantau Antara di Jakarta, Sabtu pagi. Ia menambahkan keputusan tersebut diambil saat kondisi politik dan keamanan di Ibu Kota Yaman, Sana’a, bertambah buruk.

Situasi keamanan bertambah buruk di Yaman sejak Januari. Setelah Syiah Al-Houthi merebut Istana Presiden di Sana’a, Ibu Kota Yaman. Pada 6 Februari, kelompok Al-Houthi mengumumkan tindakan sepihak untuk membubarkan parlemen dan membentuk dewan presiden untuk mengambil-alih kekuasaan setelah perdana menteri dan presiden Yaman meletakkan jabatan. Namun pengunduran diri kedua pejabat paling senior di Yaman tersebut ditolak semua partai politik dan dicela oleh negara Arab di Teluk.

Kebuntuan politik di Yaman juga mendorong Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia dan Jerman menarik staf diplomatik dari Sana’a, dengan alasan situasi keamanan. Namun, kelompok Al-Houthi belum lama ini menyatakan negara Barat tak memiliki alasan untuk menutup kedutaan besar. Mereka berkeras bahwa situasi keamanan di ibu kota Yaman “kokoh”.

Kelompok Syiah Al-Houthi, yang juga dikenal dengan nama Ansarullah dan berpusat di Provinsi Utara-jauh Yaman, Saada, telah memperluas pengaruhnya ke arah utara, setelah menandatangani kesepakatan perdamaian dan pembagian kekuasaan –yang ditaja PBB– pada 21 September 2014. Sebelumnya bentrokan maut berkecamuk selama satu pekan. Pada Senin (9/2), partai politik di Yaman dan kelompok Al-Houthi melanjutkan pembicaraan di bawah penengahan Utusan PBB Jamal Benomar. Pertemuan itu bertujuan menemukan penyelesaian guna mengakhiri secara damai krisis saat ini.