Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) ditutup kembali menguat 18,74 poin atau 0,58 persen dan mencatatkan rekor baru ke posisi 5.374,16 poin. Sementara itu indeks 45 saham unggulan (LQ45) menguat sebesar 8,89 poin atau 0,96 persen ke posisi 937,82.

“Faktor eksternal menjadi penopang IHSG BEI kembali menembus rekor barunya. Adanya kesepakatan gencatatn senjata antara Rusia dan Ukraina membuat bursa saham global mengalami peningkatan,” ujar Kepala Riset Recapital Securities Andrew Argado di Jakarta, Jumat (13/2).

Menurut Andrew Argado, gencatan senjata itu membuat harga minyak dunia kembali meningkat mendorong saham-saham global di sektor energi, termasuk di Indonesia mengalami peningkatan. Terpantau harga minyak dunia bergerak ke level 51,92 dlar AS per barel.

Dari dalam negeri, ekspektasi kinerja keuangan emiten Indonesia untuk tahun buku 2014 juga cukup positif meski pada kuartal IV muncul sentimen negatif seperti kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dapat membuat beban emiten meningkat.

“Namun, secara tahunan kinerjanya masih positif, sejauh ini baru beberapa emiten perbankan yang melaporkan hasil kinerjanya yang membukukan kenaikan,” katanya.

Selain itu, lanjut dia, pelaku pasar asing yang kembali membukukan beli bersih (foreign net buy) pada akhir pekan ini (Jumat, 13/2) sekitar Rp1,28 triliun menjadi penopang IHSG BEI.

“Investor asing melihat industri pasar modal Indonesia memiliki kinerja yang baik seiring dengan data perekonomian indonesia yang telah dirilis diantaranya inflasi yang terkendali, defisit neraca perdagangan Indonesia yang mengecil serta cadangan devisa Indonesia yang mengalami peningkatan,” ujarnya Dalam data BEI, posisi IHSG BEI tertinggi sebelumnya berada di posisi 5.348,47 poin pada 9 Februari 2015 lalu.

Tercatat transaksi perdagangan saham di BEI sebanyak 182.265 kali dengan volume mencapai 3,61 miliar lembar saham senilai Rp5,01 triliun. Efek yang mengalami kenaikan sebanyak 144 saham, yang melemah 146 saham, dan yang tidak bergerak nilainya atau stagnan 112 saham.

Bursa regional, di antaranya indeks Bursa Hang Seng menguat 260,39 poin (1,07 persen) ke 24.682,54, indeks Bursa Nikkei turun 66,36 poin (0,37 persen) ke 17.913,36, dan Straits Times menguat 5,71 poin (0,14 persen) ke posisi 3.423,35.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Komisi VI DPR hanya menyetujui suntikan modal ke BUMN sebagian saja yakni sebesar Rp 36,076 triliun ditambah  Rp1,2 Triliun (non cash) dari usulan yg diajukan semula oleh Pemerintah untuk 35 BUMN sebesar Rp48 Triliun. Beberapa BUMN seperti PT RNI, Bank Mandiri dan PT Djakarta Lloyd tidak disetujui untuk mendapat PMN. Pun ada beberapa BUMN lainnya yang usulan PMN-nya tidak seluruhnya terpenuhi.  

Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi VI Achmad Hafisz Tohir dalam keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Rini M Soemarno, pada masa persidangan II II Tahun Sidang 2014-2015, yang digelar di Gedung MPR/DPR-RI, Jakarta, Kamis (14/2) dini hari .

“Komisi VI DPR dapat menyetujui Anggaran Kementerian BUMN RI Tahun 2015 yang belum termasuk Anggaran Tunjangan Kinerja Tahun 2016 sebesar Rp 133.809.782.000 sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No.27 Tahun 2014 ttg APBN Tahun 2015,” ujarnya.

Kendati demikian, Komisi VI DPR menyetujui sebagian usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam RAPBN-P 2015 dengan beberapa catatan terhadap kebijakan. Berikut 10 catatan seperti yang terdapat dalam kesimpulan yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI Azam  Azaman Natawijaya,  di Gedung DPR.

Pertama, Merekomendasikan tindak lanjut dan penyelesaian temuan BPK RI untuk 14 BUMN.
Kedua, Merekomendasikan Kementerian BUMN untuk meningkatkan fungsi pembinaan kepada BUMN penerima PMN untuk memenuhi pengaturan dan tata kelola keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
Ketiga, PMN tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan penerima PMN.
Keempat, pelaksanaan right issue tidak mengurangi kepemilikan saham pemerintah saat ini pada BUMN terkait.
Kelima, Penggunaan PMN dilakukan dan dicatat dalam rekening terpisah.
Keenam, BUMN penerima PMN harus menerapkan Good Coorporate Government (GCG).
Ketujuh, Perlu Pengawasan secara ketat atas pengunaan PMN agar sesuai dengan rencana bisnis yang diajukan.
Kedelapan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengawasan penggunaan PMN BUMN.
Kesembilan, Dalam hal pengadaan barang dan jasa, dalam menggunakan dana PMN meminta kepada Kementerian BUMN untuk mengutamakan produk dalam negeri dan sinergi BUMN.
Kesepuluh, Dalam melaksanakan PMN Kementerian BUMN sebagai pembina BUMN memperhatikan catatan-catatan yang telah disampaikan dalam Raker Komisi VI membahas persetujuan PMN sebagaimana terlampir.

Artikel ini ditulis oleh: