Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Budi Waseso menegaskan kasus pemalsuan dokumen yang menjerat dirinya saat menjabat sebagai Kepala Biro Paminal telah usai. Budi membenarkan memang ada laporan terhadapnya pada tahun 2012 lalu. Menurutnya, kasus itu sudah diproses di Bareskrim dan di Propam.
“Saya diperiksa di Bareskrim dan diberikan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan),” ujar Budi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/2). Terhadap pelapor, kata Budi, berbalik menjadi tersangka karena dia tidak terbukti melakukan kasus sebagaimana yang dituduhkan.
“Di Propam juga disidangkan dan pelapor pada saat itu berbalik menjadi terperiksa kemudian tersangka,” kata dia.
Dia mengaku, sebagai Kepala Biro Paminal, personil Polri yang berkeberatan atas keputusannya memang berhak melaporkan. “Dan saya tidak menghindar, saya ikuti proses hukum 100 persen,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi mengenai siapa pelapornya, dia membenarkan bahwa laporan tersebut dibuat oleh Jenmard Mangolui Simatupang. Saat kejadian, dia menjabat sebagai Wakapolda Sulawesi Tenggara.
“Kalau belum clear saya tidak akan berada di sini sekarang, naik bintang tiga,” imbuhnya.
Sebelumnya, Jenmard Mangolui Simatupang melaporkan Budi Waseso pada November 2012. Jenmard melaporkan Budi atas dugaan memalsukan surat mutasi ketika menjabat Kepala Biro Pengamanan Internal Polri.
Namun saat itu Budi menjelaskan bahwa surat mutasi itu dibuat atas perintah Kapolri Jenderal Timur Pradopo. Penerbitan surat mutasi karena Jenmard dituduh menerima suap saat menjabat Wakapolda Sulut.
Saat ini, Budi adalah satu dari empat pati Polri yang telah diwawancarai Kompolnas sebagai kandidat Kapolri. Selain Budi, Kompolnas juga telah mewawancara Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Komisaris Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Dwi Priyatno.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso menyatakan Polri siap menjalankan perintah Presiden Joko Widodo untuk menangkap pelaku teror terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi menyarankan agar pihak KPK segera melapor kepada polisi dan menjelaskan seperti apa bentuk teror yang telah diterima. Jika teror tersebut terbukti ada, hal itu selanjutkan akan menjadi kewenangan Densus 88.
“Saya bilang yang meneror bentuknya apa, bagaimana, teror itu nanti jadi laporan dan menjadi tanggungjawab Densus 88. Itu kan teror ngeri kali, biar Densus lah,” kata Budi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (12/2).
“Yang bicara teror kan pihak KPK, ya silakan dibuktikan teror itu,” sambungnya.
Dia mengaku, hingga kini pihaknya belum mengetahui seperti apa bentuk teror yang diterima pegawai KPK. Menuerunya, pihak KPK juga belum melaporkannya kepada pihak kepolisian.
Menurutnya, jika suatu ancaman telah diterima oleh suatu lembaga tertentu, hal tersebut merupakan ancaman serius.
“Ya kita kan belum tahu, buktinya apa, yang diancam apa? Ancaman jiwa keseluruhan kah? Saya taunya cuma dari media. Kalau satu lembaga diancam itu kan serius, kalau orang perorangan kan bisa saja, kita akan proaktif,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso mengakui pihaknya belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saya katakan itu tidak bisa cepat (selesai pengauditan),” kata Budi Waseso di Jakarta, Kamis (12/2).
Sejauh ini tim audit independen masih mengaudit harta kekayaannya, termasuk koleksi senjata tua dan mobil antik.
Penaksiran harga koleksi-koleksinya tersebut penting, karena menurut dia, koleksinya tersebut memiliki nilai.
Ia menyatakan pihaknya berhati-hati untuk menaksir hartanya itu untuk mencegah adanya masalah di kemudian hari.
Selain barang-barang koleksi senjata dan mobil, ia mengakui bahwa ia memiliki sejumlah tanah. “Tanah ada, tanah juga saya sertakan, saya berusaha jujur,” ucapnya.
Sebelumnya Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso menjadi satu-satunya nama kandidat calon Kapolri yang diusulkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang belum menyerahkan Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Tinggal Pak Budi yang belum,” kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby