Jakarta, Aktual.co — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar meminta tambahan anggaran Rp 3,7 triliun hingga total anggaran dalam RAPBN-P menjadi Rp 10,44 trilun dalam rapat kerja dengan komisi V DPR RI.
Marwan meminta Komisi V menyetujui anggaran tersebut guna meningkatkan program percepatan pembangunan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
“Saat ini memang sangat penting sekali pak ketua, mengingat kita harus mengejar target program-program kami guna mengsejahterakan desa-desa ke depan,” kata Marwan, Selasa (10/2).
Marwan mengatakan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi akan mengentaskan 122 kabupaten tertinggal dari status ketertinggalan sesuai dengan arahan presiden.
“Ini perlu kerja keras, dan kita juga fokus di 1.138 desa di kawasan perbatasan,” katanya

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan Presiden Joko Widodo harus siap mengambil risiko apa pun terkait keputusan yang akan diambil mengenai Kepala Kepolisian.
“Dan Presiden harus siap ambil risiko apa pun dari putusan tersebut (Kapolri),” Fadli di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/2).
Dia mengatakan Presiden Jokowi sudah berjanji akan mengumumkan penyelesaian masalah Kapolri pada pekan ini.
Fadli berharap keputusan Presiden itu bisa menyelesaikan polemik yang selama ini terjadi.
“Janji Presiden kan pekan ini, dan tinggal beberapa hari lagi. (Diharapkan) hari ini atau besok ada putusan sehingga bisa selesaikan polemik ini,” ujarnya.
Dia menilai polemik yang terjadi sudah terlalu lama dan berlarut- larut serta merugikan KPK dan Polri.
Selain itu dia menilai pemerintah harus lebih artikulatif menyampaikan dengan terbuka serta transparan terkait isu-isu yang sedang dibahas.
Menurut dia, kebutuhan juru bicara tergantung pemerintah apabila merasa sudah cukup dan tidak perlu, itu hak pemerintah.
“Saya merasa agar lebih artikulatif, ya perlu jubir pemerintah,” katanya.
Presiden Jokowi berjanji menyelesaikan polemik pelantikan calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan pada pekan ini.
“Saya selesaikan semuanya pekan depan,” kata Presiden Jokowi Rabu (4/2).
Presiden beralasan masih ada hal lain yang harus dituntaskannya terlebih dahulu sehingga persoalan itu akan diselesaikan pekan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKBP Irsan angkat bicara soal pertemuan Ketua KPK, Abraham Samad dengan petinggi PDIP.
Irsan mengungkapkan, bahwa  selama menjadi penyidik KPK, dia terbatas oleh peraturan yang berlaku untuk bertemu secara pribadi dengan tersangka kasus korupsi dan saksi.
“Setahu saya KPK itu Independen, ada pagar, jadi kalau bertemu sembarang orang bisa dipenjara,” ujar Irsan, usai bersaksi di Praperadilan Komjen Budi Gunawan, di PN Jakarta Selatan, di Jakarta, Selasa (10/2).
Sementara saat ditanya terkait dengan penanganan kasus Emir Mouis, Irsan tidak mau menjawab. “Saya tidak tahu, saya keluar dari KPK kan 2009,” kata penyidik KPK jilid 1 dan 2 itu.
Sebelumnya saat menjadi saksi Irsan hanya ditanyai soal proses penetapan tersangka dari saat mulai penyelidikan hingga penyidikan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani mengaku belum mengetahui pernyataan yang dilontarkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahjo Purnama (Ahok) yang menyalahkan PT PLN dan adanya sabetase, hingga terjadinya banjir di Ibu Kota, pada Senin (9/2).
Kendati demikian, kata Puan, pihaknya sudah menanyakan ikhwal matinya listrik ketika banjir terjadi kemarin, kepada PT PLN.
“Kemarin saya kordinasi dengan BNPB dan Kementerian PU sempat mematikan listrik oleh PLN sebentrar namun kemudian dinyalakan kembali, karena PLN mengantisipasi kecelakaan terjadinya setrum di beberapa wilyah,” ucap Puan kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (10/2).
Lebih lanjut, sambung Puan, dalam kordinasi yang dilakukan kemarin (ketika banjir terjadi), setidaknya dari 49 titik banjir di DKI, sebanyak 22 titik banjir itu terletak di Jakarta Pusat dan hal itu bukan dikarenakan kenaikan atau luapan air kali.
“Tetapi BNPB dan Kemen PU mengatakan terjadi dikarenakan akibat tidak baiknya drainase yang tidak baik di DKI ini,” ucapnya.
Untuk itu, diakui Puan, pihaknya juga melakukan evaluasi sebagai bentuk respon terhadap buruknya drainase.
“Kita akan secara bertahap akan memperbaiki drainase yang kami anggap 22 tersumbat dan bataran sungai yang harus dibersihkan sampah-sampahnya berkordinasi dengan pemda,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang