29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38574

Ahok Mau Beli Helikopter, Tinjau Kepulauan Seribu

Jakarta, Aktual.co —Untuk jangkau kawasan Kepulauan Seribu, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana beli helikopter. Ide ini muncul lantaran Pemprov DKI kesulitan menjangkau Kepulauan Seribu saat musim hujan akibat terhalang gelombang tinggi. 
“Kalau ada duit dan disetujui DPRD DKI, kita mau beli helikopter yang akan kita pakai untuk evakuasi atau antisipasi kasus-kasus tertentu,” kata Ahok di Balai Kota, Kamis (12/2).
Lebih jauh lagi, dia bahkan mengaku sudah memikirkan lokasi untuk landasan serta proses operasional helikopter itu. “Kita pakai di Pulau Panjang yang akan dibangun oleh swasta. Nanti untuk pengoperasiannya TNI AU,” ujar dia.
Sebelumnya, untuk alasan yang tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Lucky P Sastrawiria sebenarnya pernah mengusulkan pembelian kapal khusus untuk anggota dewan untuk melakukan inspeksi ke Kepulauan Seribu. Dananya, dimasukkan di APBD 2015.
Namun saat itu, saat dikonfirmasi Aktual.co mengenai permintaan dewan soal kapal, Ahok mengaku tahu. Dia malah balik bertanya, ” Kapal untuk apa?”
Namun dia mengatakan urusan disetujui atau tidak alokasi dana untuk pembelian kapal tergantung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. “Kalau usulan itu disetujui SKPD untuk dianggarkan pakai APBD, ya saya setuju.”

Artikel ini ditulis oleh:

Kemenperin Targetkan Empat IKM Sulut Direstrukturisasi

Jakarta, Aktual.co — Empat industri kecil menengah (IKM) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) akan direstrukturisasi pada tahun 2015 guna meningkatkan produktifitas dan kualitas.

“Kemenperin memberi jatah empat IKM yang akan dipilih untuk mendapatkan restrukturisasi peralatan dalam melakukan usaha,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulut Jenny Karouw di Manado, Kamis (12/2).

Jenny mengatakan empat IKM tersebut kemungkinan yang bergerak di produk pangan baik perikanan maupun perkebunan lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Fasilitasi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Alwy Pontoh mengatakan pemerintah akan memfasilitasi restrukturisasi mesin peralatan industri kecil menengah (IKM) di daerah tersebut.

“Dalam rangka meningkatkan daya saing maka Kementerian Perindustrian melaksanakan program restrukturisasi mesin/peralatan bagi IKM melalui fasilitasi investasi mesin/peralatan yang lebih baru dan modern,” kata Alwy.

Restrukturisasi mesin atau peralatan IKM, berupa pemberian potongan harga oleh Kementerian Perindustrian kepada IKM yang membeli mesin dan peralatan baru, bukan bekas. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 tentang program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah.

Peraturan Direktur Jenderal IKM Nomor 31/IKM/PER/3/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan industri kecil dan industri menengah (IKM).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Ahok Sebut Banjir Kelapa Gading Kesalahan Pemprov Lama

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Jakarta Basuki Thajaja Purnama (Ahok) menilai kawasan perumahan mewah Kelapa Gading, Jakarta Utara sebagai kawasan paling bahaya dan paling tidak benar. Sebab perumahan seluas 1.500 hektar itu tidak punya waduk dan danau sendiri.
Pendapat itu dia lontarkan saat ‘blusukan’ ke Kelapa Gading siang tadi untuk memantau banjir. Menurut dia, kawasan Kelapa Gading harusnya punya waduk dan danau. Tidak mungkin pembuangan air mereka dibebankan ke Waduk Sunter yang sudah penuh.
“Saya nggak tahu perumahan ini pernah bangun waduk. Mungkin mereka berpikir mau numpang sama pengaman Waduk Plumpang milik Pertamina. Sayangnya Pertamina nggak bikin,” kata Ahok, Kamis (12/2).
Tapi, mengomentari keadaan itu, Ahok lagi-lagi menyalahkan pihak lain. Kali ini yang disalahkannya adalah Pemprov DKI yang dulu. “Kenapa kasih izin perumahan tapi tidak paksa orang (pengembang) bikin waduk,” ujar dia.
Gara-gara 12 pengembang swasta Kelapa Gading enggan membangun waduk, kata Ahok, sekarang pemerintahannya yang ketiban pulung harus mengatasi banjir di sana. “Bahkan masing-masing pengembang tidak terhubung lagi salurannya,” ungkapnya.
Karena alasan itulah, Ahok berkesimpulan rumah-rumah mewah di Kelapa Gading tidak benar. “Makannya perumahan mewah yang paling bahaya dan paling nggak bener menurut saya adalah Kelapa Gading.”

Artikel ini ditulis oleh:

Komisi III: Lucu, KPK Diteror Mengadu ke Presiden

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menganggap lucu jika Komisi Pemberantasan Korupsi mengadu ke presiden terkait teror yang dialami.
KPK seharusnya melaporkan teror tersebut ke pihak kepolisian dan bukan mengadu ke presiden.
“Kalau KPK patuh huhkum harusnya tahu terkait hal ini. Jadi jangan sampai KPK minta keistimewaan,” kata Nasir, kamis (12/2).
Kasus perseorangan yang terjadi di KPK dan kepolisian jangan sampai ditarik menjadi kisruh lembaga. Konflik perorangan menjadi konflik lembaga ketika KPK mengadu ke presiden terkait teror yang dialami.
Sebelumnya, beberapa pegawai dan staf KPK mengaku mendapat teror dari orang tak dikenal. Bahkan, teror tak hanya dialami pegawai melainkan juga hingga ke keluarga mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR Setujui Anggaran Kemenhub Rp64,9 Triliun

Jakarta, Aktual.co — Komisi V DPR menyetujui RAPBN Perubahan 2015 Kementerian Perhubungan sebesar Rp64,9 triliun atau bertambah Rp20 triliun dibandingkan sebelumnya Rp44,9 triliun.

“Kami menyetujuinya setelah ada tambahan anggaran Rp20 triliun dari APBN 2015 sebesar Rp44,9 triliun,” kata Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis di Jakarta, Kamis (12/2).

Jonan mengatakan, dana Rp64,4 triliun tersebut dialokasikan untuk membantu program delapan unit eselon I yang ada di lingkungan Kemenhub.

“Misalnya, di Sekretariat Jenderal untuk program dukungan manajeman dan pelaksanaan tugas teknis lainnya kemudian di Inspektorat Jenderal untuk pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenhub,” katanya.

Berikut rincian anggaran RAPBNP 2015 pada tingkat eselon I Kementerian Perhubungan yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp887,2 miliar, Inspektorat Jenderal Rp100,3 miliar, Ditjen Perhubungan Darat Rp6,07 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp22,8 triliun, Ditjen Perhubungan Udara Rp11,7 triliun, dan Ditjen Perkeretaapian Rp18,6 triliun.

Selanjutnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Rp228,2 miliar serta yang terakhir Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp4,4 triliun.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Malaysia Usir Lagi 40 WNI

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 40 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Sandakan Negeri Sabah diusir lagi oleh pemerintah Malaysia ke Kabupaten Nunukan, Kaltara karena kasus tidak memiliki dokumen keimigrasian (paspor).
Pengusiran WNI tersebut berdasarkan surat dari Konsulat RI di Tawau Negeri Sabah, Malaysia yang ditujukan kepada Satgas Penanggulangan WNI Bermasalah, BP3TKI, Imigrasi, Polres dan Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Nunukan, kata Kepala Unit Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pelabuhan Internasional Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Nasution di Nunukan, Kamis (12/2).
WNI yang diusir itu tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka sekitar pukul 17.43 wita dengan menggunakan kapal angkutan resmi KM Francis Ekspres dijemput oleh aparat kepolisian dan imigrasi untuk dikumpulkan di terminal pelabuhan.
Selama pendataan oleh kepolisian dan BP3TKI Kabupaten Nunukan terungkap, sebagian besar atau sebanyak 34 orang memilih untuk kembali ke Malaysia untuk bekerja, empat orang berniat mencari pekerjaan di Kabupaten Nunukan dan dua orang lainnya meminta untuk dipulangkan ke kampung halamannya.
Pada kesempatan itu pula, para WNI yang diusir ini mengaku berangkat ke Sabah menggunakan paspor lawatan (48 halaman) sebanyak 14 orang, delapan orang menggunakan paspor TKI (24 halaman) dan tidak menggunakan paspor sebanyak 18 orang.
Masih hasil pendataan itu, dari 40 WNI tersebut delapan orang diantaranya lahir di Malaysia yang terdiri enam laki-laki dan dua perempuan namun tidak memiliki surat lahir karena orangtuanya asal Indonesia hanya menggunakan paspor berada di negara itu.
Nasution mengaku mendapatkan informasi dari staf Konsulat RI Tawau bahwa pada Jumat (13/2) akan ada pengusiran WNI lagi oleh pemerintah Malaysia ke daerah itu dengan jumlah diperkirakan mencapai ratusan orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain