Jakarta, Aktual.co — Lembaga swadaya masyarakat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemerintah untuk mengevaluasi tata cara eksekusi hukuman mati dengan mengakui hak terpidana atas hidup dan untuk tidak disiksa.
“Kami bagian dari masyarakat sipil di Indonesia mendorong negara untuk mengevaluasi tata cara eksekusi hukuman mati,” kata aktivis Kontras, Puri Kencana Putri, di Jakarta, Jumat (13/2).
Kontras memandang putusan MK yang menyatakan proses eksekusi hukuman mati tidak menjamin ketiadaan rasa sakit bagi terpidananya, dan tidak bisa disimpulkan sebagai bentuk penyiksaan serta tidak melanggar hak atas hidup seseorang adalah bentuk kecatatan hukum.
“Keputusan MK yang dijadikan pembenar dalam tata cara eksekusi terhadap terpidana mati memiliki kegagalan dalam membangun ruang edukasi publik dan jaminan non-diskriminatif atas dua hak fundamental yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara,” ujar Putri.
Ditekankan, dalam eksekusi terhadap enam terpidana mati pada 18 Januari 2015, beredar kabar bahwa para terpidana bertahan 10 hingga 15 menit hingga dinyatakan meninggal dunia.
Rasa sakit yang didera terpidana selama 10-15 menit itu tidak pernah menjadi pertimbangan negara dalam membuka ruang evaluasi atas praktik hukuman mati di Indonesia.
Selain itu, terdapat pengingkaran jaminan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan ketika eksekusi dilakukan kepada salah seorang terpidana beragama Katolik, Marco Archer yang tidak mendapatkan ‘the last sacraments’ sebagaimana harus dimiliki setiap penganut agama Katolik.
Kontras memandang eksekusi mati kedua terhadap 11 terpidana mati yang bakal dilakukan negara adalah wujud inkonsistensi dan hipokrasi pemerintah Indonesia pada isu universalisme hak asasi manusia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Saksi ahli yang dihadirkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan praperadilan Komjen Budi Gunawan, Zainal Arifin Mochtar menilai penyelidik tak harus dari lembaga Polri. 
Namun hal tersebut dibantah oleh Prof Romli Atmasasmita. Prof Romli menyebut pasalnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 4 jelas menyebut soal itu.
“Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan, 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,” kata Prof Romli ketika berbincang dengan Aktual.co, Jumat (13/2).
Sedangkan di angka empat, sambung Prof Romli menyebutkan, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
Dalam hal ini, penggagas Undang-undang KPK itu menilai kesaksian yang disampaikan oleh Zainal Arifin itu bukan sebagai ahli hukum pidana. 
“Zainal merupakan ahli hukum tata negara, bukan ahli hukum pidana. Jelas dalam pasal 1 angka 4 menyebutkan itu. Jelas yang bohong siapa?” kata dia.
Saksi ahli sekaligus pakar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar menilai penyelidik tak harus dari lembaga Polri.
Hal tersebut menyangkal pandangan kuasa hukum tersangka Komjen Budi Gunawan yang menggugat legalitas penetapan tersangka kliennya oleh penyelidik dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
“Penafsiran UU KPK bisa banyak, pertama personil dari Polri dan Kejaksaan yang dipinjam KPK. Kedua, bisa saja yang dari lembaga yang memberhentikan sementara orang-orang yang dikirimkan ke KPK,” ujar Zainal saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (13/2). 
Laporan: Wisnu Jusep

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komunitas Film Indie Bengkulu menyediakan 40 film karya penggiat film India lokal dengan menggelar ‘Layar Indie Bengkulu’ yang mulai dirilis pada Sabtu (14/2).

“Layar Indie Bengkulu menyediakan film indie produksi putra dan putri Bengkulu yang ditayangkan di ruang publik secara gratis,” kata Ketua Komunitas Film Indie Bengkulu, Sofian Ramadhan di Bengkulu, Jumat (13/2).

Ia mengatakan kegiatan para penggiat film ini bertujuan memasyarakatkan film kepada masyarakat serta memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat.

Pemutaran perdana tambah Sofian akan digelar di sekitar “view tower” kawasan Kampung atau dikenal juga dengan Lapangan Merdeka Bengkulu, mulai pukul 20.00 WIB.

“Kami akan rutin menggelar kegiatan ini setiap dua minggu sekali, jadi semacam layar tancap versi penggiat film indie,” ujar Sofian.

Sofian menambahkan, Layar Indie Bengkulu akan mengakomodir potensi generasi muda Bengkulu untuk menyalurkan bakat dan kemauan di dunia perfilman indie.

Perkembangan film indie di Bengkulu menurutnya cukup menggembirakan sehingga timbullah gagasan untuk memberikan ruang bagi mereka menampilkan karya untuk ditonton dan berdiskusi bersama.

“Setelah pemutaran film akan diadakan diskusi bersama tentang proses pembuatan dan berbagi pengalaman,” katanya.

Lebih lanjut Sofian berharap kegiatan ini menjadi pemacu semangat para penggiat film indie untuk mengembangkan potensi diri dan menciptakan anak muda yang kreatif.

Para penggiat film kata dia dapat menyerahkan karyanya untuk diputar di layar indie tersebut namun sebelumnya seleksi film akan dilakukan panitia.

Sofian mengatakan 40 film pendek yang akan diputar tersebut merupakan karya 20 komunitas penggiat film indie di Bengkulu.

Sejumlah judul film pendek yang sudah diterima panitia antara lain Edelweiss, Junkiess 2 : Long Beach, Bendera, Onthel Kakek Suryo, Analogi Resistensi, Nyaman, Pigura, For Friendship, The Hunter Club dan Hijab.

Artikel ini ditulis oleh: