Jakarta, Aktual.co — Relawan Jokowi menyatakan bahwa alarm tanda bahaya untuk Presiden Joko Widodo sudah berbunyi.
Permasalahan KPK-Polri dan urusan pemerintahan yang penuh ‘intrik’ menjadi bahaya nyata untuk menekan kepemimpinan Jokowi.
Ketua DPP Pro Jokowi (Projo) Budie Arie Setiadi menyatakan sudah saatnya para pendukung Jokowi-JK yang dulu berjuang memenangkan Jokowi menjadi Presiden untuk ‘turun’ kembali.
“Kondisi saat ini memang kalau Soekarno bilang zaman yang nyerempet bahaya. Bulan ini pemerintahan Jokowi digoyang hebat, baik dari internal pemerintahan dan lain-lain,” kata Budi, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (13/2).
Keadaan saat ini digambarkan seperti kekuatan yang dulu dianggap berbulu domba, kini berubah menjadi serigala.
“Kita tidak mau pemerintahan yang lahir dari rakyat tapi tidak menjalankan tugas-tugas rakyat,” ungkapnya.
Untuk itu, dirinya menyerukan agar semua kelompok yang mendukung Jokowi-JK untuk berkumpul, berdiri bersama disamping Jokowi-JK untuk mengawal nawa cita sebagai cita-cita rakyat. 
Hadir dalam pertemuan tersebut, relawan ProJo, Seknas Jokowi, Jo-man, dan Duta Jokowi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan ada 35 narkoba jenis baru yang masuk ke Indonesia bahkan saat ini kartel, pengedar, maupun kurirnya mulai mengedarkan ke seluruh daerah.
“Di dunia ada 350 narkoba jenis baru dan 35 jenis di antaranya sudah masuk ke Indonesia,” kata Kepala Sub Bagian Humas BNN Krisna di Balai Besar Rehabilitasi Narkoba Lido, Jumat (13/2).
Menurut dia, kasus narkoba jenis baru ini seperti  yang digunakan oleh artis Rafi Ahmad yang pada saat itu, pihaknya menemukan zat adiktif itu di rumahnya.
Setelah dilakukan penelitian narkoba itu jenis metilon yang merupakan salah satu jenis baru dan keberadaanya tidak masuk dalam Undang-undang tentang Pemberantasan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-obatan terlarang.
Ditemukannya puluhan jenis narkoba jenis baru ini menunjukan bahwa Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar yang dimanfaatkan oleh kartel maupun sindikat peredaran narkoba baik jaringan internasional.
Selain itu, dari hasil pengungkapan yang dilakukan pihaknya di Indonesia saat ini ada sekitar 4,2 juta pecandu narkoba. Bahkan, angka ini bisa saja bertambah karena setiap waktunya pengguna narkoba terus bertambah bahkan sudah masuk ke kalangan pelajar tingkat SMP. 
Dengan kondisi yang seperti ini, Presiden RI, Joko Widodo sudah menetapkan status negara ini ke dalam darurat narkoba sebab yang diungkap pihaknya maupun kepolisian ibarat fenomena gunung es.
“Mereka yang diketahui sebagai pecandu maupun pengedar hanya bagian permukaannya saja, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan lebih besar jika terungkap sampai dasarnya.”
Di sisi lain, untuk memutus peredaran narkoba ini salah satunya adalah merehabilitasi si pecandunya, karena jika pengguna narkoba masih ada maka peredaran dan pasokannya pun tidak akan berhenti.
Sehingga BNN saat ini sudah mengubah pola pikir yakni sehatkan atau rehabilitasi pecandunya dan tangkap dan hukum seberat-beratnya para pengedar.
Dengan cara rehabilitasi ini diharapkan bisa memutus mata rantai peredaran narkoba, karena jika si pencandu dimasukan ke dalam penjara bukan akan lebih baik tetapi bisa memperparah kondisinya seperti akan bersosialisasi dengan bandar dan kurir sehingga yang awalnya pecandu akhirnya ikut-ikutan mengedarkkan.
“Kami juga tengah melaksanakan progam pemerintah yakni merehabilitasi 100 ribu pecandu narkoba sebagai antisipasi peredaran barang ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini kerap mengeluarkan pernyataan soal adanya teror yang diterima pegawai. Wakil ketua KPK, Bambang Widjojanto bahkan berani menyebut teror yang diterima pihaknya iskalatif lantaran menyangkut nyawa.
Namun pada kenyataannya, hingga tiga hari sejak ‘berkoar-koar’ diteror, para komisioner belum juga melapor ke Kepolisian.
Hal tersebut sebagaimana disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Div Humas Mabes Polri Brigjen Pol Agus Rianto, ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/2).
“Sampai dengan tadi sore, belum ada laporan dari pihak KPK. Saya sudah kordinasi dengan temen-temen Bareskrim hingga tadi sore belum ada laporan yang masuk,” ujar dia.
Bambang Widjojanto, sempat mengatakan bahwa pihaknya sudah berkordinasi dengan Pelaksana Tugas (plt), Kapolri, Badrodin Haiti soal adanya teror yang diterima pegawai KPK.
“Itu beda kordinasi dengan laporan,” Jawab Agus.
Oleh karena itu, pihaknya pun berharap agar KPK melaporkan teror tersebut untuk di teliti lebih lanjut.
“Kita mohon dukungannya dari kpk, itu kita harapkan agar kita bisa tau siapa yang diteror, pihak kpk atau keluarga. Biar kita tau datanya seperti apa. dalam bentuk apa teror itu, apa lewat sms apa lewat suara, dan apa bener bentuk teror itu ada. sehingga laporan itu kita bisa teliti lebih lanjut,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby