Jakarta, Aktual.co — Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengakui ada resistensi dari parlemen terhadap keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang uji kepatutan dan kelayakan.
“Ketika KPK menetapkan Budi Gunawan tersangka, muncul resistensi dari kawan-kawan di DPR. Misalnya ada yang seperti bertanya, memangnya KPK itu apa sih,” kata Masinton, di Jakarta, Kamis (12/2).
Dia mengatakan, resistensi dari DPR RI muncul lantaran KPK secara tiba-tiba menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka menjelang proses uji kepatutan dan kelayakan di parlemen.
“Itu dianggap sebagai bentuk arogansi KPK oleh DPR. Sehingga jujur saja kita di DPR jalan terus waktu itu, ini sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi KPK,” kata dia.
Dirinya secara pribadi mendukung keberadaan KPK sebagai lembaga yang menjadi asa publik dalam memerangi korupsi. Namun ditekankan, lembaga dengan kewenangan besar layaknya KPK harus dipimpin orang-orang yang berjiwa negawaran.
“Kalau melihat suasana kebatinan teman-teman DPR, kita jengkel melihat gaya KPK. Itu membangkitkan resistensi orang.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto mengatakan, bahwa pihaknya menyiapkan layanan pengaduan masyarakat jika mereka menemukan bentuk komersialisasi Hari ‘Valentine’ yang bersifat negatif.

“Jika masyarakat menemukan ‘paket khusus’ yang menfasilitasi anak usia sekolah berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan seksual di hari ‘valentine’, laporkan ke KPAI,” kata Susanto di Jakarta, Kamis (12/2).

Dia mencontohkan sejumlah komersialisasi “Valentine” yang negatif seperti promo untuk penginapan bagi pasangan muda yang belum menikah, coklat berhadiah kondom dan kontrasepsi serta berbagai layanan lainnya.

“Reaksi pasar dan pelaku usaha untuk ‘memanjakan pasangan muda’ di Hari ‘Valentine’ bervariasi,” kata dia.

Susanto mengatakan masyarakat dapat melaporkan kasus yang dianggap sebagai pelanggaran itu ke KPAI di Jalan Teuku umar nomor 10, Menteng Jakarta Pusat atau dengan menghubungi (021) 31901556.

Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Maria Advianti mengatakan anak mudah galau jika tidak ikut merayakan Hari “Valentine” yang kerap dirayakan anak usia sekolah setiap 14 Februari.

“Anak menjadi mudah galau. Kalau tidak dapat cokelat seperti menandakan tidak punya pacar atau disebut jomblo. Atau terjadi juga anak menjadi tidak percaya diri karena tidak menjadi bagian dari hari ‘Valentine’,” kata Maria.

Dia mengatakan Hari “Valentine” belakangan cenderung menuju ke arah negatif. Untuk itu, KPAI yang tugasnya melindungi anak berupaya mengimbau para orang tua dan masyarakat lebih peduli dengan dampak “Valentine”.

Padahal, kata dia, hari tersebut hanya satu hari dalam satu tahun. Kemudian bagi anak yang tidak mendapatkan cokelat seperti tidak mendapatkan kasih sayang.

“Apakah tidak menjadi bagian di hari 14 Februari kemudian anak tidak mendapat kasih sayang? Tentu tidak. Kecenderungannya anak kini menjadi kurang percaya diri karena hal itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota serentak di tahun 2015 tergantung kesiapan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara.
“Kalau Pemerintah inginnya konsisten mengadakan pilkada serentak bertahap di 2015, 2018 dan 2020, kemudian di antaranya ada Pileg dan Pilpres 2019. Tergantung KPU-nya siap atau tidak, karena yang mengetahui rincinya kan KPU,” kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Kamis (12/2).
Dia mengatakan jika rancangan pilkada serentak 2015 diubah, maka rencana pilkada serentak di 2018 dan 2020 juga harus berubah sehingga harus menyusun kembali rangkaian pilkada serentak.
Selain itu juga, jika pilkada serentak 2015 seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota mundur ke 2016, maka akan menimbulkan biaya lebih bagi daerah yang sudah menganggarkan pilkada.
“Kalau KPU siap, Kemendagri tinggal cek di 204 daerah itu, anggaran sudah siap semua. Dan daerah yang harus pilkada di 2015 ini tidak mau mundur karena kalau mundur bisa ‘cost’ (menimbulkan biaya) lagi,” jelasnya.
Jika KPU merasa kekurangan waktu dalam menggelar pilkada di 2015, lanjut Mendagri, maka bisa saja revisi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tersebut diperpendek masa tahapannya.
“Tidak masalah kalau diperpendek masa tahapannya, misalnya soal kampanye itu bisa dipotong karena kan figur calon kepala daerah pasti sudah mengetahui peta daerahnya sehingga bisa dipersingkat saja kampanyenya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: