29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 38579

Takut Ditipu DPRD, Alasan Ahok Tak Mau Rubah Format APBD

Jakarta, Aktual.co —Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ngotot tak mau menyesuaikan format draf Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015 sesuai permintaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Alasannya, kata Ahok, Kemendagri menuntut Pemprov DKI membuat format APBD dengan bentuk yang lama. “Yaitu harus ada tandatangan Ketua dan Wakil Ketua DPRD,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Kamis (12/2).
Padahal, menurut dia, jika draf APBD dibuat dengan bentuk mekanisme yang ‘lama’, Pemprov DKI bakal jadi korban ‘penipuan’ DPRD seperti di 2013 dan 2014.
“Itu yang saya katakan 2013 dan 2014 kita ditipu. Kita sudah bahas setengah mati, coret setengah mati, masa tiba-tiba cuma staf DPRD cuma ketik-ketik lalu dicampurin (anggaran). SKPD (Pemprov) kan jadi kaget. Seringnya merasa kita ngga masukin kok (anggaran) tapi malah muncul. Justru yang kita minta kok malah hilang,” ungkap Ahok.
Dengan cara-cara seperti itulah, ujar Ahok, DPRD mencari keuntungan di APBD sebelumnya. Yakni dengan memotong anggaran hingga 20 sampai 50 persen.
“Makanya banyak sekolah, gedung kantor, rumah sakit, yang ngga jadi (dibangun) karena uangnya dikorup. Ngga ngerti motongnya loh, mereka pikir masa sih dipotong 20 persen ngga bisa, akhirnya proyek jembatan dan sebagainya jadinya setengah-setengah,” tuding dia.
Dia beralasan hal itu yang membuat Pemprov DKI tidak bisa bekerja, sementara APBD telah disetujui oleh Kemendagri. Alasan-alasan itu yang mendorong Ahok ‘nekat’ memasukan APBD yang belum ditandatangani pimpinan dewan ke dalam sistem e-budgeting.
“Makanya saya ngga mau, maunya pake e-budgeting. Pakai tanda tangan mereka ngga? Nggak dong,” ujar dia.
Tambah Ahok, “Kalau ngga pakai model e-budgeting ditipu lagi ngga kita kaya dulu? Tipu lagi, masa saya 3 tahun ketipu, saya cuma lima tahun jadi gubernur.” 

Artikel ini ditulis oleh:

OJK: Perbankan Alami Perlambatan di 2014

Jakarta, Aktual.co — Kondisi perbankan selama 2014 mengalami perlambatan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) menurun dari 13,79 persen pada November 2014 menjadi 12,29 persen pada Desember 2014.

“Kredit juga mengalami perlambatan dari 11,89 persen pada November 2014 menjadi 11,58 persen pada Desember 2014,” kata Kepala Departemen Pengembangan Kebijakan Strategis otoritas Jasa Keuangan (OJK) Imansyah di Jakarta, Kamis (12/2).

Namun ia mengatakan walaupun pertumbuhan kredit mengalami perlambatan, terdapat dua sektor yang mengalami peningkatan yaitu sektor konstruksi dan rumah tangga.

Peningkatan di sektor konstruksi tersebut sejalan dengan program pemerintah yang saat ini fokus pada infrastruktur.

Menurutnya risiko kredit pada perbankan rendah dengan kecenderungan meningkat dan kualitas kredit stabil tercermin dari NPL yang rendah dan stabil.

“Namun perlu diwaspadai konsentrasi kredit pada debitur inti yang relatif tinggi dan memburuknya kulitas kredit konstruksi,” kata dia.

Sementara itu rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan pada Desember 2014 tercatat sebesar 19,57 persen mengalami penurunan dari 19,67 persen pada November 2014.

OJK juga mencatat rentabilitas dari rasio Net Interest Margin (NIM) sebesar 4,24 persen dan Return On Asset (ROA) sebesar 2,85 persen.

“Sisi efisiensi tercatat relatif baik dan stabil, rasio biaya operasional dibandingkan dengan pendapatan operasional sebesar 76,29 persen.

Ia mengatakan pada perbankan perlu mewaspadai “Loan to Deposit Ratio” (LDR) karena pos Desember 2014 meningkat dari 88,65 persen menjadi 89,42 persen.

“Kondisi likuiditas perbankan masih terjaga meski terdapat peningkatan potensi risiko likuiditas, tetap perlu diwaspadai tingginya ketergantungan terhadap dana pendanaan non inti dan deposan inti, sementara rasio kecukupan investasi asuransi masih memadai,” kata dia.

Sementara itu risiko pasar perbankan masih dikategorikan rendah dengan rata-rata PDN di bawah tiga persen selama setahun terkahir, jauh di bawah batas ketentuan yaitu 20 persen.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pengacara BG Bakal Polisikan Saksi KPK

Jakarta, Aktual.co — Kuasa hukum Komjen Pol Budi Gunawan memiliki pendapat berbeda tentang tindakan yang akan dilakukan kepada saksi fakta pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Iguh Sipurba.
Salah satu kuasa hukum Budi Gunawan, Frederich Yunadi di Jakarta, Kamis (12/2), mengatakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, bahwa akan melaporkan Iguh ke polisi atas dasar pemalsuan jabatan.
“Mana bisa penyelidik KPK tidak berlatar belakang Polri, ini kan sama saja pemalsuan jabatan, kita akan buat laporan ke polisian,” kata Frederich seusai persidangan.
Iguh merupakan penyelidik KPK yang diangkat melalui surat keputusan pimpinan KPK pada 2005 hingga saat ini.
Sebelum menjadi penyelidik KPK, Iguh adalah pegawai negeri sipil di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat dan lulusan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).
Oleh karena itu Frederich menilai pengangkatan Iguh sebagai penyelidik melanggar undang-undang karena menurutnya di dalam KUHAP disebutkan bahwa penyelidik dan penyidik harus dari Polri.
Namun pernyataan Frederich tersebut bertentangan dengan kuasa hukum Budi Gunawan lainnya Maqdir Ismail yang mengatakan tidak ada rencana melaporkan Iguh ke polisi.
“Jangan diperluas lah, jangan buat isu-isu. Enggak lah, engga kita laporkan,” kata Maqdir pada tempat berlainan.
Namun Maqdir sependapat dengan Frederich mengenai pelanggaran yang dilakukan KPK karena mengangkat penyelidik tidak dari Polri.
Padahal, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang KPK memiliki asas lex specialis yang khusus dan dapat mengenyampingkan hukum umum lainnya.
“Kita punya Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK itu berlaku azas lex-specialis. Jadi di situ sudah disebutkan bahwa KPK punya kewenangan untuk mengangkat penyelidik, penyidik, dan penuntut umum,” kata salah satu anggota Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang.
Rasamala mengatakan, KPK tidak sembarangan mengangkat penyelidik atau penyidik. Ia menjelaskan, ada proses pelatihan lebih dulu yang diberikan KPK sebelum pengangkatan penyelidik dan penyidik.
Sidang praperadilan hari ini hanya menghadirkan satu saksi fakta dari pihak KPK dikarenakan sejumlah saksi lainnya berhalangan hadir karena beberapa alasan.
Sidang dimulai pukul 09.53 WIB dan berakhir pukul 11.30 WIB.
Sidang akan dilanjutkan Jumat (13/2) dengan agenda menghadirkan saksi yang diajukan pihak KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Eks Panglima TNI Temui KPK Bahas Teror yang Diterima KPK

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jl.HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (12/2/2015). Kedatangan Mantan Panglima TNI ke KPK untuk membicarakan polemik yang saat ini terjadi antar KPK dan Polri. Endriartono pun menyayangkan adanya perseturuan antara kedua lembaga tersebut. AKTUAL/MUNZIR

Panglima TNI Beri Pengarahan Peserta Rakorter TNI

Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Teritorial (Rakorter) TNI tahun 2015 di Aula Gatot Subroto Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (12/2/2015). Rakorter tersebut diikuti oleh 159 personel TNI, terdiri dari; 64 personel TNI AD, 46 personel TNI AL, 34 personel TNI AU, 1 personel Kohanudnas dan 14 personel Tim Peninjau. AKTUAL/PUSPEN TNI

Standard Chartered: 2015 Tahun Tepat Berinvestasi

Jakarta, Aktual.co — Executive Director and Head Wealth Management Standard Chartered Bank Indonesia Bambang Simon Simarno menilai pada 2015 merupakan tahun tepat bagi masyarakat berinvestasi di pasar keuangan yang didukung sejumlah faktor eksternal maupun internal.

“Tahun ini adalah ‘turning point’ (titik balik) yang signifikan. Di mulai dari ekonomi Amerika Serikat yang diperkirakan akan membaik. Itu dampaknya akan positif bagi kita semua,” ujarnya saat jumpa pers di Jakarta, Kamis (12/2).

Ia melihat ekonomi global akan terus tumbuh dan juga kebijakan bank sentral dunia masih akan terus mendukung pertumbuhan di pasar saham maupun obligasi. “Inflasi juga akan cenderung lebih rendah dan terkendali,” katanya.

Dengan inflasi yang lebih rendah, lanjut Bambang, diperkirakan suku bunga deposito akan menjadi lebih rendah, sehingga masyarakat akan mencari alternatif produk investasi selain deposito.

“Khusus di Indonesia, suku bunga deposito cukup tinggi dibandingkan negara lain, di atas enam persen bahkan sampai di atas 10 persen. Di Singapura, suku bunga deposito cuma nol koma sekian persen, sehingga banyak produk investasi alternatif lainnya yang tumbuh,” katanya.

Kendati demikian, Bambang juga menilai bahwa kondisi pasar akan lebih bergejolak dibandingkan tahun lalu.

Bank sentral Amerika Serikat The Fed diproyeksikan akan mulai menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2006.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain