Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik penuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus dugaan pemerasan di Kementrian ESDM.
“Hari ini saya datang memenuhi panggilan KPK sebagai atas tersangka pak WK. Saya berusaha akan terus koperatif atas kasus hukum ini,” ujar Jero, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/2).
Diketahui bahwa pemeriksaan hari ini, merupakan panggilan ulang dari Rabu (4/2). Ketika itu, politisi partai Demokrat itu, mangkir dari panggilan KPK.
Jero mengatakan, tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu (4/2), lantaran mentalnya belum siap, karena surat pemeriksaan sangat mendadak. JW berdalih hal itu pantas dilakukan agar kesaksiannya dapat bermanfaat untuk pemberantasan korupsi di Kementerian ESDM.
“Minggu lalu saya dipanggil saksi atas pak WK. Tetapi panggilannya saya terima jam 21.00 WIB. Karena saya belum siap, saya panggil ‘lawyer’ saya,” paparnya.
“Kata pengacara saya kalau belum siap bisa minta penjadwalan ulang. Dan penyidik bisa memahaminya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Salah satu saksi ahli yang dihadirkan kubu tersangka Komjen Budi Gunawan (BG), Prof Romli Atmasasmita menyebut penetapan tersangka BG oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.
Pasalnya, lembaga antirasuah ini, kata Romli, pada saat menetapkan seorang tersangka, pimpinan KPK hanya berjumlah 4 orang. Sementara, untuk penetapan tersangka Romli menyebut pimpinan KPK harus penuh, yakni 5 orang.
“Sesuai dengan undang-undang, pimpinan KPK harus 5 orang. Penetapan tersangka tidak sah kalau kurang dari lima orang,” ujar Romli dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut pakar hukum pidana ini, KPK seharusnya mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta pengganti saat pimpinan KPK tak penuh. Ia mengatakan KPK tidak semestinya mengambil keputusan sendiri, terlebih saat menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Harusnya pimpinan KPK surati Presiden minta pengganti dan tidak ambil diskresi dengan mengambil keputusan sendiri. Karena kewenangan luar biasa KPK bisa menimbulkan abuse or power,” jelas pengagas berdirinya KPK ini.
Ditambahkan Romli, kewenangan sebagai lembaga superbody tersebut layaknya dua sisi mata uang. Ada wewenang dan kesewenang-wenangan yang menurut azas kepastian hukum tidak dapat dibenarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar festival film anti korupsi (‘Anti Corruption Film Festival’ ) 2015 yang akan diluncurkan hari ini di gedung Film, JL. HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (11/2).
Menurut wakil ketua KPK, Zulkarnain, kunci sukses pemberantasan korupsi salah satunya melalui pelibatan masyarakat dalam gerakan anti korupsi.
“Masyarakat bisa menggunakan film sebagai medium untuk menyuarakan ide serta gagasan berkaitan dengan kampanye korupsi,” kata Zulkarnain.
Rencananya selain peluncuran ‘ACFfest’, lembaga Anti Rasuah tersebut juga akan memutar film-film pendek bertema anti korupsi dan talkshow dengan tema “Film Sebagai Bagian dari Gerakan Anti Korupsi”.
Dalam ‘ACFfest’ tersebut akan di lombakan sejumlah kategori film antara lain, film fiksi, film dokumenter, video journalisme warga, iklan layanan masyarakat dan film animasi. 
Seluruh katagori tersebut terbuka untuk pelajar dan umum, yang diproduksi pada tanggal 1 Januari 2014 hingga 5 Oktober 2015.
Dalam festival film tersebut, KPK bekerjasama dengan Management System Internasional (MSI) dan USAID.

Artikel ini ditulis oleh:

Kupang, Aktual.co — Pemilik sertifikat hak milik (SHM) atas Pulau Punggu, Haji Nasir membantah jika telah mengiklankan penjualan pulau tersebut melalui situs skproperty.org.
Camat Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) Muhammad Nur, yang dihubungi dari Kupang, Rabu (11/2)  mengaku pihaknya telah mengkonfirmasi ke pemilik Pulau Punggu terkait isu penjualan tersebut
“Saya sudah konfirmasi ke pemiliknya dan mereka mengaku tidak pernah mengiklankan atau hendak menjual pulau itu,” katanya.
Pulau Pungu di Manggarai Barat diiklankan dan akan  dijual dengan harga USD 11 juta atau 134,5 miliar lebih.
Menurutnya, ada  dua pulau Punggu di Manggarai Barat yakni Punggu Besar pemiliknya adalah Haji Nasir dan Punggu Kecil pemiliknya Haji Latif.
Di Pulau Punggu besar yang diiklankan akan di jual itu, katanya, terdapat hotel dan bungalow dan masih beroperasi hingga saat ini.
“Pulau itu bisa dilihat dari Labuan Bajo. Setiap malam lampu menyala di dua pulau itu,” katanya.
Dia mengatakan jarak  antara Labuan Bajo ke Pulau Punggu hanya hanya dtempuh sekitar 30 menit perjalanan, dan sekitar 20 menit perjalan ke Pulau Komodo.
Dia mengaku heran dengan adanya iklan penjualan pulau itu, karena warga tidak bisa sepihak menjual pulau itu. “Ini kerjaan tengkulak di Labuan Bajo,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: