Jakarta, Aktual.co — Hakim tunggal sidang praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan, Sarpin Rizaldi menyempatkan diri meminta masukan pada pakar hukum pidana Romli Atmasasmita terkait putusan praperadilan yang ditanganinya saat ini.
Hakim Sarpin bertanya pada Romli dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, setelah pihak pemohon dan termohon selesai memberi pertanyaan pada ahli.
“Tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka dalam praperadilan itu masuk wewenang mana?” tanya Sarpin pada Romli.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tersebut menjawab dengan memberi saran, bahwa kewenangan tersebut sebaiknya dimasukan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara.
“Ke depannya sebaiknya persoalan ini masuk Pengadilan Tata Usaha Negara,” kata Romli.
Sebelumnya, Sarpin bertanya terlebih dulu sepengetahuan Romli tentang alasan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka tidak dimasukan dalam Pasal 77 KUHAP tentang praperadilan.
Romli menyimpulkan, penyusunan undang-undang praperadilan pada saat itu yang dilihat pada perkembangan di masyarakat belum sampai pada penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penetapan tersangka.
Oleh karena itu Romli mengatakan penyempurnaan mungkin saja dilakukan.
“Dalam setiap menyusun undang-undang itu dari perkembangan di masyarakat. Jadi saat itu tidak sampai sejauh itu. Terjadinya penyempurnaan undang-undang itu bisa saja terjadi,” kata salah satu perancang Undang-Undang KPK tersebut.
Sarpin juga menanyakan perihal bagaimana seharusnya sikap pihak pengadilan negeri yang diminta menangani perkara yang di luar kewenangannya.
Sementara dalam Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
Menjawab pertanyaan tersebut, Romli mengatakan bahwa pengadilan tidak mungkin menolak menangani perkara yang secara teknis tidak dalam kewenangannya.
“Bahwa dalam negara hukum semua kepentingan warga negara harus dipenuhi, dan satu-satunya sarana untuk mencari keadilan adalah di pengadilan. Tidak mungkinlah hanya karena berbenturan secara teknis pengadilan menolak. Jadi tidak bisa ditolak karena alasan di luar kewenangan,” kata dia.
Dalam persidangan, Romli sebelumnya menjelaskan soal pimpinan KPK yang harus dipimpin oleh lima orang, mengenai pengangkatan penyidik, dan juga soal pemberhentian pimpinan KPK.
Selain Romli, persidangan praperadilan Budi Gunawan pada hari ini juga menghadirkan tiga saksi ahli lainnya.
Ketiga saksi ahli tersebut ialah Guru Besar Universitas Khairun Ternate Margarito Kamis, Guru Besar Universitas Gadjah Mada I Gede Panca Astawa, dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta Chaerul Huda.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Ribuan massa  yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pengawal Konstitusi (Kompak), Gerakan Konstitusi Rakyat (Gekora), Forum putra putri TNI dan Polri, serta kelompok masyarakat lainnya menggelar aksi di depan Istana Merdeka, Rabu (11/2) siang.
Mereka mendesak Presiden Jokowi untuk melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Koordinator aksi Zakaria Christian dalam keterangan tertulisnya, meminta Jokowi untuk menegakkan konstitusi dengan melantik Budi Gunawan. 
“Segera lantik, kalau nanti akan diganti atau diberhentikan itu urusan lain. Yang penting sekarang dilantik dulu. Jangan kita menegakkan konstitusi tetapi kita melanggar konstitusi,” kata Koordinator Kompak, Zakaria Christian, Jakarta, Rabu (11/2).
Dia menambahkan, masyarakat tidak setuju kalau presiden atau siapapun mengajukan usulan nama baru pengganti Budi Gunawan.
“Kami tidak setuju kalau diganti dengan dicari calon lain (untuk Kapolri). Ini semata-mata karena konstitusi, bukan karena figur (Budi Gunawan),” ujarnya.
Ditegaskannya, status tersangka yang disandang oleh Budi Gunawan tidak menghilangkan hak politik Budi Gunawan. “Kalau baru tersangka tidak akan pernah hilang hak politik seseorang kecuali kalau dia sudah terpidana. Jangan disamakan antara peristiwa politik dengan hukum.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sejumlah 38 finalis yang mewakili 34 provinsi di Indonesia mulai mengikuti karantina Puteri Indonesia 2015 yang akan berlangsung pada 11-20 Februari.

Karantina itu mengangkat tema “Tingkatkan Kualitas Diri dan Rasa Nasionalisme untuk Menang di Era Globalisasi”.

“Mereka (finalis Puteri Indonesia) memiliki latar belakang budaya berbeda. Wanita-wanita ini merupakan duta-duta yang akan kembali ke daerah untuk mengembangkan misi budaya ke daerahnya,” kata Ketua Dewan Pembina Yayasan Puteri Indonesia Putri K Wardani saat jumpa pers, Jakarta, Rabu (11/2).

Ia mengatakan para finalis merupakan duta bangsa yang turut berperan membangun bangsa dan peduli terhadap permasalahan di Tanah Air.

“Kita Yayasan Puteri Indonesia tetap konsisten dalam pembinaan generasi muda khususnya wanita dan melakukan hal-hal yang ‘concern’ di masyarakat kita seperti memerangi narkoba, memerangi kemiskinan dan korupsi. Mereka menjadi duta antinarkoba, antikorupsi, ” kata dia.

Selain itu, para finalis merupakan duta lingkungan hidup yang juga berperan dalam melestarikan lingkungan hidup bagi generasi penerus.

“Mereka (finalis Puteri Indonesia) bisa menjadi inspirasi bagi anank muda indonesia,” ujarnya.

Selama karantina finalis Puteri Indonesia akan mendapatkan pembekalan dari berbagai pihak antara lain kementerian seperti Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Putri juga mengatakan 38 finalis itu bersama Kamar Dagang Industri Bidang Industri Tradisional Berbasis Budaya akan melakukan Gerakan Minum Jamu bersama di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, para finalis akan melakukan kunjungan sosial penderita Kanker Anak di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM).

“Semoga di masa karantina mereka dapat banyak pelajaran berharga yang nantinya akan berguna untuk mengembangkan bakat dan minat,” katanya.

Dalam ajang pemilihan Puteri Indonesia 2015, lanjutnya, para finalis akan dinilai dari segi kemampuan intelektual (“brain”), kecantikan (“beauty”), dan kepribadian (“behavior”).

“‘Brain’ itu bisa diukur, dan ‘beauty’ dengan mudah bisa dilihat, tapi ‘behavior’ itu paling sulit dan itu kombinasi yang membuat dua lainnya bersinar,” kata Putri.

Ia mengatakan kepribadian finalis akan dilihat lebih dalam melalui wawancara dan tes psikologi serta perjalan selama karantina seperti bagaimana pergaulan dengan teman sekamar, kedisiplinan dan tingkah laku setiap peserta.

Persiapan yang dilakukan seorang peserta perwakilan Sulawesi Tenggara bernama Apriliani adalah mempersiapkan penampilan dan menambah wawasan serta menurunkan berat badan hingga enam kilogram.

“Upaya berjuang melakukan yang terbaik karena kita yang ada di sini merupakan yang terbaik dari daerah masing-masing,” katanya.

Sedangkan persiapan yang dilakukan S. Olvah Ahamid perwakilan dari Papua Barat antara lain menurunkan berat badan hingga 20 kg, lari pagi dan sore setiap hari, kursus Bahasa Indonesia selama dua bulan karena telah lama tinggal di Belanda sejak 2009 dan kembali ke Indonesia untuk mengikuti pemilihan Puteri Indonesia 2015.

Selain itu, Apriliani Puspitawati dari perwakilan Sulawesi Tenggara lebih mengutamakan persiapan mental dan penampilan untuk menghadapi setiap rencana kegiatan dalam karantina selama 10 hari itu.

Sejumlah peserta yang mengikuti ajang kecantikan tersebut antara lain Dewi Anggraini dari perwakikan Sulawesi Selatan, Hany Meiyanz dari Bengkulu, Laras Maranata dari perwakilan Lampung, Farhannisa dari perwakilan Sumatra Utara, Nabila Octasya dari Kepulauan Riau dan Jeyskia Ayunda dari Aceh.

Artikel ini ditulis oleh: