Jakarta, Aktual.co — Kepolisian Resort Kota Besar atau Polrestabes Makassar memusnahkan barang bukti narkoba jenis Sabu-sabu, pil ektasi dan ganja dengan total senilai Rp2 miliar lebih di depan kantor polisi setempat, Kamis (12/2).
Narkotika yang dimusnahkan seperti Sabu-sabu seberat satu kilogram ditaksir senilai Rp1 miliar kemudian 4.333 butir pil ektasi senilai Rp 1 miliar lebih.
Kepala Satuan Narkoba AKBP Syamsu Arib pada kesempatan itu mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan berasal dari operasi cipta kondisi 2015. Sejumlah pelaku ditangkap seperti Amiruddin alias Ardi (32), Dg Nai alias Aco (36) dan Ardiansyah alias Ardi (21).
“Dari tangan Aco disita sabu-sabu seberat 921 gram dan 4.208 Pil Ekstasi. Sementara dari Ardi, sabu-sabu seberat 94 gram dan 125 butir ekstasi. Bila digabungkan secara keseluruhan sabu-sabu seberat satu kilogram lebih dan 4.333 butir pil ekstasi,” sebutnya.
Pemusnahan tersebut, lanjutnya, sebagai bagian dari penyimpangan termasuk mengurangi pertanggungjawaban barang bukti yang telah disita dari pelaku. Sebab, barang bukti yang disita dari pelaku hanya sebagian dikirim di Kejaksaan.
“Barang bukti yang dikirim ke kejaksaan hanya contoh saja saat persidangan atas perbuatannya melanggar hukum selebihnya di simpan dalam ruangan khusus,” katanya.
Menurutnya, pemusnahan barang bukti narkoba tersebut sebagai bagian dari pertanggungjawaban polisi atas dugaan adanya isu pengurangan barang bukti.
“Kita harus musnahkan supaya tanggungjawab perihal barang bukti ini yang ada berkurang,” ucap mantan Kepala Unit Resmob Polda Sulsel itu

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan ada tiga hal yang menjadi perdebatan antara DPR RI dan Pemerintah pada pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (RUU Pilkada).
“Ketiga hal tersebut meliputi waktu penyelenggaraan pilkada, usia minimal calon kepala daerah, serta pendidikan minimal calon kepala daerah,” kata Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/2).
Lukman Edy menjelaskan, untuk waktu penyelenggaraan, DPR RI mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada secara serentak dilakukan pada Februari 2016.
Komisi II DPR RI sudah melakukan rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) serta melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dari rapat kerja dan rapat dengar pendapat tersebut, menurut Lukman, KPU menyatakan akan lebih siap menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2016.
“Kalau memang disepakati penyelenggaraan pilkada pada akhir tahun 2015, KPU menyatakan bisa saja menyelenggarakan pilkada tapi dengan persiapan terbatas,” katanya.
Dari penjelasan dan argumentasi KPU itu, maka Komisi II DPR RI memutuskan mengusulkan pelaksanaan pilkada pada Februari 2016.
Namun, Pemerintah tetap mengusulkan agar penyelenggaraan pilkada secara serentak pada akhir tahun 2015.
Perdebatan lainnya, soal usia minimal calon kepala daerah, karena usulan dari DPR RI dan usulan dari Pemerintah berbeda.
Menurut Lukman, DPR RI mengusulkan usia calon bupati minimal 30 tahun dan usia calon gubernur minimal 35 tahun, sedangkan Pemerintah mengusulkan usia calon bupati minimal 25 tahun dan usia calon gubernur minimal 30 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman mengatakan soal peradilan untuk penanganan sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, perlu ada pembahasan lebih lanjut. 
Hal ini tentunya dengan mengundang Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Soal peradilan itu dalam waktu yang tidak terlalu lama kita harus duduk bertiga antara DPR, MK dan MA. Kalau tidak duduk bertiga nggak ada yang mau siap,” ucap Rambe, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (12/2).
“Ini dirunding hanya didiskusikan karena ini akan jadi masalah karena perlu persetujuan pemerintah,” tambahnya.
Karena itu, MK sudah mengatakan dalam putusannya jika Pilkada bukan merupakan rezim pemilu.
“Sebenarnya MK kalau yang diputuskan dia ya sebenarnya ga apa-apa, karena putusan MK soal pilkada bukan rezim pemilu itu hasil MK jadi kalau mau urusin pilkada. Sementara MA minta dipertimbangkan jangan diberikan tugas itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang