Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, pembagian jatah yang dilakukan Jokowi bagi orang –orang  yang menjadi bagian penting kesuksesannya menjadi Presiden ternyata tidak hanya sebatas kursi jabatan, ada juga yang berbentuk tender seperti halnya perusahaan otomotif asal Malaysia “PROTON” yang telah membuat kesepakatan dengan PT Adiperkasa Citra Lestari  yang akan menjadi perusahan mobil nasional (Mobnas). Menurut Jajat, kecurigaan masyarakat terhadap MoU tersebut bukan tanpa dasar. Pasalnya, semua terjadi pada saat bersamaan, dan seolah sudah disusun dengan baik dengan memanfaatkan satu isu besar yaitu konflik KPK vs Polri. 
“Pada saat publik terfokus pada isu tersebut ada beberapa kejadian besar yaitu perpanjangan MoU PT Frerport, MoU Proton jadi mobnas, serta penambahan anggaran BUMN,” ungkapnya dalam siaran pers yang diterima redaksi, Kamis (12/2). Jajat menilai, pemanfaatan isu besar yang seolah sengaja dibuat terus berlarut tersebut menguntungkan Jokowi untuk melakukan deal – deal dengan para pendukung politiknya. Jika memang tidak benar kalau Proton akan menjadi mobnas seperti yang disampaikan Jokowi, tidak mungkin dalam waktu yang berdekatan pasca pendatangan MOU Proton langsung melakukan pelebaran jaringan bisnisnya di Indonesia. “Pembagian jatah bagi pentolan pendukungnya dalam pilpres yang lalu terus menerus dilakukan Jokowi. Meskipun secara hukum tidak salah, namun sangat bertentangan dengan apa yang diucapkan sewaktu kampanye, bagaimana mungkin bisa mewujudkan yang di cita-citakan jika semua janji yang diucapkan nyatanya dengan mudah dilanggar. Ini sama saja Jokowi melanggar amanat pendiri bangsa, bukannya menjadikan Indonesia berdaulat malah dikembalikan ke bangsa terjajah.” tutup Jajat.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — MPR RI akan membentuk Lembaga Kajian independen yang bertugas melakukan kajian-kajian terhadap persoalan ketatanegaraan termasuk wacana amandemen konstitusi dan menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negera (GBHN).
“Pimpinan MPR RI sudah membahasnya dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR serta dengan pimpinan lembaga tinggi negara, yang semuanya memberikan respons positif,” kata Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (12/2).
Menurut Hidayat, pembentukan Lembaga Kajian itu kemungkinan bisa dilakukan pada masa persidangan III tahun 2014-2015, Maret mendatang.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, lembaga kajian tersebut anggotanya adalah para pakar yang independen dari bidangnya masing-masing serta para mantan pimpinan MPR yang memiliki visi kebangsaan yang baik.
Pimpinan MPR sudah dua kali melakukan rapat dengan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI soal perlu dan pentingnya pembentukan Lembaga Kajian.
Pada rapat tersebut, pimpinan MPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI, sepakat jumlah anggota Lembaga Kajian paling banyak 60 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pihak pemerintah bisa menjadi penyebab instabilitas dalam penyelesaian konflik internal Partai Golkar yang saat ini sedang menjalani proses sidang Mahkamah Partai.
Hal ini tentunya bila pemerintah melakukan intervensi dengan memberikan dukungan, baik kepada kubu Aburizal Bakrie maupun kubu Agung Laksono.
“Saya kira instabilitas yang berasal dari internal (pemerintah) itu justru membuat tambah kencang. Pemerintah serahkan proses sesuai dengan mekanisme UU. Jangan sampai pemerintah bersifat cenderung menguntungkan salah satu pihak,” kata Pengamat Politik Budi Setiono, kepada Aktual.co, Kamis (12/2).
Hasil dari praperadilan sejauh ini mengembalikan penyelesaian konflik kepada internal Golkar. Pengadilan mengambil ‘positioning’ agar status quo kepengurusan Golkar mengikuti munas 2009.
“Kemudian penyelesaian sengketa diserahkan pada mekanisme internal sesuai AD/ART Partai Golkar,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali kedapatan meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal pengamanan. Ini dilakukan, saat kisruh KPK-Polri bergulir.
Namun demikian Mantan Paglima TNI,  Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, tak sependapat dengan langkah KPK yang melibatkan TNI.
“Pada dasarnya kita jangan keluar dari posisi yang ada, aturan yang ada, bahwa keamanan memang tugas kepolisian,” ujar dia, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/2).
Maksud kedatangan Endriartono ke kantor KPK sendiri belum diketahui secara pasti. Namun diduga ini akan membahas soal teror yang dialami para pegawai KPK.
Meski demikian Endriartono mengatakan, KPK mesti dijaga bersama agar pemberantasan korupsi ini, bisa dalam waktu singkat bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dirasakan masyarakat banyak.
“Sebab kalau tidak maka kita tidak akan bisa mengejar ketertinggalan kita dengan bangsa lain,” kata dia.
Endriarto menambahkan penanganan kemelut polri dan KPK harus segera diselesaikan secepatnya agar fungsi dan tugas kedua lembaga tersebut normal kembali.
“Karena itu untuk segera menjadi membaik agar kemudian fungsi yang diemban KPK maupun polisi bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya,” pungkas Endriarto.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan budaya hari kasih sayang atau ‘valentine’ yang jatuh setiap 14 Februari tidak ada dalam ajaran Islam.

“Budaya ‘Valentine’ juga bukan budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Budaya ‘valentine’ adalah budaya yang menjunjung tinggi pergaulan bebas dan tidak sesuai dengan budaya bangsa dan ajaran agama Islam,” ujar Ketua MUI Bidang Pendidikan, Anwar Abbas, di Jakarta, Kamis (12/2).

Oleh karena itu, kata dia, hendaknya generasi muda yang beragama dan berbudaya, menjauhi dan menolak budaya tersebut.

“Budaya hari kasih sayang ini akan merusak akhlak dan moral generasi muda,” jelas dia.

Peringatan “Valentine” identik dengan pemberian coklat. Namun “Valentine” juga identik dengan kencan dan seks bebas.

Di beberapa daerah, beredar paket coklat beserta kondom yang dijual di toko serba ada.

“MUI mengkhawatirkan tujuan paket coklat dengan kondom akan menjerumuskan generasi muda dalam zinah.”

Menurut Anwar, kasih sayang sesama manusia tidak hanya dilakukan selama satu hari saja, tetapi setiap saat.

“Tidak perlu ikut-ikutan ‘valentine’. Itu bukan budaya kita, itu budaya Barat,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh: