Jakarta, Aktual.co — Tak mau terus disalahkan oleh Pemprov DKI, Perusahaan Listrik Nasional (PLN) akan bangun posko bagi petugasnya terkait pasokan listrik saat banjir.
Usai bertemu Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, General Manager PLN Persero Jakarta Raya dan Tangerang Haryanto WS mengakui pasokan listrik saat musim hujan sulit diprediksi. 
Untuk meminimalisir ‘gesekan’ akibat salah paham, PLN akan menyiapkan pos bagi petugasnya. Guna mempermudah koordinasi dengan pihak Pemprov DKI.
“Misalkan ada informasi, hei di sana pompanya enggak jalan. Pertanyaannya kan sering sederhana. Pompa yang mana sih? Katakanlah pemda bilang Ancol Timur, tapi Ancol Timur yang mana? Mungkin Ancol Timur Pemda berbeda dengan PLN lokasinya. Itu kalau enggak ketemu nanti kan bisa ramai,” ujar dia.
Dengan keberadaan posko itu, kata Haryanto, bisa mengurangi miskomunikasi. Secara keseluruhan, fungsi posko adalah untuk menampung informasi dan melakukan koordinasi, pengecekan bersama satu orang PLN satu orang pemda. “Dengan posko ini, akan kita koordinasi. Apakah gensetnya siap apa tidak, BBM-nya ada apa tidak. Kita kerja sama dengan pemda untuk memecahkan masalah-masalah operasional di lapangan,” ucap dia.
Diakui Haryanto, belum ada pilihan lain selain menyiapkan genset untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah pompa milik Pemprov Jakarta. Lantaran usulan PLN untuk penggunaan kabel udara untuk jalur khusus pasokan listrik saat banjir, ternyata tidak disetujui Ahok.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan banjir yang selalu berulang di ibu kota menunjukkan tata kelola lingkungan Jakarta yang buruk.

“Banjir Jakarta yang kejadiannya berulang itu menjadi bukti yang menunjukkan pembangunan selama ini tidak memperhatikan lingkungan,” kata Ketua Dewan Nasional Walhi Pusat Dadang Sudarja di Jakarta, Kamis (12/2).

Pembangunan yang terjadi di Jakarta sama sekali tidak memperhitungkan serta mengabaikan daya dukung dan tampung lingkungan. Seperti pembangunan mal yang tidak terkontrol bahkan ada beberapa yang didirikan di bantaran sungai seperti mal Mangga Dua.

Di tengah makin sedikitnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta maka seharusnya pembangunan di lahan kosong dan bantaran sungai terutama dengan luas yang cukup besar harus diperketat.

“Karena penyalahgunaan ruang dan alih fungsi lahan seperti itulah yang menjadi penyebab utama terjadinya banjir,” ujarnya.

Selain itu, kata Dadang, aspek pengurangan risiko bencana juga tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan di ibu kota.

“Intinya jangan lagi ada pembangunan baru di lahan yang tersisa. Jangan ada tukar guling lagi lahan pemerintah ke swasta bahkan jika bisa tanah pihak swasta diambil karena anggaran Jakarta memungkinkan untuk itu,” ujarnya.

Lahan kosong itu harusnya diubah jadi RTH atau fasilitas waduk dan bantaran mustinya steril dari bangunan apapun terkecuali sarana pengendali banjir.

“Aturan juga menyebutkan di bantaran sungai harus merupakan RTH. Jadi semua harus ditertibkan agar bantaran menjadi steril terkecuali sarana pengendali banjir,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid