Jakarta, Aktual.co — Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M Jusuf mengungkapkan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo tidak membahas keterlibatan PPATK dalam menelusuri rekam jejak calon kapolri.
“Presiden tidak berbicara itu (calon kapolri) dan kami juga tidak berbicara itu,” kata M Jusuf saat konferensi pers di Kantor Presiden Jakarta, Selasa.
Terkait tidak dilibatkan PPATK dalam pencalonan Kapolri, M Jusuf mengatakan pihaknya tidak memiliki kewenangan itu, namun jika diperlukan pihaknya akan membantu.
Yusuf mengungkapkan, pertemuan dengan Presiden merupakan agenda rutin dua kali dalam setahun, yakni melaporkan hasil kinerja PPATK berkenaan dengan struktur kepegawaian, pajak dan hukum.
“Kami menunjukkan laporan itu dua kali kepada DPR dan Presiden. Kami harus tunjukkan apa saja yang kami hasilkan,” paparnya.
M Jusuf juga mengatakan, bahwa pihaknya saat ini lebih mengedepankan aspek pencegahan dan pemanfaatan hasil analisisnya.
“Tidak melulu kepada proses pengadilan, tapi mengimpus (pemanfaatan) aspek pajaknya. Nah dari 33 laporan kami itu ternyata berhasil keluar surat ketentuan pajaknya Rp2,1 triliun, riil sudah masuk negara Rp1,1 triliun dan sisanya lagi dicicil,” ungkapnya.
M Jusuf berharap ke depan pihaknya akan lebih banyak uang dimasukan ke kas negara melalui kontribusi hasil analisis PPATK.
Dia juga menyampaikan ke presiden bahwa PPATK memperlukan lembaga edukasi yang sifatnya modern, yakni semacamPusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) serta Peneilitan dan Pengembangan (Litbang).
“Nah kami laporkan keinginan untuk bangun diklat, karena ada konsep moratorium pembangunan gedung pemerintah. Kita anggap ini penting,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Sidang perdana tersangka kasus suap pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2014 dan atau RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau, Annas Ma’mun (ANS) akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jawa Barat, di Bandung, Selasa (10/2).
“Iya benar digelar di Bandung (sidang ANS),” ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jakarta, Selasa (10/2).
Lebih jauh disampaikan Priharsa, alasan mengapa sidang mantan Gubernur Riau digelar di Bandung adalah karena lokasi penangkapan ANS berada di kawasan Cibubur, Jawa Barat.
“Lokasi penangkapannya masuk daerah Jawa Barat, jadi sidangnya di sana,” paparnya.
Seperti diketahui, KPK telah menetapkan ANS sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Dia diduga telah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubaha dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan Tedjo Edy Purdjianto mengatakan Presiden Joko Widodo meminta pemilihan kepala daerah (pilkada) dilaksanakan serentak tahun 2015.
“Tadi diminta oleh presiden bisa ‘nggak’ maju ke 2015, karena terkait dengan APBD,” kata Tedjo usai mendampingi presiden menerima ketua dan anggota KPU di Istana Negara Jakarta, Selasa (10/2).
Tedjo menilai pelaksanaan pilkada serentak 2015 memang terlalu mempet.
“Kalau 2015 terlalu mepet, tapi kita lihat dari hasil pemantauan apakah bisa, tapi sedang ‘exercise’ lagi,” ungkapnya.
Menko Polhukam mengatakan KPU sedang mencoba apakah ada kemampuan untuk bisa memajukan pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun ini.
“Tadi katanya ya masih 50-50 lah. Bisa ya, bisa tidak,” kata Tedjo.
Dia juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut lebih membahas kesiapan yang cukup agar pilkada serentak ini bisa dilakukan tanpa ada masalah terlalu banyak.
Ketua KPU Husni Kamil Malik mengatakan pemerintah masih menggunakan UU Nomor 1 tahun 2015, yang mengtur pelaksanaan pilkada serentak pada 2015.
“Pilkada tahun 2015 dan itu sesuai dengan yang di-‘exercised’ KPU. Tinggal ide untuk menyederhanakan itu bisa tercapai atau tidak itu yang nanti secara teknis pembicaraan dengan Kemdagri,” kata Husni.
Husni mengungkapkan bahwa pada 2015 rencanakan akan dilaksanakan 204 pilkada secara serentak dan 2016 sebanyak 304 pilkada.
“Kami siap melaksanakan,” kata Husni.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno mengatakan Presiden Joko Widodo akan memanggil Komisi Kepolisian Nasional ke Istana, Selasa (10/2) sore.
“Sore ini dipanggil (Kompolnas), tapi saya belum tahu apa yang akan dibahas ya. Jadi yang belum jangan ditanyakan dulu,” kata Tedjo usai mendampingi Presiden bertemu dengan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Selasa (10/2) siang.
Tedjo mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak membahas masalah pencalonan Kapolri. “Itu (kapolri) tidak dibahas,” katanya.
Terkait nama-nama calon Kapolri yang diajukan oleh Kompolnas, Tedjo menyatakan tidak menegatahuinya. “Saya tidak tahu,” tegasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakapolri Badrotin Haiti ketika datang ke Komplek Istana sekitar pukul 13.30 WIB bukan terkait Kapolri.
Badrodin mengungkapkan bahwa dirinya dipanggil Presiden terkait WNI yang di luar negeri mendapat ancaman hukuman mati dan membahas APBNP.
Wakapolri juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui kelanjutan proses pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Dia juga tidak mengetahui beberapa nama yang direkomendasikan Kompolnas sebagai kapolri. “Tanya sama kompolnas dong, saya kan ngak ikut,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: