Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar.
Ujang bakal diperiksa terkait dengan perkembangan kasus dugaan pengarahan kesaksian palsu dengan tersangka Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Bareskrim Polri.
“Nanti ada pemeriksaan terhadap Ujang, Bupati Kotawaringin Barat,” kata Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Rikwanto, Kamis (12/2).
Pemeriksaan lanjutan Ujang ini, penyidik masih terus mendalami peran Bambang dalam mengarahkan saksi sengketa hasil Pilkada Kotawaringin‎ Barat untuk memberikan kesaksian palsu dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2010 lalu. Saat itu, Bambang masih berprofesi sebagai pengacara.
Ujang pernah diperiksa oleh Bareskrim Polri pada 5 Februari lalu. Dia dicecar 17 pertanyaan yang berkembang menjadi 75 pertanyaan. Hari ini, dia akan kembali diperiksa pada sore nanti.
“Rencananya sore nanti,” ujar Rikwanto.
Kasus yang menjerat BW itu dilaporkan oleh anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Sugianto Sabran dengan nomor laporan LP/67/I/2015/Bareskrim, pada tanggal 19 Januari lalu. BW disangkakan dengan Pasal 242 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 juncto Pasal 5 ayat 2 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan Polri dan KPK harus antisipasi adanya pihak ketiga. Pasalnya, penyidik dan staf biro hukum KPK yang tengah menjalani sidang prapradilan yg diajukan komjen mendapat sejumlah teror.
“Saya baca surat kabar hari ini terhadap teror KPK, saya juga dengar dan sudah hubungi terkait hal demikian ke polri, sampai hari ini semua harus hargai hal yang dilakukan polri, kita harapkan KPK juga tambah kuat, justru jangan sampai ada pihak ketiga yang menambah masalah,” ujar Setnov di DPR, Jakarta, Kamis (12/2).
Setnov mengatakan tidak ada upaya Polri lakukan terror. Ia juga menghimbau jangan sampai ada campur tangan atas masalah tersebut dari pihak ketiga dan harus ada bukti kuat yang menyatakan jika ada kesalahan agar tidak ada yang mengganggu mekanisme kerja mereka KPK dan Polri.
“Mudah-mudahan bisa terselesai dengan cepat, saya harap juga bisa kerja dengan baik tanpa terror. Harap melihat juga keadaan internal agar tidak ada masalah lebih lanjut,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Polisi Kehutanan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengamankan sebanyak 10 meter kubik kayu tanpa pemilik di Jorong Data, Kampuang Dadok, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Rabu (11/2).
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Agam Yulnasri mengatakan, kayu jenis rimba campuran ini telah dibawa ke kantor Polsek Tanjung Raya, Rabu (11/2) malam.
“Kami minta yang merasa sebagai pemilik kayu segera membawa dokumennya ke kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam,” kata Yulnasri di Lubukbasung, Kamis (12/2).
Anggota Polhut dan Polsek Tanjung Raya masih terus mencari siapa pemilik kayu itu. Namun demikian, saat ini kepolisian telah mengantongi nama pemilik kayu tersebut. 
“Saya sangat menyayangkan warga melakukan penebangan kayu di Data Kampung Dadok ini, karena lokasi itu rawan longsor,” katanya.
Dia mengatakan, Polhut Kabupaten Agam pada 2015 telah mengamankan sebanyak 12,8 meter kubik kayu tanpa dokumen. Pada Januari Polhut juga mengamankan 2,8 meter kubik kayu di Gumarang Nagari Sungai Pua, Kecamatan Palembayan.
Kapolsek Tanjung Raya AKP Mazwanda mengaku, akan secepatnya menindaklanjuti kasus tersebut.
“Kami secepatnya mencari pemilik yang identitasnya sudah diketahui, tentunya ini akan memudahkan pencarian pelaku,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Saksi fakta dari Komisi Pemberantasan Korupsi Ibnu C Purba menyebut, saat melakukan gelar perkara (ekspos) kasus yang menjerat Komjen Pol Budi Gunawan, empat pimpinan KPK hadir.
“Seluruh pimpinan hadir saat itu, seluruhnya empat pimpinan,” kata Ibnu C Purba dalam sidang di PN Jaksel, Kamis (12/2).
Dia mengatakan, kehadiran emapt pimpinan KPK itu, saat akan melakukan gelar perkara ketika kasus tersebut akan ditingkatkan dari penyelidikan ke proses penyidikan. 
Namun demikian, saat akan melakukan gelar perkara terjadi diskusi dan dengar pendapat sebelum akhirnya kasus tersebut dinaikkan ke penyidikan.
“Ekspose disampaikan kepada tim, kemudian ada pejabat struktural, personel teknis seperti penyelidik, penyidik hingga penuntut umum.”
Dia mengaku, dari hasil gelar perkara disetujui bahwa itu bisa ditingkatkan ke penyidikan. Setelah itu, dia mengku telah membuat laporan hasil penyelidikan.
‎Saat itu, Ibnu juga mengatakan dia telah memaparkan seluruh bukti permulaan dalam gelar perkara itu. “Berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kami sampaikan, didiskusikan dan diberikan pendapat, akhirnya pimpinan sepakat kasus ini layak ditingkatkan ke penyidikan.”
“Seluruhnya kami paparkan, apa yang ditanyakan apa yang dibutuhkan. Pada saat ekspose tersebut itu memang menjadi bahan diskusi, kemudian sepakat bahwa KPK mempunyai wewenang,” jelas Ibnu.‎‎

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu