Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional IV Jateng-DIY hingga saat ini masih menunggu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang bakal mendaftar kepesertaan untuk selanjutnya diawasi oleh OJK.
“Sebetulnya pendaftaran sendiri sudah dimulai sejak 1 Januari tahun ini, tetapi hingga saat ini belum ada satupun yang mendaftar kepada kami,” kata Ketua OJK Kantor Regional IV Jateng-DIY Santoso Wibowo di Semarang, Rabu (11/2).
Dia menjelaskan pendaftaran dibuka hingga 31 Desember 2015 sehingga diharapkan pihak LKM segera melengkapi persyaratan untuk melakukan pendaftaran, sedangkan untuk pengawasan mulai 1 Februari 2016.
“Prediksi kami mungkin LKM akan mendaftar mulai semester dua mendatang, karena kondisi ini juga terjadi di kantor regional OJK yang lain,” katanya.
LKM bisa diawasi oleh OJK maupun pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, LKM tidak harus mendaftarkan diri ke OJK tetapi bisa langsung ke Dinas Koperasi dan UKM pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menjelaskan pengawasan LKM oleh OJK hanya bersifat sementara karena ke depan pengawasan akan dilakukan langsung oleh pemerintah kabupaten dan kota.
Meski demikian, pihaknya masih memastikan kesiapan dari pemerintah untuk melakukan pengawasan tersebut. Ia mengharapkan pada masa mendatang, pemerintah membentuk divisi khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap LKM.
“Pengawasan tersebut akan lebih pas dilakukan oleh pemda kabupaten/kota karena karakteristik setiap daerah tidak sama dan yang paling paham kondisi ini adalah pemda setempat,” katanya.
Ia mengatakan dengan adanya pengawasan tersebut, LKM yang sebelumnya memiliki pangsa pasar hingga lintas kabupaten maka ke depan tidak lagi demikian.
“Seluruh LKM yang ada di masing-masing wilayah kabupaten/kota harus menyesuaikan wilayah kerjanya, yaitu tidak boleh keluar dari wilayah di mana LKM tersebut berada,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Perindustrian terus berupaya mendorong pemerataan dan penyebaran industri ke seluruh wilayah dengan harapan kontribusi luar Pulau Jawa terhadap nilai tambah sektor industri bisa ditingkatkan dari 27,22 persen pada 2013 menjadi sekira 40 persen pada 2035.
“Belum berkembangnya infrastruktur pendukung industri di luar Pulau Jawa menyebabkan penyebaran dan pemerataan industri relatif lambat, sehingga Kemenperin akan terus melakukan upaya guna mendorong hal tersebut,” kata Menteri Perindustrian Saleh Husin saat menyampaikan sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Kemenperin dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota Wilayah II Tahun 2015 di Denpasar, Bali, Rabu (11/2).
Salah satu tren penyebaran industri ke luar Pulau Jawa yang bakal didorong adalah sektor pengolahan komoditi nonmigas, yang mulai meningkat dari sebelumnya 24,63 persen pada 2008 menjadi 27,22 persen pada 2013.
Hal itu juga didukung adanya pertumbuhan di sektor tersebut yang lebih tinggi di luar Pulau Jawa, sebesar 6,56 persen dibandingkan di Jawa yang hanya 5,99 persen.
Berlangsungnya Rakor antara Kemenperin dengan Pemprov dan Pemkab-Pemkot Wilayah II juga menjadi salah satu wujud dorongan pemerataan dan penyebaran industri, terutama melalui peningkatan dukungan dan peran pemerintah daerah dalam pengembangan industri di daerah.
Hal itu juga sudah diamanatkan pada Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap gubernur dan bupati-walikota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten-Kota dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional.
Melalui rakor tersebut, Kemenperin memfasilitasi bimbingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Kabupaten-Kota.
Sementara itu, Menteri Saleh juga menekankan kembali bahwa pengembangan perwilayahan industri di luar Pulau Jawa merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan industri nasional yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
Hal tersebut ditempuh melalui fasilitasi pembangunan sedikitnya 14 kawasan industri, 22 sentra industri kecil dan menengah serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur utama.
Selain itu, pemerintah juga akan memfokuskan untuk penumpukan populasi industri dengan target penambahan sedikitnya 9.000 usaha industri berskala besar dan sedang, yang 50 persen di antaranya tumbuh di luar Jawa, serta 20.000 unit industri kecil.
Sedangkan fokus ketiga adalah peningkatan daya saing dan produktivitas, melalui peningkatan nilai ekspor serta nilai tambah  tenaga kerja.

Artikel ini ditulis oleh: