Jakarta, Aktual.co — Kapolda Jawa Barat Irjen Pol M Iriawan mengatakan pelaku penyerangan kompleks Majelis Dzikir Azzikra di Sentul, Bogor terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun.
“Lebih berat ancamannya dari penganiayaan biasa, maksimal 12 tahun penjara,” katanya di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (13/2).
Ia menyebutkan para pelaku dikenakan Pasal 170 KUHP tentang pengrusakan baik terhadap benda maupun orang termasuk penganiayaan.
Menurut Kapolda, saat ini sudah ditetapkan 34 orang tersangka dan dilakukan penahanan terhadap mereka.
“Sebanyak 34 orang itu ada di TKP, yang lainnya tidak ada di situ, tetapi sedang kita dalami,” katanya.
Ia menyebutkan nantinya jika proses di kepolisian sudah tuntas maka akan diserahkan ke pengadilan.
Dalam kesempatan itu Kapolda juga mengimbau agar masyarakat tidak mengambil langkah sendiri karena ada konsekuensi hukumnya.
“Ini kan pidana, kalau pidana ada aturan hukumnya, pelaku harus mempertanggungjawabkannya,” kata Iriawan.
Kapolda juga menyampaikan terima kasih karena masyarakat juga menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus itu.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyatakan menyerahkan penanganan kasus itu kepada pihak kepolisian.
Ia menyayangkan adanya penyerangan terhadap kompleks Majelis Dzikir Azzikra pimpinan KH Arifin Ilham di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/2) sekitar pukul 23.00 WIB.
“Tentu menyayangkan karena itu tindakan salah,” kata Ahmad Heryawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung sampai sekarang belum mampu mengeksekusi terpidana kasus pencucian uang, penimbunan bahan bakar minyak, dan pembalakan liar, Labora Sitorus, setelah kabur dari Lembaga Pemsyarakatan Sorong, Papua.
“Untuk Labora, kita sedang upayakan dia menjalankan dan melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung,” kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta, Jumat (13/2).
Ia menyatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melaksanakan perintah dari MA tersebut.
“Putusan sudah ada, sudah berkekuatan hukum tetap dan hak mereka sudah diberikan,” ucapnya.
Ia mengakui adanya hambatan untuk ekskusi seperti adanya warga yang melindunginya. “Mungkin masyarakat tidak paham, sehingga gampang dipengaruhi. Itu yang perlu kita sadarkan,” tuturnya.
Kejaksaan Agung sudah mencegah bepergian ke luar negeri terpidana kasus pencucian uang, penimbunan BBM, dan pembalakan liar, Labora Sitorus.
“Sudah dicegah sejak seminggu lalu, setelah Kejati Papua mengajukan surat pencegahan,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana.
Ia mengatakan, pihaknya juga terus melakukan penelusuran keberadaan mantan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang asetnya sempat menghebohkan Tanah Air tersebut.
Pencarian terus dilakukan dengan berbagai cara, katanya.
Labora Sitorus sesuai putusan MA tertanggal 17 September divonis 15 tahun penjara dengan denda Rp5 miliar.
Terpidana Labora Sitorus yang diduga memiliki rekening gendut senilai Rp1,5 triliun itu, ternyata sejak 17 Maret 2014 sudah tidak berada di Lapas Sorong sejak meminta izin untuk dirawat di RS AL Sorong.
Namun usai berobat, Labora Sitorus tidak kembali ke Lapas Sorong untuk menjalani masa hukumannya, tetapi melarikan diri dan diduga bersembunyi di rumah keluarganya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla membantah pemerintah ragukan hasil ‘fit and proper test’ yang dilakukan DPR terkait pencalonan Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah ragu untuk menentukan keputusan terkait pelantikan BG. Dia mengatakan, bahwa Jokowi hanya menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya pikir tidak, ini Presiden tetap konsisten saja. Karena itu sikap Presiden ialah mengatakan ditunda, sampai kita mengetahui proses hukum yang jelas,” ujar JK, dalam wawancara disalah satu televisi nasional, Jumat (13/2).
Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) itu menegaskan, bahwa Presiden tidak pernah ragu untuk melantik BG. Namun, karena ada permasalahan hukum sebelum Presiden menentukan jadwal pelantikan.
“Pemerintah tetap konsiten saja menunggu proses hukum. Tidak merubah apa-apa, tidak ada keraguan, hanya konsisten saja,” pungkasnya.
Kasus hukum yang menimpa BG diduga menjadi perhatian Presiden, sehingga membuatnya urung melantik calon tunggal Kapolri itu. Namun, dalam berbagai kesempatan Jokowi belum bisa mengungkapkan apakah dirinya akan membatalkan BG sebagai Kapolri atau tetap melantiknya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby