6 April 2026
Beranda blog Halaman 38635

KPK Janji Tingkatkan Kerjasam dengan Kepolisian dan Kejaksaan

Jakarta, Aktual.co — Jaksa Agung HM Prasetyo mengungkapkan bahwa kedatangan tiga Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait membahas koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan terkait penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi.
“Pertemuan koordinasi ketua KPK sementara semata-mata untuk saling menyampaikan pandangan dan pendapat tentang bagaimana hubungan kerja antara ketiga penegak hukum khususnya pemberantasan korupsi,” kata Prasetyo saat jumpa pers di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (23/2).
Menurut Prasetyo, diperlukan sinergitas antara tiga lembaga penegak hukum yakni, Kejaksaan, KPK, dan Polri sehingga pemberantasan korupsi dapat maksimal. Kalau itu hanya dilakukan satu penegak hukum saja, lanjut Prasetyo, maka sudah dapat dipastikan hasil yang didapat akan kurang optimal untuk memberantas korupsi.
“Kami sepakat kerja sama, bahu membahu, saling mendukung dan mengisi supaya hasilnya lebih baik dan optimal,” ungkapnya.
Sementara, Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki yang hadir bersama dua pimpinan lainnya yakni Zulkarnain dan Johan Budi menuturkan bila KPK tidak mungkin sendirian dalam melaksanakan kinerjanya. Terlebih, sambung dia, bila penanganan kasus itu ada di seluruh Indonesia yang tidak mungkin dapat dijangkau seluruhnya.
“Supervisi dan koordinasi. Tidak mungkin kasus seluruh indonesia dirambah KPK. Terlalu jauh kontrolnya,” jelas Ruki.
Ruki pun berharap dengan kerjasama antara KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian yang akan dibangun dan diperkuat ini dapat lebih optimal dalam memberantas korupsi. “Ke depan kami akan lebih banyak kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Dituding Raja Delay, Lion Air: Tidak Ada Penerbangan 100 Persen On Time

Jakarta, Aktual.co — Seringkali maskapai penerbangan Lion Air melakukan keterlambatan jadwal terbang hingga disebut sebagai raja delay oleh para konsumennya. Namun manajemen Lion Air justru menyatakan bahwa selama ini dalam dunia penerbangan tidak ada jadwal penerbangan yang benar-benar 100% on time performance (OTP).

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menargetkan untuk dapat mengatur jadwal penerbangan hingga dapat mencapai OTP 87%. Saat ini OTP Lion Air masih di bawah 80%.

“Bicara dunia penerbangan, OTP belum ada yang 100%,” ujarnya di kantor Pusat Lion Air, Jakarta, Senin (23/2).

Menurutnya, untuk mencapai target OTP hingga 87%, pihaknya berjanji akan terus melakukan perbaikan dalam standard operational procedure (SOP). Hal ini termasuk penyiapan dana di bandara untuk irregularity.

“Kami kejar OTP kami 87% sesuai standar nasional. Sekarang di bawah 80%. Salah satunya dengan reset up pesawat,” imbuhnya.

Ia berdalih, pihaknya tidak bisa mencapai target maksimal hingga 100% penerbangan berjalan on time lantaran terdapat 15% performance pesawat berada di luar kendali perusahaan.

“Untuk 100% enggak mungkin. Untuk sampai 87,5% kami usahakan sekuat mungkin. Ada 15% di luar kendali kami,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Penanggungjawab The Capital Residences Hadiri Panggilan Pengawas Internal KPK

Supriyansah saat meninggalkan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said,Jakarta Selatan, Senin (23/2/2015). Supriyansah yang merupakan penanggungjawab The Capital Residences hadir memenuhi panggilan pengawas Internal KPK untuk dimintai keterangan terkait pelanggaran kode etik Abraham Samad. AKTUAL/MUNZIR

Sutan: Biar Pengadilan Buktikan Siapa Yang Salah

Jakarta, Aktual.co — Tersangka kasus suap dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 untuk Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sutan Bhatoegana (SB), mengklaim bahwa dirinya tidak bersalah.
“Saya katakan saya merasa tidak bersalah, tapi kawan-kawan (KPK) bilang ada salahnya. Iya silahkan. Jadi biar nanti pengadilan yang mengatakan salah tidaknya seseorang,” tegas SB usai jalani pemeriksaan di gedung KPK, Senin (23/2).
Dia menilai, apa yang dia lakukan ketika penetapan APBN-P harusnya mendapatakn sebuah penghargaan dari pemerintah. Karena menurutnya yang dilakukannya justru berdampak positif bagi pengeluaran negara.
Politisi Partai Demokrat (PD) itu pun kesal. Dia menganggap kemajuan hukum yang terjadi di tanah air tidak diimbangin dengan pengakan keadilan.
“RAPBN itukan Rp18, sekian triliun kita bikin penghematan jadi Rp17, sekian triliun, jadi 1,4 triliun hemat. Mestinya kita dikasih ‘reward’, tapi ini malah tersangka. Makanya sering saya katakan penegakan hukum maju pesat tapi rasa keadilan masih tersendat,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada Senin (23/2) SB menjalani pemeriksaan di gedung KPK selama hampir enam jam. Dia diperiksa atas kasus dugaan korupsi terkait dengan perubahan APBN di KESDM tahun 2013. SB diduga menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan pembahasan APBN-P tersebut.
SB disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Penetapan tersebut merupakan hasil pengembangan kasus suap SKK Migas yang menjerat mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandhini.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Aparat Amankan Mortif Aktif Peninggalan Perang Dunia I

Jakarta, Aktual.co — Aparat Polsek Pesanggrahan mengamankan sebuah mortir aktif di Apartemen Lexington Jalan Deplu RT03/03 Jakarta Selatan yang diduga peninggalan masa Perang Dunia I.
“Mortir itu ditemukan pada kedalaman 1,2 meter dengan diameter 15 cm,” kata Kepala Polsek Pesanggrahan Komisaris Polisi Dedy Arnadi di Jakarta Senin (23/2).
Dedy mengatakan warga yang pertama menemukan mortir yakni pekerja bangunan bernama Dase (25) sekitar pukul 12.00 WIB.
Saat itu Dase sedang menggali tanah untuk fondasi bangunan di apartemen tersebut dengan kedalaman sekitar 50 sentimeter.
Dedy mengungkapkan mortir itu diduga peninggalan pada jaman Perang Dunia pertama karena terdapat tahun pembuatan pada bagian dasar senjata peledak tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Menteri Hanif: Jakarta Akan Dijadikan “Role Model” Penanganan Ketenagakerjaan

Jakarta, Aktual.co — DKI Jakarta akan dijadikan sebagai model acuan dalam penanganan masalah ketenagakerjaan seperti penerapan upah, pelatihan kerja dan peningkatan kesejahteraan buruh.

“Kementerian Ketenagakerjaan akan menjadikan DKI Jakarta sebagai ‘role model’ yang patut ditiru oleh provinsi-provinsi lainnya dalam penanganan isu-isu ketenagakerjaan,” kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin (23/2).

Menaker mengungkapkan beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan dengan Gubernur DKI itu adalah pelayanan ketenagakerjaan dalam satu atap dengan cara menyinergikan kerja sama antara Kemnaker dengan Pemda DKI.

Sedangkan hal lain yang dibahas adalah pelatihan kerja untuk menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan berlaku pada bulan Desember mendatang.

“Kita ingin mendorong dilakukannya percepatan kompetensi dan sekaligus sertifikasi profesi. Terkait dengan ini secara keseluruhan, kita semestinya bisa melakukan pelatihan kerja dengan jumlah dan kualitas yang lebih banyak sekitar 500 ribu atau satu juta orang per tahun,” kata Hanif.

Kemnaker akan menjajaki gagasan kerja sama pelatihan kerja dengan Pemda DKI yakni pelatihan kerja yang berbasis kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.

“Pak Ahok sudah mengembangkan inisiatif baru termasuk membebaskan segala persyaratan pendidikan formal itu dari pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK),” kata Hanif.

Selama ini kebijakan yang berlaku di berbagai daerah adalah ada persyaratan pendidikan minimal bila ingin masuk BLK.

“Ini kan menjadi soal karena akhirnya mereka-mereka yang berada di usia produktif tapi nganggur malah tidak mendapatkan pelatihan kerja,” kata Hanif.

Menaker juga membahas mengenai upaya menekan biaya pengeluaran buruh dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

“Intinya Pemda DKI siap untuk dijadikan ‘role model’ bagi penanganan isu-isu ketenagakerjaan mulai dari soal upah, pelatihan, peningkatan kesejahteraan buruh dan sebagainya. Ide-ide yang muncul ini terus kita matangkan,” kata Hanif.

Kemnaker masih akan melakukan kajian dan diskusi dengan serikat pekerja/serikat buruh dan APINDO untuk mengakomodasi aspirasi seluruh pihak terkait.

Menaker menyebut hal itu karena pemerintah berkepentingan membuat buruh sejahtera tetapi juga berkepentingan memastikan industri nasional secara keseluruhan bisa siap berkompetisi pada MEA 2015.

“Dua-duanya ini harus benar-benar kita siapkan dasar-dasar yang lebih kuat, hubungan industrial yang harmonis dan produktif,” kata Hanif.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain