Jakarta, Aktual.co — Istri warga negara Prancis yang divonis mati di Indonesia terkait kasus pabrik ekstasi Serge Atlaoui, Sabine Atlaoui, meminta maaf kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas kesalahan yang telah dilakukan suaminya.
“Saya dan suami saya meminta maaf kepada pemerintah serta masyarakat Indonesia atas tindakan yang telah dilakukan suami saya selama di Indonesia,” kata Atlaoui dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Kamis (26/2).
Terkait hukuman mati suaminya, Sabine Atlaoui menyatakan bahwa dia dan keluarganya menghormati semua proses hukum di Indonesia dan pihaknya akan mengajukan peninjauan kembali (PK) sebagai satu-satunya jalan hukum yang masih bisa ditempuh.
“Semoga upaya hukum ini dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh pengadilan. Saya berharap suami saya bisa bebas dari hukuman mati,” ujar ibu yang memilki empat orang anak dari hasil pernikahannya dengan Serge Atlaoui.
Dia menambahkan selama ini suaminya adalah tulang punggung keluarga, namun sejak dia ditahan dirinya yang mengambil alih peran suaminya dengan melakukan berbagai pekerjaan dari pelayan di rumah makan hingga petugas kebersihan di hotel.
Sementara itu dia mengaku belum bertemu secara langsung dengan suaminya sejak kedatangannya pada tahun 2013 dan mengatakan akan berangkat ke LP Pasir Putih Nusakambangan, tempat suaminya ditahan, sesegera mungkin.
Serge Atlaoui divonis mati pada tahun 2007 oleh Mahkamah Agung atas kasus narkoba.
Saat itu dia dinyatakan terlibat dalam pengoperasian pabrik ekstasi terbesar di Asia yang berlokasi di Cikande, Kabupaten Serang, Banten.
Hukuman mati di tingkat kasasi tersebut lebih berat daripada vonis di Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2006 dan Pengadilan Tinggi Banten tahun 2007, yang menyatakan Atloui harus menjalani hukuman penjara seumur hidup.
Namanya masuk dalam daftar narapidana yang akan dieksekusi mati oleh Kejaksaan Agung RI setelah grasinya ditolak oleh Presiden Joko Widodo melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 35/G tahun 2014.
Sebelumnya Kejaksaan Agung RI telah mengeksekusi mati enam terpidana narkoba pada 18 Januari 2015.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ketua Pelaksana tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurahman Ruki dibuat bingung dengan intruksi Presiden Joko Widodo tentang akan mengintervensi penegakan hukum dalam kondisi kepepet.
Menanggapi hal tersebut,  Pakar Hukum Universitas Muhamadyah Jakarta, Chairul Huda, menilai sikap Presiden Jokowi tersebut, sama saja melanggar sumpah jabatan dan peraturan perundang-undangan.
“Proses hukum, biarlah proses hukum, Presiden tak perlu ambil bagian,” ujar Chairul Huda ketika berbincang dengan Aktual.co, Kamis(26/2).
Chairul mengatakan, Presiden tidak boleh ikut campur pada kasus-kasus penegakan hukum. Namun sambung dia, Presiden hanya boleh menerima laporan-laporan pertanggungjawaban dari para penegak hukum.
“Penegak hukum bertanggung jawab pada presiden, itu iya, Kapolri, Jaksa Agung bertanggungjawab pada presiden,” Ujar Chairul.
Pelaksana Tugas (Plt) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiqurrahman Ruki mengungkapkan jika dirinya tidak mengerti maksud beberapa poin pengarahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait perbaikan hubungan antara KPK, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
Salah satu pernyataan yang membuat dirinya sedikit kebingungan adalah, ketika Presiden menyatakan tidak akan intervensi apapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan KPK. Namun, seketika itu pula Presiden menambahkan bahwa dia bisa saja melakukan intervensi jika sudah dalam keadaan mendesak. (Baca:Ruki Bingung Presiden Minta KPK Tak Hambat Program Pemerintah)
“Saya nggak tahu yang dimaksud kepepet bagi seorang Presiden sehingga perlu mengintervensi penegakan hukum. Saya nggak tahu bagaimana prakteknya,” ujar Taufiqurrahman, saat jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Politisi PAN kubu Zulkifli Hasan, Viva Yoga, mengklaim sudah mengantongi dukungan 50 persen suara untuk memenangkan Zulkifli sebagai Ketum PAN periode 2015-2020.
Hal ini berdasarkan konsolidasi yang sudah dilakukan di Yogyakarta dua hari menjelang Kongres PAN.
“Kita tidak menyebut jumlahnya, tapi intinya lebih dari 50 persen suara,” kata Viva, Kamis (26/2).
Viva menyebutkan, visi dari Zulkifli kedepan menjadikan PAN sebagai rumah besar Indonesia. Selain itu, menggelar konvensi calon presiden dan wakil, yang artinya ketum tak otomatis menjadi capres.
PAN menggelar kongres di Bali pada 28 Februari-3 Maret 2015. Pada kongres juga akan dilakukan pemilihan Ketum PAN periode 2015-2010, yang diikuti oleh dua kandidat caketum yaitu Hatta Rajasa dan Zulkifli Hasan.

Artikel ini ditulis oleh: