Jakarta, Aktual.co — Koordinator Komunitas Masyarakat Pecinta-Kedamaian Indonesia Hakiki (KMP-KIH) Fadly Zein, berpandangan bahwa kredibilitas KPK jilid III pimpinan Abraham Samad (AS) cs terombang ambing pasca Plt Wasekjen PDIP Hasto Kristianto, mengungkap fakta ada pertemuan Samad dengan petinggi PDIP untuk ambisi politik Samad menjadi Cawapres Jokowi. 
“KPK patut diselamatkan dari orang-orang yang menggunakan lembaga penegak hukum untuk kepengan pribadinya. Samad telah mempertontonkan kebodohannya. Dia telah merusak nama KPK dan sekarang mayoritas masyarakat jadi tahu, KPK tidak dapat dipercaya lagi,” demikian disampaikan Fadly dalam rilis yang diterima Aktual.co, Kamis (12/2) malam.
Menurut Fadly, kredibilitas KPK telah dihancurkan oleh para komisionernya itu sendiri bukan oleh pihak lain apalagi Polri. Tindakan Samad yang bermain politik dengan tameng KPK, kata dia, seolah menyerupai perilaku komisioner KPK lain sehingga meraka (pimpinan KPK_red) melakukan tindakan yang mirip-mirip.
Seperti pernah dicuitkan akun @triomacan sebelum ditangkap, sambung Fadly, berkali-kali dia (triomacan_red) menyatakan komisioner KPK yang ditetapkan tersangka oleh Polri yang tak lain adalah Bambang Widjojanto (BW) merupakan orang titipan Setya Novanto, Ketua DPR sekarang.
Meski belum ada konfirmasi, lanjut Fadly, setidaknya apa yang disampaikan Ruhut Sitompul dalam ILC yang menyatakan Komisioner KPK merupakan produk politik, dengan mekanisme pemilihannya berdasar pertimbangan politik, layak dipercaya.
Lebih jauh Fadly menuturkan, sebelum BW dan AS bermain politik, ada pula mantan komisioner Chandra Hamzah dan Johan Budi selaku Jubir KPK kala itu, terindikasi “bermain-main” dengan Nazarudin, dulu masih bendahara Partai Demokrat.
Ditegaskan Fadly, saat ini, kasus yang menyeret para pimpinan KPK  sudah masuk laporan polisi. Menurutnya, tak lama lagi akan terungkap perilaku menyimpang para komisioner KPK.
Dia menambahkan, dalam kasus calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang ditetapkan tersangka oleh KPK atas tudingan gratifikasi dan kepemilikan rekening ‘gendut’, menurutnya kasus yang bermuatan politis. “Kasus BG ini sangat politis. Apa yang disampaikan Hasto Kristianto, Samad melampiaskan dendam pada BG karena gagal jadi cawapres, ada benarnya,” tegasnya.
“Jika bukan alasan politis tentu penetapan tersangka BG tidak dilakukan menjelang fit and proper test di DPR. Itu proses politik, dan Samad melakukan manuver politik dengan kedok penegakkan hukum,” tandasnya.
Dia mengusulkan kepada Presiden agar komisioner yang sekarang dicopot, lalu dipilih orang-orang kredibel yang tidak punya ambisi politik lagi.
“Pilih orang-orang terpilih, jangan hanya muda, apalagi LSM yang berteriak anti korupsi, tetapi ternyata bekerja untuk kepentingan asing. Kalau bisa, pemilihan jangan melalui DPR untuk menghindari pollitisasi,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa pernikahan usia dini dapat berpengaruh pada masalah kecukupan gizi anak yang akan dilahirkan.

“Mereka yang menikah dalam usia sangat muda cenderung mempunyai anak yang kurang gizi,” kata Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Sudibyo Alimoeso, di Kantor BKKBN, Kamis (12/2).

Dia menjelaskan, mereka yang menikah di usia yang sangat muda cenderung memiliki pengetahuan yang minim soal kecukupan gizi.

“Dalam kondisi seperti itu maka yang menjadi korban adalah anak yang dikandungnya,” katanya.

Banyak kasus yang ditemukan di lapangan, kata dia, pasangan yang menikah pada usia sangat muda memiliki anak dengan berat badan lahir rendah (BBLR).

“Ada juga kasus bayi lahir pendek dengan struktur otak yang kurang sempurna,” katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah terus mengingatkan, perbaikan gizi harus dimulai sejak remaja.

“Khususnya remaja putri agar nanti kalau berumah tangga dan hamil dapat menghasilkan bayi yang sehat,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan unggul salah satunya ditentukan oleh kecukupan gizi.

Menurut Puan, upaya yang harus dilakukan dalam menggerakkan percepatan perbaikan gizi antara lain adalah dengan menjamin pelayanan kesehatan ibu dan anak, mencegah pernikahan dini, membangun infrastruktur untuk pengadaan air bersih.

Selain itu, program ketahanan pangan rumah tangga kelompok masyarakat kecil, pendidikan hidup sehat pada anak-anak usia sekolah dasar dan sosialisasi mengenai sumber gizi yang murah.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu, pil ektasi dan ganja dengan total senilai Rp2 miliar lebih di depan kantor polisi setempat, Kamis (12/2).
Narkotika yang dimusnahkan seperti Sabu-sabu seberat satu kilogram ditaksir senilai Rp1 miliar kemudian 4.333 butir pil ektasi senilai Rp 1 miliar lebih.
Kepala Satuan Narkoba AKBP Syamsu Arib pada kesempatan itu mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari operasi cipta kondisi 2015. Sejumlah pelaku ditangkap seperti Amiruddin alias Ardi (32), Dg Nai alias Aco (36) dan Ardiansyah alias Ardi (21).
“Dari tangan Aco disita sabu-sabu seberat 921 gram dan 4.208 Pil Ekstasi. Sementara dari Ardi, sabu-sabu seberat 94 gram dan 125 butir ekstasi. Bila digabungkan secara keseluruhan sabu-sabu seberat satu kilogram lebih dan 4.333 butir pil ekstasi,” sebutnya.
Pemusnahan tersebut, lanjutnya, sebagai bagian dari penyimpangan termasuk mengurangi pertanggungjawaban barang bukti yang telah disita dari pelaku. Sebab, barang bukti yang disita dari pelaku hanya sebagian dikirim di Kejaksaan.
“Barang bukti yang dikirim ke kejaksaan hanya contoh saja saat persidangan atas perbuatannya melanggar hukum selebihnya di simpan dalam ruangan khusus,” katanya.
Menurutnya, pemusnahan barang bukti narkoba tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban polisi atas dugaan adanya isu pengurangan barang bukti.
“Kita harus musnahkan supaya tanggungjawab perihal barang bukti ini yang ada berkurang,” ucap mantan Kepala Unit Resmob Polda Sulsel itu

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan ada tiga hal yang menjadi perdebatan antara DPR RI dan Pemerintah pada pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada).
“Ketiga hal tersebut meliputi waktu penyelenggaraan pilkada, usia minimal calon kepala daerah, serta pendidikan minimal calon kepala daerah,” kata Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/2).
Lukman Edy menjelaskan, untuk waktu penyelenggaraan, DPR RI mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada secara serentak dilakukan pada Februari 2016.
Komisi II DPR RI sudah melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut, menurut Lukman, KPU menyatakan akan lebih siap menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2016.
“Kalau memang disepakati penyelenggaraan pilkada pada akhir tahun 2015, KPU menyatakan bisa saja menyelenggarakan pilkada tapi dengan persiapan terbatas,” katanya.
Dari penjelasan dan argumentasi KPU itu, maka Komisi II DPR RI memutuskan mengusulkan pelaksanaan pilkada pada Februari 2016.
Namun, Pemerintah tetap mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada secara serentak pada akhir tahun 2015.
Perdebatan lainnya, soal usia minimal calon kepala daerah, karena usulan dari DPR RI dan usulan dari Pemerintah berbeda.
Menurut Lukman, DPR RI mengusulkan usia calon bupati minimal 30 tahun dan usia calon gubernur minimal 35 tahun, sedangkan Pemerintah mengusulkan usia calon bupati minimal 25 tahun dan usia calon gubernur minimal 30 tahun.

Artikel ini ditulis oleh: