Jakarta, Aktual.co — Politisi partai Gerindra Martin Hutabarat meyakini ‘pensiun dini’ yang dilakukan Presiden Joko Widodo terhadap Jenderal  (Pol) Sutarman, berdasarkan informasi dari intelijen.
“Saat mempercepat mengganti Sutarman, kalau Presiden tidak menggunakan intelijen apa gunanya?” kata Martin, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Terkait hal itu, Jokowi juga diimbau menggunakan peran intelijen dalam pencalonan Kapolri, dengan mendengar dan mengevaluasi info yang diberikan.
Martin menambahkan, dalam hal calon Kapolri, Jokowi dinilai lebih mendengar suara dari parpol pengusung, terutama PDIP.
“Kalau presiden tidak bicara dan mendengarkan intelijen, tapi hanya partai saja, maka kita harus buat evaluasi sistem ketatanegaraan kita,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP Dwi Ria Latifah menyebut konflik KPK-Polri yang berlarut menjadi tontonan dunia internasional.
“Polisi mempunyai tekanan saat institusinya kini merasa sedang dipermainkan, melalui calon Kapolrinya yang dipermalukan. Ini kan ditonton bukan hanya oleh kita semua, tapi juga oleh negara asing,” kata Dwi Ria, di Jakarta, Sabtu (13/2).
Dirinya menyayangkan harkat dan martabat sebagai negara terhormat tidak bisa dijaga dan malah menjadi tontonan dunia internasional.
Diharapkan, tak ada kepentingan pihak atau kelompok lain dari konflik (KPK-Polri) yang hingga kini belum kunjung selesai. (pol)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi mengatakan dana desa sebesar Rp20 triliun akan diberikan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selanjutnya, dana tersebut akan diserahkan ke kabupaten dan terakhir baru diberikan ke desa.
“Itu menurut UU No 16 Tahun 2006 tentang desa, transfernya itu ke desa melalui Kemenkeu, tidak melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT),” ujar Yoga, di Jakarta, Sabtu (14/2).
Lebih lanjut dikatakan, sebagian besar dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 akan dialokasikan ke pedesaan. Hal ini sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang akan memprioritaskan pembangunan di wilayah pedesaan.
“Kementerian Pertanian (Kementan) waktu itu kasih dana bukan ke Kepala Desa, tapi langsung ke kelompok tani. Masing-masing kelompok tani dapat Rp100 juta,” tuturnya.
Mengingat kasus korupsi di pedesaan semakin bertambah, saat ini tugas pokok dari pemerintah adalah monitoring, pengendalian, serta implementasi yang baik.
“Kalau Rp20 triliun ini perlu ada sistem pendampingan seperti dari kementerian/lembaga lain, biar tidak disalahgunakan nantinya,” pungkasnya.
Untuk diketahui, dalam APBN-P 2015 pemerintah mengalokasikan dana desa sebesar Rp20 triliun. Angka tersebut meningkat 122 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya, sebesar Rp9,1 triliun. Nantinya, masing-masing desa akan mendapat dana sebesar Rp1,4 miliar per tahun.
Namun, anggaran yang bertujuan mengentas kemiskinan di desa-desa tersebut justru menjadi rebutan antar dua kementerian, yaitu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT).

Artikel ini ditulis oleh: