Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyelenggaraan haji di Kementerian Agama (Kemenag) pada 2012-2013, Suryadharma Ali (SDA) mangkir dari panggilan pemeriksaan.
Menurut Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha mengatakan, SDA diketahui tidak memberikan penjelasaan atas ketidakhadiran tersebut
“Info yang diterima Humas dari penyidik, tidak ada keterangan,” jelas Priharsa ketika dikonfirmasi, Selasa (10/2).
Alhasil, pihak KPK harus menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Namun demikian, belum dipastikan kapan pemerikasaan akan dilakukan.
“Akan dipanggil lagi. Tapi aku belum tau jadwalnya,” tutup Priharsa.
Sebelumnya, pengacara mantan Menag, Andreas Nahot Silitongan telah menyerahkan surat permohonan penundaan pemeriksaan terhadap kliennya kepada penyidik KPK. Dia mengatakan jika SDA berhalangan hadir karena tengah menjalani perawatan di rumah sakit.
Dia pun membenarkan bahwa kliennya tidak menyertakan surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa SDA sedang dirawat inap.
“Saya sudah mendapatkan kabar dari pak SDA, kabarnya kurang baik, pak SDa tidak dapat memenuhi panggilan KPK karena sedang dirawat di rumah sakit,” paparnya.
“Kami sudah berkoordinasi dengan dokter. Dokter sudah menyampaikan nanti surat disampaikan. Supaya pihak KPK bisa melakukan konfirmasi langsung bila diperlukan,” ujar Andreas.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak mengajukan penambahan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN).
Demikian disampaikan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Pembahasan RAPBN-P dengan Komisi III, di Gedung DPR RI, Selasa (10/2).
“Kami dalam buat anggaran itu lebih ril berbasis kinerja terukur jadi antara kegiatan dengan perencanaan anggaran dibuat sedemikian rupa sehingga lebih ril untuk dilaksanakan,”
“Dalam penggunaan anggaran ekspose, berapa ril yang digunakan dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Jadi tidak berdasarkan platform aja tapi menggunakan secara efektif dan efisien hasilnya,” kata Zulkarnaen.
Menurut dia, bila dalam proses kegiatan penegakan hukum oleh KPK di unit tertentu bisa mengajukan revisi dengan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
“Kami ada anggaran yang fleksibel di korsup (koordinasi supervisi) penindakan dan korsup pencegahan untuk digunakan dan pemberdayaan trigger mekanisme,” ucapnya.
Sementara itu, ketika ditanyakan ikhwal adanya dana asing yang diterima KPK,  Zul mengklaim KPK selektif dalam menerima dan tidak menerima bantuan dalam bentuk dana atau uang.
“KPK selektif dalam menerima bantuan dari luar, biasa (bentuk) program. Misalnya CIDA untuk layanan satu atap. Kami berikan bantuan menurut sistem di KPK dan anggaran. Kami tidak terima dalam bentuk uang, tapi program,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani belum dapat memastikan rapat antara komisi hukum dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok), Selasa (10/2) malam ini.
Pun demikian, sampai saat ini belum ada pembatalan yang diterima oleh anggota komisi III.
“Belum pasti. Karena belum ada pemberitahuan pembatalan. Cuma ada undangan rapat itu melalui sms (dari sekretariat). Jadi saya belum bisa memastikan jadi atau tidak, dibatalkan atau tidak, karena belum ada pemberitahuan,” kata Arsul, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/2).
Politisi PPP itu mengungkapkan rencana pertemuan dengan Ahok terkait dengan persoalan hukum di DKI Jakarta.
“Mungkin tentang konsultasi hukum di Jakarta karena diundangannya tidak ada rincian pembahasan rapat. Bisa aja konsultasi tentang bus hibah (transjakarta) yang sampai sekarang belum bisa dipakai, soal aturan pemda yang belum dijalankan. Semua bisa berkembang.”
Berdasarkan informasi, rencana pertemuan antara Ahok dengan Komisi III DPR RI digelar pukul 20.00 WIB.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Usulan penambahan anggaran Kementerian Sosial (Kemensos) akhirnya disetujui Komisi VIII. Padahal, sebelumnya usulan penambahan anggaran ini ditolak mentah-mentah komisi yang membidangi masalah sosial dan keagamaan tersebut. 
“Ya (disetujui), penambahan 9,3 triliun,” terang Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay kepada Aktual.co, Selasa (10/2). 
Pada rapat kerja dengan Kemensos sebelumnya, Komisi VIII menyatakan usulan penambahan anggaran untuk mendanai program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar Rp 20 triliun tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Setelah rapat tersebut, Komisi VIII sempat mereda beberapa hari hingga diketahui usulan anggaran tersebut telah disetujui. Dengan penekanan, anggaran tambahan senilai Rp 9,3 triliun didesain untuk membiayai Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) bukan untuk KIP dan KIS.
“Anggaran 9,3 (triliun) itu untuk membiayai PSKS. Anggaran sebesar itu (awalnya) diharapkan dapat dipergunakan selama 4 bulan, namun Komisi VIII hanya menyetujui 3 bulan,” terang Saleh. 
Selisih anggaran yang ada, lanjut politisi PAN itu, diminta untuk dialokasikan pada program lain yang ada di Kemensos. Misalnya untuk program Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan program-program pemberdayaan panti asuhan dan panti jompo. 
“Bisa juga untuk program produktif masyarakat lainnya,” kata Saleh.

Artikel ini ditulis oleh: