Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Chairul Huda mengungkapkan, tidak mudah bagi lembaga penegak hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dalam kasus pemberian hadiah atau gratifikasi.
Menurutnya, pembuktian dan penetapan seseorang menjadi tersangka atas kasus dugaan grarifikasi layaknya Komjen Budi Gunawan perlu pendalaman dan tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
“Sekarang inti dari gratifikasi apa. Menerima pemberian, pemberian itu kan ada yang memberi. Itu kan perlu banyak waktu untuk menyelidiki,” kata Chairul saat bersaksi dalam sidang gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan terhadap KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Bahkan, menurut Chairul, bukti surat penetapan tersangka sekalipun tidak cukup kuat menjerat seseorang menjadi tersangka atas kasus gratifikasi. Chairul berpendapat, penyidik harus melihat terlebih dahulu unsur delik dalam kasus gratifikasi.
“Jadi dilihat dari unsur deliknya, orang ngga mungkin ditetapkan tersangka dalam 1 hari setelah penyelidikan. Ini sangat sulit kasusnya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tim Independen bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda proses hukum terkait kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Budi Gunawan (BG).
Melalui salah satu angggotanya, Jimly Asshiddiqie, Tim Independen mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan permintaannya agar KPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sampai proses praperadilan yang diajukan BG selesai.
“Kami sudah minta ke KPK agar tidak melakukan pemanggilan terhadap kasus BG, tidak melakukan lagi pemeriksaan terkait kasus itu,” ungkap Jimly di gedung KPK, Rabu (11/2).
Bukan hanya itu, tim yang juga dikenal dengan Tim Sembilan ini, juga telah meminta Bareskrim Mabes Polri untuk meniadakan sementara proses hukum yang ditujukan kepada jajaran Komisioner KPK, termasuk kasus Abraham Samad.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu  mengklaim bahwa pihaknya sudah lebih dulu menyampaikan kepada pihak kepolisian.
“Juga terhadap pimpinan KPK, kami harapkan stop tidak ada pemanggilan-pemanggilan. Kepada Polri juga sudah kami sampaikan.  Kami minta untuk menghormati proses praperadilan pak BG,” jelasnya.
Lebih jauh disampaikan Jimly, bahwa permintaan Tim Independen kepada KPK dan Polri nantinya juga akan disampaikan kepada Jokowi. “Tentu akan kita sampaikan ke Presiden (permintaan penundaan proses hukum KPK dan Polri),” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Mantan Hakim Syarifuddin menyambangi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Rabu (11/2). Kedatangan Syarifuddin kali ini untuk melaporkan ‎seluruh pimpinan KPK atas dugaan 3 pelanggaran.
Para pimpinan KPK yang dilaporkan itu adalah Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja dan Zulkarnaen.
“Semua pimpinan KPK telah malakukan penyalahgunaan jabatan atau kewenangan diantaranya pemalsuan surat dan Pemalsuan suara di persidangan dengan Nomor LP 170/2015,” kata Syarifuddin usai memberi laporan ke Bareskrim, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Dari Tanda Bukti Lapor, diketahui nomor LP TBL/99/II/2015/Bareskrim. Para pimpinan KPK jilid III itu dilaporkan atas dugaan 3 tindak pidana.
Dalam surat tersebut tertulis keterangan palsu yang isinya bertentangan dengan fakta‎, penyalahgunaan wewenang berdasarkan surat panggilan tanggal 31 Agustus 2012 No Spgl-1247/23/VIII/2012, dan menempatkan keterangan palsu dan atau memalsukan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 266, 421 dan 263 KUHP.
“Suara saya digantikan suara orang lain, ada semua konten disini (sambil menunjukkan video di HP) tapi saat itu fakta dibedakan. Dalam suara itu saya meminta uang, saya tidak pernah meminta uang. Pembicaraan itu tidak ada, tapi diada-adakan. Nominalnya adalah Rp.250 juta‎,” katanya.
Dalam laporannya, Syarifuddin menyertakan beberapa alat bukti berupa rekaman video dan surat pemanggilan dari  KPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby