Jakarta, Aktual.co — Tak hanya wanita atau pun orangtua yang membutuhkan ‘makanan super’, pria juga membutuhkan ‘superfood’ untuk stamina dan kesehatannya. Berikut daftar makanan ‘superfood’ bagi pria, demikian lapor laman BeutyHelathTips, Rabu (11/2).

1. Daging merah
Daging merah mengandung jumlah protein tinggi dan juga mineral penting seperti zat besi. Salah satu makanan yang mengandung jumlah tinggi karnitin. Dan, ketika Anda memilih daging, maka lebih baik bahwa Anda memilih daging sapi tanpa lemak, karena akan membantu Anda dalam mengonsumsi lebih sedikit lemak jenuh.

2. Brokoli
Meskipun sayuran hijau ini terasa hambar namun sangat baik untuk kesehatan seseorang. Sayuran ini terdiri dari zat ‘isothiocyanates’ yang berkhasiat untuk hati menghasilkan enzim yang membantu menetralkan efek keseluruhan dari sel-sel yang menghasilkan kanker. ‘Dikemas’ dengan vitamin C yang akan memperkuat sistem kekebalan tubuh Anda serta menjaga Anda dari penyakit yang tidak diinginkan dan infeksi.

3. Buah-buahan
Seperti pepaya dan mangga merupakan sumber dari unsur gizi seperti ‘bioflavonoid’. Kulit buah ini mengandung jumlah nilai tinggi gizi. Buah-buahan tersebut tersedia di mana saja.

4. Paprika
Paprika merah mengandung vitamin C. Penelitian menunjukkan, bahwa mengasup paprika manis merah meningkatkan zat flavonoid dalam sistem tubuh manusia.

5. Teh hitam atau teh hijau
Teh hitam dan teh hijau merupakan sumber antioksidan polifenol yang juga dikenal sebagai ‘catechin’. Penelitian telah membuktikan bahwa ‘polifenol’ dalam jumlah besar dalam teh hijau dan hitam dapat mencegah kanker, memperbaiki sel-sel terbelah dan sebagai hasilnya melindungi tubuh kita dari berbagai jenis kanker termasuk kanker paru-paru, kanker perut, kanker usus besar, kanker hati, kanker rektum dan kanker pankreas.

6. Pisang
Pisang adalah sumber energi yang cepat. Buah ini kaya akan kalium, yang diperlukan untuk mengatur saraf, tekanan ‘andblood’ detak jantung. Pisang juga dapat mengurangi resiko stroke. Pisang merupakan sumber vitamin super B-6, membantu sistem kekebalan tubuh.

Pisang berguna, membantu untuk membentuk sel darah merah dan memastikan sistem saraf lain berfungsi dengan baik. Konsumsi pisang secara teratur, membantu dalam metabolisme protein.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Romli Atmasasmita adalah saksi ahli pertama yang dihadirkan dalam sidang lanjutan praperadilan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Saat memberikan kesaksian, Profesor hukum pidana ini sempat melayangkan instruksi kepada hakim tunggal Sarpin Rizaldi bahwa pertanyaan yang diajukan oleh tim kuasa hukum Budi Gunawan sering diulang-ulang.
Di awal persidangan, Romli sempat menceritakan secara ringkas awal mula pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya juga menjelaskan bahwa perlunya 5 pimpinan KPK supaya tidak terjadi abuse of power dan penyalahgunaan kewenangan.
“Apabila terjadi kekosongan di tubuh pimpinan, maka KPK harus segera melayangkan surat kepada Presiden untuk mencari penggantinya,” tegas Romli saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran ini juga menjelaskan awal mula kenapa penyidik dan penuntut di KPK berasal dari instansi kepolisian dan kejaksaan.
“Awal mulanya KPK berkeinginan untuk memiliki penyidik independen, namun karena hal tersebut akan memakan waktu yang lama untuk penyesuaian, pelatihan, penandatanganna sertifikat, pengalaman dan sebagainya, untuk efisiensi, akhirnya KPK merekrut penyidik dan penuntut dari kepolisian dan kejaksaan,” jelas Romli.
Usai penjelasan tersebut, tim kuasa hukum BG diberikan kesempatan untuk melontarkan beberapa pertanyaan. Salah satu kuasa hukum dalam pertanyaannya kepada Romli kembali menanyakan pentingnya pimpinan KPK harus berjumlah 5 orang.
‎”Seberapa pentingkah KPK supaya harus memiliki pimpinan sebanyak 5 orang? Dan kenapa penyidik dan penuntut harus berasal dari kepolisian dan kejaksaan?,” tanya salah seorang kuasa hukum BG.
“Saya kira tadi sudah saya jawab cukup jelas di awal,” timpal pengagas berdirinya KPK ini.
Kemudian, kuasa hukum BG kembali melontarkan pertanyaan terkait pasal 32 UU KPK ayat 1 dan 2 mengenai pemberhentian atau pengunduran diri pimpinan KPK. 
“Pasal 32 UU KPK disebutkan pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan dengan menyebut beberapa syarat. Seingat anda, ketika seseorang sudah mengundurkan diri sebagai pimpinan KPK, apakah dia masih punya hak untuk melakukan kewenangan sebagai pimpinan KPK? Apakah ini berhubungan dengan pemberhentian KPK itu harus d‎engan keputusan Presiden?,” tanya kuasa hukum BG.
“Sesuai pasal 1 ayat 1, berhenti atau diberhentikan, pengunduran diri atau berhenti itu normal. Tapi kalau berpijak pada ayat 2, itu diberhentikan sementara. Jadi sebetulnya yang memberhentikan adalah yang mengangkat, yaitu Presiden. Kalau ada pengunduran diri, tak perlu ada surat pengunduran diri, cuma memberitahu bahwa pimpinan KPK mengundurkan diri kepada Presiden lewat surat,” jelasnya.
“Saya kira penafsiran antara ayat 1 dan 2 dalam satu pasal maknanya tidak bisa dibedakan, karena itu satu kesatuan. Lagipula, semua sudah saya jelaskan di awal, jadi saya tak perlu mengulangi lagi,” cetus Romli.
Setelah Romli menolak untuk menjawab pertanyaan kubu Budi Gunawan, lantas hakim Sarpin pun terpancing untuk angkat bicara.
“Saya kira saudara pemohon, apabila tadi di awal sudah jelas dijelaskan, tolong jangan diulang lagi untuk ditanyakan. Tadi di awal saudara saksi sudah menyebut telah menjelaskan secara lengkap, jadi tolong langsung ke pokok permasalahan,” kata Hakim.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan pembentukan Perpres atasi banjir sesuai dengan pernyataan Joko Widodo saat dirinya mencalonkan diri menjadi Presiden pada Pemilu 2014.
“Ketika itu Pak Jokowi menyatakan bahwa banjir di DKI Jakarta akan lebih cepat terselesaikan jika beliau menjadi Presiden,” kata dia di Bandung, Rabu (11/2).
Tentang bentuk dan teknis dari perpres tersebut, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.
Pemprov Jabar sendiri, lanjut dia, telah melakukan berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah banjir Jakarta.
“Salah satunya melalui penandatanganan kesepakatan Katulampa pada Januari 2014 itu disepakati oleh Pak Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Bupati Bogor,” katanya.
Akan tetapi, kata dia, dalam tataran pelaksanaan kesepakatan tersebut dinilai belum maksimal sehingga membuat komitmen dan konsitensi dari berbagai pihak dipertanyakan.
“Selama ini, teken sana sini tapi ngga dikerjain, rapat mulu tapi Belanda masuk juga,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi V Nizar Zahro mempertanyakan Kepala BPWS Mohamad Irian yang beralasan kurang kordinasi terhadap pemerintah daerah kabupaten Bangkalan. Pasalnya salah satu tugas pada Keputusan Presiden adalah memerintahkan kepala BPWS agar melakukan kordinasi, sinkronisasi dengan bupati yang ada di Madura dan 1 Wali Kota yang ada di Surabaya.
“Kalau kepala Bapel BPWS mengatakan kepaa kita kurang koordinasi dan komunikasi dengan bpati bangkalan ini menjadi pertanyaan besar saya,” ujar Nizar di DPR, kemarin, Selasa (10/2).
Nizar mengatakan seorang pemimpin harus bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi hak masyarakat. Jika kesulitan BPWS harus mengubah gaya komunikasi dan politiknya. Komisi V akan mengapresiasi BPWS bilamana sesuai dengan peraturan pemerintah.
“Janganlah alasan itu dibuat namanya lobi dan komunikasi harus terarah tidak bisa kemudian ditinggalkan, BPWS anggaranya dapat tambahan 100 miliar, APBN kemarin 159 miliar jadinya 259 miliar semestinya dia bikin cluster fokus di Bangkalan dulu jangan di daerah smpang pamekasan sumenep,” katanya
Menurutnya, jika nanti BPWS tidak bisa melakukan kordinasi terhadap pemda setempat, maka komisi V akan menjadi fasilitator untuk bicara secara tekhnis dengan Bupati Bangkalan.
“Saya harap kepala BPWS agar meninggalkan sesuatu yang jelek artinya koirdinasi yang tidak baik itu sekarang dibangun lagi sampaikan apa adanya,” katanya
Nizar menambahkan anggaran itu sebetulnya masuk ke RPJMN. BPWS diberi mandat oleh presiden untuk membebaskan lahan 600 hektar di Surabaya dan 600 hektar di Madura tetapi sampai hari ini belum bisa di lakukan sehingga anggaran yang  diberikan itu dihabiskan sebagai belanja tidak langsung, sedangkan belanja langsungnya membuat cluster-cluster namun sayangnya cluster itu tidak dibangun di kabupaten Bangkalan.
“Mestinya dibangun di sekitar wilayah suramadu di Madura tapi malah di lempar ke kabupaten lain, ini ada apa ?,” katanya
Pembangunan Jembatan Suramadu menghabiskan dana 6,1 triliun. BPWS dibentuk agar bisa mengembangkan pembangunan di daerah Surabaya-Madura. Tetapi diluar anggaran yang disalurkan pemerintah, pendapatan dari pembayaran tol jembatan seharusnya bisa dimanfaatkan.
“Dari asumsi saya dengan 50 ribu/hari saja bisa menghasilkan uang 1,5 miliar, kalo 1 bulan sudah menghasilkan 45 mliar, kalo 1 tahun sudah 550 mliar. Dengan 10 tahun itu akan kembali uang 6,1 triliun ini, sekarang sudah berlangsung 6 tahun, 4 tahun lagi sudah kembali itu investasi yang ditanam pemerintah, sudah dibayarkan sama masyarakat,”katanya

Artikel ini ditulis oleh: